Pilkada Kota Cirebon: Partisipasi Pemilih dan Surat Suara Tak Sah Jadi Sorotan

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Minggu , 01 Dec 2024 - 20:17

Tiga paslon Pilkada Kota Cirebon saat mengikuti debat kandidat.-seno dwi priyanto-radar cirebon

CIREBON- Selain anjloknya angka partisipasi pemilih, gelaran Pilkada Kota Cirebon Tahun 2024 juga patut disorot mengenai tingginya jumlah surat suara tidak sah.

Betapa tidak, jumlah surat suara tak sah yang tercatat dari 547 TPS (tempat pemungutan suara) se Kota Cirebon mencapai 14 ribuan. Bahkan, di setiap kelurahan, jumlah surat suara tak sah mencapai ratusan hingga ribuan lembar.

Saat memantau proses penghitungan suara di TPS pada 27 November, didapati surat suara tak sah itu lantaran beberapa penyebab. Mulai dari tidak ada tanda bekas dicoblos oleh pemilih, dicoblos lebih dari satu paslon, hingga hal lainnya yang secara aturan membuat surat suara jadi tidak sah.

Catatan hasil real count Radar Cirebon Group, jumlah suara tidak sah mencapai 14.746 atau sekitar 8,7 persen. Jumlah suara tidak sah tertinggi terjadi di Kelurahan Kalijaga dengan 1.439 suara.

Disusul Kelurahan Harjamukti dengan 1.046 suara. Hal serupa yang cukup tinggi, juga terjadi di Kelurahan Karyamulya, dengan jumlah suara tidak sah menccapai 958.

Selain itu, tingkat partisipasi atau kehadiran para pemilih di TPS di Pilkada 27 November juga anjlok, hanya di kisaran 66,03 persen dari DPT. Padahal, di Pileg dan Pilpres 14 Februari lalu mampu menyentuh 83,6 persen dari DPT. Hal ini menunjukkan bahwa pada 27 November 2024 kemarin banyak masyarakat yang memilih tidak menggunakan hak suara dengan tidak datang ke TPS.

Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, menjelaskan, partisipasi masyarakat adalah faktor penting keberhasilan pemilu. Terkait penurunan partisipasi pemilih, dia menilai bahwa angka tersebut realistis dengan kondisi masyarakat saat ini. “Angka ini kami nilai cukup logis dengan kondisi saat ini," kata Mardeko di sela-sela Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Harjamukti, Sabtu (30/11).

Dijelaskan dia, penggunaan hak pilih adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga warga memiliki keputusan untuk hadir atau tidak di TPS. Dari 5 kecamatan di Kota Cirebon, Kejaksan mencatat tingkat partisipasi terendah, hanya sekitar 62 persen.

Sebaliknya, Kecamatan Harjamukti menjadi wilayah dengan tingkat partisipasi tertinggi, mencapai 68 persen. “Jika dirata-rata, tingkat partisipasi pemilih di Kota Cirebon pada Pilkada 2024 adalah 66,03 persen,” ungkap Mardeko.

Mardeko mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilu mendatang. Menurutnya, tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan KPU, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. “Kita perlu terus mendorong masyarakat untuk hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka,” sebutnya.

Sementara itu, Juru Bicara Paslon Effendi Edo-Siti Farida, Agung Supirno mengatakan terkait angka partisipasi yang anjlok di pilkada kali menjadi pekerjaan rumah bersama. Terlebih lagi, sebagai praktisi politik, atau kader partai politik yang memiliki jejaring dan kadir hingga tingkat grassroot.

