BACA JUGA:402 Calon Haji Asal Kota Cirebon Dilepas dan Menginap di Embarkasi Indramayu
Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 dan beberapa pasal yang telah direvisi dan disosialisasikan kepada para kepala desa, BPD, camat, dan dinas PMD bertujuan untuk menyelaraskan regulasi tersebut.
"Pimpinan di daerah, secara teknis, akan membuat SK perpanjangan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. InsyaAllah, kami mendapatkan informasi dari Kepala Dinas bahwa pada tanggal 7 Juni SK perpanjangan akan diserahkan, termasuk untuk BPD," tambahnya.
Kategori :
