Menyongsong APBN 2025 dan Peran masyarakat Kabupaten Kuningan

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 30 Dec 2024 - 19:59

Ilustrasi APBN.-istimewa-

Oleh: Moh Amin Zen*

KITA akan memasuki tahun yang baru, yaitu Tahun 2025. Tahun 2025 tidak hanya menandai perubahan angka tahun, tetapi juga menandai perubahan periode masa kerja tahunan pada lembaga pemerintahan ataupun swasta.

Pada pemerintahan Pemerintah Pusat pergantian tahun ini menandai berlakunya Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Pada APBN 2025 untuk sisi pendapatan pemerintah menargetkan Rp3.005,1 triliun, dan alokasi belanja sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan difisit sebesar Rp616,2 triliun.

Untuk sisi belanja, alokasi di Kab. Kuningan mendapatkan alokasi keseluruhan belanja daerah sebesar Rp1,84 Triliun, Dana Desa sebesar Rp341,1 Miliar dan dana Kementerian/Lembaga sebesar Rp.359,8 Miliar.

Presiden Prabowo Subianto pada kegiatan Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian.

Presiden berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi, menjamin ketahanan pangan melalui swasembada pangan, swasembada energi dan penegakan hukum.

Kabupaten Kuningan mempunyai potensi alam untuk tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang makmur dan sejahtera.

BACA JUGA:Aktivasi IKD hanya 22,12 Persen

Posisi geografi di bawah kaki Gunung Ciremai menjadikannya memiliki potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata. Lokasinya yang strategis juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri.

Namun Kabupaten Kuningan juga memiliki segudang tantangan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan pada sektor pertanian tradisonal, tingkat kemiskinan ekstrem dan pengangguran, infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, potensi wisata yang belum tergarap maksimal, dan ketergantungan pada transfer daerah.

Kita semua, khususnya warga Kabupaten Kuningan sepakat bahwa APBN 2025 diharapkan tidak hanya berdampak nasional tetapi juga harus memiliki dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat Kab. Kuningan sekaligus menjawab permasalahan ekonomi masyarakat kuningan.

PERAN MASYARAKAT KUNINGAN PADA APBN 2025

menyongsong apbn 2025 dan peran masyarakat kabupaten kuningan                            oleh: moh amin zen*
 kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. tahun 2025 tidak hanya menandai perubahan angka tahun, tetapi juga menandai perubahan periode masa kerja tahunan pada lembaga pemerintahan ataupun swasta. 
pada pemerintahan pemerintah pusat pergantian tahun ini menandai berlakunya undang-undang nomor 62 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun 2025.
pada apbn 2025 untuk sisi pendapatan pemerintah menargetkan rp3.005,1 triliun, dan alokasi belanja sebesar rp3.621,3 triliun, dengan difisit sebesar rp616,2 triliun.
baca juga:sidak pos jaga perlintasan sebidang selama nataru
untuk sisi belanja, alokasi di kab. kuningan mendapatkan alokasi keseluruhan belanja daerah sebesar rp1,84 triliun, dana desa sebesar rp341,1 miliar dan dana kementerian/lembaga sebesar rp.359,8 miliar.
presiden prabowo subianto pada kegiatan penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) dan buku alokasi transfer ke daerah (tkd) 2025  menyampaikan bahwa apbn 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian.
presiden berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi, menjamin ketahanan pangan melalui swasembada pangan, swasembada energi dan penegakan hukum.
kabupaten kuningan mempunyai potensi alam untuk tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang makmur dan sejahtera.
baca juga:aktivasi ikd hanya 22,12 persen
posisi geografi di bawah kaki gunung ciremai menjadikannya memiliki potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata. lokasinya yang strategis juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri. 
namun kabupaten kuningan juga memiliki segudang tantangan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan pada sektor pertanian tradisonal, tingkat kemiskinan ekstrem dan pengangguran, infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, potensi wisata yang belum tergarap maksimal, dan ketergantungan pada transfer daerah.
kita semua, khususnya warga kabupaten kuningan sepakat bahwa apbn 2025 diharapkan tidak hanya berdampak nasional tetapi juga harus memiliki dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat kab. kuningan sekaligus menjawab permasalahan ekonomi masyarakat kuningan.
peran masyarakat kuningan pada apbn 2025
baca juga:rekomendasi new year party ciayumajakuning
agar apbn 2025 berdampak luas bagi masyarakat kuningan, masyarakat harus berperan menjadi bagian dari apbn 2025 dengan mendukung, memanfaatkan dan mengawasi pelaksanaan anggaran.
contoh dalam peran pengawasan apbn 2025, misalnya adalah masyarakat ikut memantau penggunaan dana desa, dan pengawasan penggunaan dana alokasi khusus (dak).
keterlibatan pengawasan penggunaan apbn oleh masyarakat akan berdampak pada penggunaan dana yang tepat guna, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai peruntukannya. 
masyarakat kabupaten kuningan juga dapat terlibat dalam program-program yang didanai oleh apbn, baik terlibat secara langsung atau tidak langsung mendukung program dana apbn.
baca juga:siagakan personel, gencar patroli di objek wisata dan pusat perbelanjaan
contohnya adalah keterlibatan masyarakat pada program makan bergizi gratis (mbg). pada program mbg masyarakat dapat terlibat menjadi penyedia makanan.
namun tentu saja untuk menjadi bagian dar penyedia mbg harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan instansi terkait. 
keterlibatan masyarakat pada apbn tidak hanya dalam bentuk keikutsertaan program atau proyek, namun bisa juga dalam menjadi objek dari program tersebut.
misalnya program kredit usaha rakyat (kur) yang sebagian bunganya disubsidi oleh apbn. dengan menjadi nasabah kur yang baik dan bertanggungjawab maka secara otomatis ikut mensukseskan apbn.
baca juga:jabatan yang kosong di pemkab cirebon diisi oleh pelaksana tugas
masyarakat kabupaten kuningan juga dapat berperan dengan mendukung perekonomian daerah dengan membeli produk dalam negeri khususnya produk lokal kuningan.
dengan membeli produk lokal kuningan dapat pengembangkan usaha lokal khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (umkm).
pemanfaatan produk lokal, termasuk produk umkm yang mendapat fasilitas yang dibangun dari dana apbn mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. 
dalam apbn 2025, pemerintah menggelontorkan dana pendidikan dan kesehatan yang cukup besar. namun apabila masyarakat tidak ikut serta memanfaatkan program pendidikan dan kesehatan yang didanai apbn, maka dampat dari program tersebut menjadi tidak optimal.
baca juga:libur nataru, kunjungan wisata alami lonjakan 
peran serta masyarakat kabupaten kuningan dalam program-program pendidikan seperti wajib belajar 12 tahun atau program kesehatan seperti penurunan stunting akan berdampak pula pada tingkat indeks pembanagunan manusia (ipm) pada kabupaten kuningan.
dalam mensukseskan apbn 2025, masyarakat juga dapat berperan dengan cara menyampaikan kebutuhan dan aspirasi kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat.
penyampaian aspirasi dapat terkait infrastruktur, kesehatan, pendidikan, layanan publik, program sosial dan laian-lain yang penting untuk disuarakan agar menjadi prioritas dalam program kerja dan penganggaran. semakin berkualitas renca kerja dan penganggaran akan semakin berkualitas juga apbn yang digunakan.
kesimpulan
baca juga:warga ancam tutup akses truk besar
tentu saja, banyak peran-peran lain yang dapat dilakukan masyarakat kab. kuningan dalam mendukung, memanfaatkan, dan mendorong optimalisasi pengelolaan apbn tahun 2025 secara lebih baik. 
dengan adanya peran serta masyarakat, mendorong pengelolaan apbn tahun 2025 secara lebih baik, berpotensi membawa dampak positif bagi masyarakat kuningan, seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan serta  infrastruktur yang lebih baik.
namun, dampak positif ini tidak akan tercapai tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran menjadi kunci agar program-program yang direncanakan benar-benar sampai ke sasaran. (*)
*penulis adalah kepala seksi manajelen satker dan kepatuhan internal kppn kuningan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 31 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan