Dimulai 6 Januari 2025, MBG Harus Pakai Bahan Baku dari Desa

Para siswa SMPN 1 Kota Cirebon saat mengikuti uji coba MBG pada September 2024 lalu.-seno dwi priyanto-radar cirebon

JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai Senin (6/1/2025). Sebanyak 190 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai kabupaten/kota di Indonesia siap mendistribusikan makanan bergizi gratis.

Menteri Kooperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar menggunakan bahan baku yang bersumber dari desa dan dalam negeri untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jadi arahan presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu 5 Januari 2025.

Ia menyebut bahwa pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah ini. Dirinya juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG. “Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis. Itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," kata Budi di Disway (Radar Cirebon Group).

BACA JUGA:Gugatan Pilkada Kabupaten Cirebon Sudah Teregistrasi di MK

Selain itu, Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila, hingga melon. Hal tersebut, kata dia, masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan. “Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelas Budi. 

WASPADA PUNGLI DAN PENIPUAN

Di sisi lain, masyarakat diminta hati-hati terhadap pungutan liar atau pungli. Misalnya, pungli dengan dalih menyediakan tempat makan. Tak hanya itu, juga waspada penipuan. Karena, sudah ada laporan warga tentang oknum yang mengaku bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program MBG.

Penjelasan mengenai waspada pungli dan penipuan ini seperti disampaikan Ketua KNPS (Komite Nasiional Pencegahan Stunting) David Hamka. Kata dia, sudah ada warga yang melapor tentang adanya oknum yang mengaku bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program MBG.

“Kami telah menerima sejumlah laporan melalui akun media sosial resmi KNPS mengenai keberadaan oknum di berbagai daerah yang mengatasnamakan BGN dan mengklaim memiliki wewenang dalam pelaksanaan program MBG,” kata David lewat keterangan tertulisnya pada akhir Desember 2024.

BACA JUGA:Soal Arah Politik, PKB Tunggu Penetapan KPU

Seperti dikutip dari RMOL, David menegaskan hingga saat ini tidak ada organisasi masyarakat yang ditunjuk sebagai pelaksana program MBG. Program ini sepenuhnya dikelola oleh pihak resmi dengan mekanisme yang transparan dan diawasi langsung oleh lembaga terkait. “Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya,” bebernya.

KNPS juga telah berkoordinasi dengan aparat untuk menyelidiki kasus ini. Masyarakat juga diminta melaporkan dugaan pungli atau hoax melalui saluran resmi KNPS. “Kerja sama semua pihak diperlukan untuk menjaga integritas program MBG yang bertujuan mulia meningkatkan gizi masyarakat Indonesia," tandas David. (rm/dsw/rc)

 

Tag
Share