H Surya Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Jumat , 12 Jul 2024 - 13:23

Suryana memperlihatkan tanda terima pengaduan dari DKPP.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON- Tidak puas dengan keputusan, H Suryana mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ia menyebut KPU Kota Cirebon dan Bawaslu Kota Cirebon tidak fair terkait keputusan tidak meloloskan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah jalur perseorangan untuk Pilkada Kota Cirebon 2024.

Laporan Suryana sendiri sudah diterima DKPP melalui tanda terima nomor 351/01-20/SET-02/VI/2024. Di tanda terima, diterangkan pada Kamis 20 Juni 2024 pukul 10.00 WIB, staf DKPP telah menerima dokumen pengaduan Suryana yang merupakan warga Jalan Jagasatru, Mandalangan, Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Laporan itu sendiri berupa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Suryana mengakui membuat laporan itu. Ia bahkan menunjukkan surat tanda teriam dari DKPP. Suryana mengaku awalnya tak pernah terpikirkan menempuh proses ini.

Tapi, lanjutnya, langkah ini akhirnya dilakukan karena ia menilai KPU dan Bawaslu tidak fair.

Di tingkat KPU Kota Cirebon, kata Suryana, saat itu ia dan tim relawan menyerahkan bukti dukungan calon walikota dan calon wakil walikota jalur perseorangan sekitar 11 ribu dari syarat minimal sekitar 22 ribu dukungan.

Saat itu KPU mengembalikan syarat dukungan dengan alasan tak memenuhi syarat minimal. Karena dianggap tak memenuhi syarat akhirnya pihaknya menerima pengembalian.

Namun sehari setelah pengembalian itu, ternyata ada peraturan KPU yang mengatur perpanjangan masa penyerahan tanda dukungan bagi yang belum memenuhi syarat minimal.

“Yang saya sesalkan itu KPU mengapa tidak mengacu aturan itu,” kata Suryana didampingi para loyalisnya di Alun-alun Kasepuhan, Kamis 11 Juli 2024.

Ketika itu, pihaknya akhirnya melaporkan KPU Kota Cirebon ke Bawaslu Kota Cirebon. Pada proses sidang, kata Suryana, KPU cenderung disalahkan oleh Bawaslu.

Tapi, Suryana mengaku heran ketika putusan Bawaslu, justru berbalik dan menolak gugatannya. KPU dianggap tidak salah.

h surya laporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu                            cirebon- tidak puas dengan keputusan, h suryana mengadu ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
ia menyebut kpu kota cirebon dan bawaslu kota cirebon tidak fair terkait keputusan tidak meloloskan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah jalur perseorangan untuk pilkada kota cirebon 2024.
laporan suryana sendiri sudah diterima dkpp melalui tanda terima nomor 351/01-20/set-02/vi/2024. di tanda terima, diterangkan pada kamis 20 juni 2024 pukul 10.00 wib, staf dkpp telah menerima dokumen pengaduan suryana yang merupakan warga jalan jagasatru, mandalangan, kasepuhan, kecamatan lemahwungkuk, kota cirebon.
baca juga:kasus sabu-sabu, kuwu palimanan barat ditangkap polresta cirebon
laporan itu sendiri berupa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. suryana mengakui membuat laporan itu. ia bahkan menunjukkan surat tanda teriam dari dkpp. suryana mengaku awalnya tak pernah terpikirkan menempuh proses ini.
tapi, lanjutnya, langkah ini akhirnya dilakukan karena ia menilai kpu dan bawaslu tidak fair.
di tingkat kpu kota cirebon, kata suryana, saat itu ia dan tim relawan menyerahkan bukti dukungan calon walikota dan calon wakil walikota jalur perseorangan sekitar 11 ribu dari syarat minimal sekitar 22 ribu dukungan.
baca juga:respons demo soal ppdb, kcd wilayah x: lapor penegak hukum kalau ada jual beli kursi
saat itu kpu mengembalikan syarat dukungan dengan alasan tak memenuhi syarat minimal. karena dianggap tak memenuhi syarat akhirnya pihaknya menerima pengembalian.
namun sehari setelah pengembalian itu, ternyata ada peraturan kpu yang mengatur perpanjangan masa penyerahan tanda dukungan bagi yang belum memenuhi syarat minimal.
“yang saya sesalkan itu kpu mengapa tidak mengacu aturan itu,” kata suryana didampingi para loyalisnya di alun-alun kasepuhan, kamis 11 juli 2024.
baca juga:pendemo ungkap kejanggalan ppdb di kota cirebon, minta pelakunya diproses hukum
ketika itu, pihaknya akhirnya melaporkan kpu kota cirebon ke bawaslu kota cirebon. pada proses sidang, kata suryana, kpu cenderung disalahkan oleh bawaslu.
tapi, suryana mengaku heran ketika putusan bawaslu, justru berbalik dan menolak gugatannya. kpu dianggap tidak salah.
“ini seolah-olah palu sidang bawaslu dipukulkan ke kepala saya. padahal jelas-jelas selama persidangan, kpu tersudut oleh bawaslu,” tegas suryana.
baca juga:kuwu tinumpuk tinjau normalisasi sungai pasca banjir
ia menambahkan, dalam proses ini harusnya kpu maupun bawaslu tidak “membunuhnya”. “tapi yang terjadi justru kpu dan bawaslu seperti “membunuh” saya.
justru bawaslu malah menyarankan gugat ke ptun. saya memilih melaporkan kpu dan bawaslu ke dkpp. jangan “bunuh” saya. saya hanya meminta keadilan. saya mencari keadilan, karena saya merasa dizalimi,” tandas mantan ketua dprd kota cirebon periode 1999-2004 itu.
respons dari bawaslu dan kpusementara itu, ketua bawaslu kota cirebon devi siti sihatul afiah mpd mengatakan pihaknya menghormati hak konstitusi warga negara.
baca juga:anggota pramuka ikuti pelatihan konten digital
termasuk jika ada pihak-pihak yang menempuh mekanisme di dkpp. “kami menghormati hak konstitusi warga negara,” kata devi saat dikonfirmasi radar cirebon, kamis 11 juli.
yang jelas, kata devi, dalam memproses sengketa maupun dugaan pelanggaran, pihaknya berpijak pada aturan. “bawaslu dalam memproses sengketa selalu berpijak aturan,” tegasnya.
terpisah, ketua kpu kota cirebon, mardeko, juga mempersilakan suryana melapor ke dkpp. menurut mardeko, itu hak konstitusi warga negara.
“mungkin dalam prosesnya, menurut pandangan beliau ada hal etik yang dilanggar penyelenggara pemilu. prinsipnya, kami sebagai pelayan peserta pilkada siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan terkait dengan proses tahapan yang ada,” ujarnya.