“Prinsipnya, bagaimana kemudian apa yang jadi dinamika di 2024 lebih mengedukasi lagi menyukseskan pesta demokrasi yang hajat besar bangsa dalam mengawal sistem pemilihan di negara ini ke arah yang lebih ideal," ujarnya.

pilkada kota cirebon: partisipasi pemilih dan surat suara tak sah jadi sorotan                            cirebon- selain anjloknya angka partisipasi pemilih, gelaran pilkada kota cirebon tahun 2024 juga patut disorot mengenai tingginya jumlah surat suara tidak sah.
betapa tidak, jumlah surat suara tak sah yang tercatat dari 547 tps (tempat pemungutan suara) se kota cirebon mencapai 14 ribuan. bahkan, di setiap kelurahan, jumlah surat suara tak sah mencapai ratusan hingga ribuan lembar.
saat memantau proses penghitungan suara di tps pada 27 november, didapati surat suara tak sah itu lantaran beberapa penyebab. mulai dari tidak ada tanda bekas dicoblos oleh pemilih, dicoblos lebih dari satu paslon, hingga hal lainnya yang secara aturan membuat surat suara jadi tidak sah.
catatan hasil real count radar cirebon group, jumlah suara tidak sah mencapai 14.746 atau sekitar 8,7 persen. jumlah suara tidak sah tertinggi terjadi di kelurahan kalijaga dengan 1.439 suara. 
baca juga:pilbup kuningan, tim 02 kaji langkah hukum ke mk
disusul kelurahan harjamukti dengan 1.046 suara. hal serupa yang cukup tinggi, juga terjadi di kelurahan karyamulya, dengan jumlah suara tidak sah menccapai 958. 
selain itu, tingkat partisipasi atau kehadiran para pemilih di tps di pilkada 27 november juga anjlok, hanya di kisaran 66,03 persen dari dpt. padahal, di pileg dan pilpres 14 februari lalu mampu menyentuh 83,6 persen dari dpt. hal ini menunjukkan bahwa pada 27 november 2024 kemarin banyak masyarakat yang memilih tidak menggunakan hak suara dengan tidak datang ke tps.
ketua kpu kota cirebon, mardeko, menjelaskan, partisipasi masyarakat adalah faktor penting keberhasilan pemilu. terkait penurunan partisipasi pemilih, dia menilai bahwa angka tersebut realistis dengan kondisi masyarakat saat ini. “angka ini kami nilai cukup logis dengan kondisi saat ini," kata mardeko di sela-sela rekapitulasi tingkat kecamatan harjamukti, sabtu (30/11).
dijelaskan dia, penggunaan hak pilih adalah hak, bukan kewajiban. sehingga warga memiliki keputusan untuk hadir atau tidak di tps. dari 5 kecamatan di kota cirebon, kejaksan mencatat tingkat partisipasi terendah, hanya sekitar 62 persen. 
baca juga:pilbup cirebon: pleno tingkat kabupaten cirebon mulai 4 desember 2024
sebaliknya, kecamatan harjamukti menjadi wilayah dengan tingkat partisipasi tertinggi, mencapai 68 persen. “jika dirata-rata, tingkat partisipasi pemilih di kota cirebon pada pilkada 2024 adalah 66,03 persen,” ungkap mardeko.
mardeko mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang. menurutnya, tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan kpu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. “kita perlu terus mendorong masyarakat untuk hadir ke tps dan menggunakan hak pilih mereka,” sebutnya.
sementara itu, juru bicara paslon effendi edo-siti farida, agung supirno mengatakan terkait angka partisipasi yang anjlok di pilkada kali menjadi pekerjaan rumah bersama. terlebih lagi, sebagai praktisi politik, atau kader partai politik yang memiliki jejaring dan kadir hingga tingkat grassroot.
“prinsipnya, bagaimana kemudian apa yang jadi dinamika di 2024 lebih mengedukasi lagi menyukseskan pesta demokrasi yang hajat besar bangsa dalam mengawal sistem pemilihan di negara ini ke arah yang lebih ideal," ujarnya.
baca juga:siap hadapi libur nataru
ke depan, kata agung, masyarakat agar bisa terus diedukasi agar pemilu berikutnya partisipasi jauh lebih baik. termasuk meningkatkan lagi peran pemerintah dalam mengadakan kegiatan pendidikan politik bagi seluruh segmen masyarakat.
kecenderungan pragmatisme di masyarakat
rendahnya partisipasi pemilih serta banyaknya surat suara tidak sah saat helatan pemilihan calon walikota-wakil walikota cirebon hendaknya menjadi perhatian bersama, terutama oleh komisi pemilihan umum (kpu) selaku penyelenggara. 
ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. termasuk adanya kecenderungan pemilih yang bersikap lebih pragmatis, daripada mengutamakan rasionalitas. rendahnya partisipasi pemilih dalam pilwalkot cirebon 2024 tercermin dari tingkat partisipasi pemilih hanya 66,2 persen. dengan kata lain, dari sebanyak 255.779 orang yang terdaftar di dpt kpu kota cirebon, hanya 169.112 orang saja yang datang dan mencoblos di tps.
hal lain yang cukup menarik adalah tngginya angka suara tidak yang yang mencapai 8,7 persen atau sebanyak 14.746 dari 169.112 surat suara yang masuk. angka sebanyak ini bisa mendudukkan setidaknya empat calon anggota legislatif di kursi drpd kota cirebon.
baca juga:kasus tb kota cirebon lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional
pengamat politik, sutan aji nugraha mengatakan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih serta tingginya angka surat suara tidak sah semakin menguatkan adanya kecenderungan pemilih yang bersikap lebih pragmatis.
karakteristik pemilih di kota cirebon sejatinya merupakan pemilih yang cair dan dinamis. hal ini bisa dilihat dari partai pemenang di kota cirebon yang silih berganti pada setiap beberapa kali pelaksanaan pemilu. pilkada sendiri, lanjutnya, merupakan representasi dari pertarungan semua variabel. bukan saja “menjual” program dan visi misi, pilkada juga tidak lepas dari faktor partai, ketokohan, jaringan, hingga uang.
nah, terkait kecenderungan sikap pragmatis oleh masyarakat ini, aji menilai bahwa hal ini terjadi karena sikap pragmatis juga yang ditampilkan oleh para elit politik. terlebih selama ini, dengan karakteristik pemilih yang dinamis dan tidak loyal di kota cirebon, keterikatan antara partai politik dengan masyarakat sangatlah rendah.
pasalnya, partai politik kerapkali menempatkan pemilih sebagai objek politik saja. sangat jarang sekali partai politik melibatkan masyarakat selaku konstituen dalam menentukan keputusan-keputusan penting, termasuk dalam mengusung calon di pilkada. 
baca juga:dikhawatirkan pengaruhi okupansi
“sehinga sebagian besar masyarakat maupun kelompok, sudah paham betul apa orientasinya setiap perhelatan pemilu, baik pilkada maupun pileg," ucap sutan aji nugraha kepada radar cirebon, minggu (1/12/2024).
maka bukan sesuatu yang aneh ketika masyarakat secara terang-terangan menyampaikan bahwa ia hanya mau menyalurkan hak suaranya, jika ada imbalan tertentu saja. sementara jika tidak ada imbalan, ia merasa tak lagi berkepentingan untuk ikut serta dalam memilih.
“selama ini masyarakat merasa hanya dijadikan objek saja oleh partai politik, makanya mereka juga ingin ikut menjadi “pemain”. jadi masyarakat juga semakin pragmatis. kalau mau dipilih, ya harus ada imbalan," ujarnya.
sementara itu, lanjut aji, sebagian masyarakat juga menunjukkan ketidakpuasan atas situasi tersebut dengan datang ke tps, tetapi hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. pasalnya di dalam tps, mereka mencoblos lebih dari satu paslon sebagai bentuk kekecewaan terhadap situasi politik di kota cirebon.
baca juga:ulang tahun ke-28 grage mall 
hal itulah yang kemudian tercermin melalui rendahnya tingkat partisipasi pemilih serta tingginya surat suara tidak sah. lebih lanjut ia menyebut bahwa idealnya, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada kota cirebon berada di atas 75 persen dari total dpt. 
pasalnya dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah, berpotensi melemahkan legitimasi dari calon walikota-wakil walikota yang terpilih. “saya rasa, yang paling penting adalah bagaimana hasil pilkada ini terlegitimasi. dengan persentase pemilih di atas 75 persen, itu menunjukan mayoritas masyarakat menyalurkan aspirasinya. selain tentunya, masyarakat juga diposisikan sebagai subyek politik," pungkas sutan aji nugraha. (azs/awr)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 02 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan