Harga Beras Tinggi, Impor Jadi Salah Satu Alternatif

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Selasa , 27 Feb 2024 - 20:13

Anggota Komisi II DPRD Kuningan dari Fraksi PAN H Udin Kusnedi berpendapat salah satu alternatif adalah dengan melakukan impor beras untuk mengatasi persoalan kenaikan harga beras di pasaran.-Agus Panther/Radar Kuningan-radar cirebon

Kenaikan harga beras kualitas medium maupun premium di Kabupaten Kuningan cukup membuat resah masyarakat. Apalagi menghadapi bulan suci Ramadan, dikhawatirkan harga semakin melambung tinggi.

Atas kondisi tersebut, Anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PAN H Udin Kusnedi angkat bicara. Menurutnya, salah satu alternatif adalah dengan melakukan impor beras untuk mengatasi persoalan kenaikan harga beras di pasaran.

“Kalau untuk mengatasi agak sulit juga ya, kecuali pemerintah bisa berani mengambil langkah untuk melakukan impor. Kenapa harus impor, kita tahu bahwa hasil panen itu tidak bisa hari ini menanam besok langsung dipanen, ada proses cukup lama,” ujarnya.

Dia menyebut, jika pemerintah pusat tidak mengambil langkah impor beras, maka harganya berpotensi selalu mengalami kenaikan.

BACA JUGA:Polisi Tangkap 4 Pengedar Sabu

“Jadi ketika pemerintah pusat melakukan impor, kita jangan melulu mendiskreditkan bahwa pemerintah pusat impor lagi. Karena di sisi lain, kita tahu masyarakat di bawah harus dikasih makan. Kita harus berhitung berapa ratus juta penduduk Indonesia yang mesti makan setiap hari, berapa jumlah beras yang harus dimasak setiap hari, dan itu tidak bisa sekarang menanam sekarang panen, tidak bisa seperti itu,” bebernya.

Dirinya selaku Anggota Komisi II DPRD Kuningan, akan mencoba koordinasi dengan dinas teknis terkait membahas soal kenaikan harga beras di masyarakat. Sebab Komisi II DPRD Kuningan merupakan mitra komisi dengan Dinas Pertanian.

“Nanti coba kita bahas ya, kalau misal ada yang bilang Kabupaten Kuningan ini surplus tentang beras, kita ingin tahu datanya dari mana. Karena saya bingung, jika surplus tapi harga beras di sini tetap ada kenaikan,” imbuhnya.

Dia berpandangan, jika pemerintah daerah bisa terlibat aktif dalam pengendalian harga beras khususnya di daerah. Yakni melalui badan usaha tertentu milik pemda, agar bisa membeli beras-beras hasil panen petani lokal.

“Nah pemerintah daerah bisa ambil peran itu, jadi beras para petani lokal bisa dibeli dan ditampung semua. Nanti pada saatnya bisa dikeluarkan untuk menstabilkan harga beras,” kata H Udin Kusnedi.

Hanya saja, Ia menyebut, pemerintahan daerah mampu tidak untuk mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut. Sebab itu semua melihat kondisi kemampuan keuangan daerah dari APBD Kuningan.(ags)

harga beras tinggi, impor jadi salah satu alternatif                            kenaikan harga beras kualitas medium maupun premium di kabupaten kuningan cukup membuat resah masyarakat. apalagi menghadapi bulan suci ramadan, dikhawatirkan harga semakin melambung tinggi.
atas kondisi tersebut, anggota dprd kuningan dari fraksi pan h udin kusnedi angkat bicara. menurutnya, salah satu alternatif adalah dengan melakukan impor beras untuk mengatasi persoalan kenaikan harga beras di pasaran.
“kalau untuk mengatasi agak sulit juga ya, kecuali pemerintah bisa berani mengambil langkah untuk melakukan impor. kenapa harus impor, kita tahu bahwa hasil panen itu tidak bisa hari ini menanam besok langsung dipanen, ada proses cukup lama,” ujarnya.
dia menyebut, jika pemerintah pusat tidak mengambil langkah impor beras, maka harganya berpotensi selalu mengalami kenaikan.
baca juga:polisi tangkap 4 pengedar sabu 
“jadi ketika pemerintah pusat melakukan impor, kita jangan melulu mendiskreditkan bahwa pemerintah pusat impor lagi. karena di sisi lain, kita tahu masyarakat di bawah harus dikasih makan. kita harus berhitung berapa ratus juta penduduk indonesia yang mesti makan setiap hari, berapa jumlah beras yang harus dimasak setiap hari, dan itu tidak bisa sekarang menanam sekarang panen, tidak bisa seperti itu,” bebernya.
dirinya selaku anggota komisi ii dprd kuningan, akan mencoba koordinasi dengan dinas teknis terkait membahas soal kenaikan harga beras di masyarakat. sebab komisi ii dprd kuningan merupakan mitra komisi dengan dinas pertanian.
“nanti coba kita bahas ya, kalau misal ada yang bilang kabupaten kuningan ini surplus tentang beras, kita ingin tahu datanya dari mana. karena saya bingung, jika surplus tapi harga beras di sini tetap ada kenaikan,” imbuhnya.
dia berpandangan, jika pemerintah daerah bisa terlibat aktif dalam pengendalian harga beras khususnya di daerah. yakni melalui badan usaha tertentu milik pemda, agar bisa membeli beras-beras hasil panen petani lokal.
baca juga:salaman dengan moeldoko, ahy ngaku tak ada pembicaraan khusus
“nah pemerintah daerah bisa ambil peran itu, jadi beras para petani lokal bisa dibeli dan ditampung semua. nanti pada saatnya bisa dikeluarkan untuk menstabilkan harga beras,” kata h udin kusnedi.
hanya saja, ia menyebut, pemerintahan daerah mampu tidak untuk mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut. sebab itu semua melihat kondisi kemampuan keuangan daerah dari apbd kuningan.(ags)

Tag

Share