Workshop Transformasi Kinerja di Kabupaten Kuningan

Dalam upaya mempercepat transformasi dan memperkuat kolaborasi antara perangkat daerah untuk meningkatkan daya saing, BKPSDM Kabupaten Kuningan mengadakan workshop bertajuk Transformasi Perencanaan Kinerja Krusial dan Berdampak tahun 2024 di Hotel Horison Kuningan, Selasa (27/2). Acara yang berlangsung selama dua hari ini, dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Kuningan Dr H Raden Iip Hidajat MPd.

Workshop ini menghadirkan tiga narasumber terkemuka, yaitu Dr Indra Sofyan selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Drs Haris Faozan MSi sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama dari Lembaga Administrasi Negara RI, dan Risnandar SE CA dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris BKPSDM Kuningan Dodi Sudiana SSTP mengatakan, workshop diikuti oleh 67 peserta yang meliputi seluruh pejabat ASN baik Eselon II, Camat, Kasatpol PP, dan Kepala Pelaksana BPBD.

“Workshop bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Capaian Kinerja Strategis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, PAD, pengembangan agroindustri dan agrowisata. Sekaligus reformasi birokrasi yang berdampak pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi birokrasi, dan program prioritas presiden,” ungkapnya.

BACA JUGA:Dukung Kolintang Jadi Warisan Budaya Unesco

Pihaknya berharap, melalui workshop diharapkan terbentuk komitmen bersama untuk mengimplementasikan transformasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Sementara Pj Bupati Raden Iip Hidajat saat sambutan menekankan, pentingnya peran perangkat daerah dalam mewujudkan visi pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia berharap workshop ini dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam merumuskan perencanaan kinerja yang efektif, serta berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

“Saya minta kepada segenap peserta pejabat Eselon II dan III agar fokus mengikuti pelatihan ini. Sehingga mendapat pencerahan untuk merumuskan kebijakan ke depan, saya pun akan ikut serta," katanya.

Sebab menurutnya, pemerintahan daerah perlu memperhatikan penyusunan kualitas perencanaan, agar berkualitas dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Harga Beras Tinggi, Impor Jadi Salah Satu Alternatif

“Lantas bagaimana reformasi birokrasi yang sudah digaungkan, dapat diimplementasikan di lapangan sehingga menjadi pedoman bagi kita untuk bekerja. Dan terakhir, komitmen diri kita agar mengerjakan apa yang kita rencanakan,” tandasnya.

Peserta workshop kemudian memulai perancangan kebijakan dan program kerja yang dibagi menjadi empat kelompok besar, mencakup peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan PAD, pengembangan agroindustri, dan pengembangan agrowisata, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Kuningan.(ags)