Joe Biden Didesak untuk Intervensi dalam Pelanggaran HAM di Turki

WASHINGTON DC - Sebanyak 142 anggota Parlemen Amerika Serikat meminta kepada Presiden Joe Biden untuk turun tangan dalam menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Tuntutan tersebut diungkapkan oleh anggota parlemen dari Partai Republik dan Partai Demokrat yang bersatu dalam keprihatinan terhadap situasi di Turki.

 

Dalam sebuah surat, mereka meminta Biden menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengakhiri praktik-praktik yang dianggap negatif dari rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan.

 

"Kami mendesak Presiden Biden untuk memprioritaskan pemenuhan hak asasi manusia dan menekan pemerintah Turki untuk menghentikan kampanye penindasan transnasionalnya, juga membebaskan tahanan politik tanpa syarat, dan memulihkan supremasi hukum," begitu isi surat yang ditulis anggota parlemen dikutip dari situs web Fr.de.

 

"Intervensi Anda sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di panggung dunia," lanjutnya.

BACA JUGA:Pertarungan Krusial dalam Putaran II

 

Dalam surat tersebut, para anggota Kongres AS juga menyoroti tindakan ekstrem yang dilakukan rezim Erdogan dalam membungkam warga Turki di luar negeri. Contoh yang diangkat adalah kasus mantan pemain bola basket Enes Kanter Freedom yang mengkritik pemerintah Turki saat berada di Amerika Serikat. Ketika tidak berhasil membungkam Kanter di Amerika, rezim Erdogan menggunakan berbagai cara untuk menekan keluarga sang atlet di Turki.

 

"Selain itu, telah ada permintaan kepada Interpol dan penawaran hadiah untuk menangkapnya," demikian isi surat tersebut.

 

Para Senator AS juga menuduh bahwa pemerintah Turki telah menggunakan Interpol berulang kali untuk menangkap mereka yang kritis di luar negeri dan dideportasi ke Turki. Para wakil rakyat Amerika itu juga mengecam pemecatan masal pegawai negeri sipil setelah upaya kudeta yang gagal, dengan puluhan ribu pegawai negeri ditahan dengan pembenaman label sebagai teroris.

 

Sementara mayoritas media di bawah kendali pemerintah Turki, setelah sejumlah wartawan ditangkap karena dianggap terlibat dalam jaringan kudeta. Di sisi lain para simpatisan Fethullah Gulen, lawan politik Erdogan di luar negeri, juga menghadapi ancaman.  Mereka ditangkap di negara-negara Eropa seperti Kosovo dan Moldova ke Turki oleh dinas rahasia Turki MIT.

BACA JUGA:Siap Lawan Australia, Erick Thohir: Kita Semua Bersama Timnas

 

Situasi di penjara Turki juga menjadi salah satu poin kritik dalam surat kepada Presiden AS. Data asosiasi hak asasi manusia Turki IHD menunjukkan bahwa saat ini ada 1.605 napi yang perlu perawatan di penjara Turki, dan di antaranya 604 orang menderita penyakit parah.

 

Selain itu, Senator AS juga menyoroti putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) yang diabaikan oleh pemerintah Turki. ECtHR telah memerintahkan pembebasan budayawan dan filantropis Osman Kavala, yang telah dipenjara selama enam tahun, serta politisi Kurdi terkemuka dan mantan wakil ketua oposisi HDP, Selahattin Demirtas, yang telah mendapat hukuman lebih dari 40 tahun penjara.

 

Terlepas dari situasi tersebut, mantan pemain NBA Enes Kanter turut memberikan komentarnya dalam sebuah pesan video di X (Twitter), mengungkapkan upaya Kementerian Luar Negeri Turki dalam mencegah surat tersebut sampai ke tangan Joe Biden dengan memanfaatkan lobi yang tersedia.

BACA JUGA:Jelang Liga 1, PSS Sleman Rekrut Gustavo Tocantins, Tambah Kekuatan Lini Depan

 

"Surat yang Anda lihat di tangan saya adalah surat yang Kementerian Luar Negeri Republik Turki telah coba dapatkan selama berminggu-minggu. Surat yang Anda lihat di tangan saya adalah surat yang Republik Turki telah coba hentikan dengan menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk perusahaan lobi Amerika," kata mantan pemain bola basket profesional itu di X atau Twitter. (antara/jpnn)