CIREBON - Pemkot Cirebon berupaya mengoptimalkan reformasi birokrasi untuk memperkuat konektivitas antar daerah demi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan Jawa Barat.
Pj Walikota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi, menyatakan komitmennya untuk mendukung Pemprov Jabar dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan.
Menurutnya, tantangan ke depan semakin besar.
”Yang sedang kita optimalkan saat ini adalah reformasi birokrasi dan tentunya konektivitas antar daerah harus terjalin kuat demi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan Jawa Barat,” ujarnya kepada wartawan saat menghadiri Musrenbang Pemprov Jabar baru-baru ini.
BACA JUGA:Disnaker Gandeng LPK Budi Cindrawati Berikan Pelatihan Kecantikan Kulit
Musrenbang tersebut merupakan bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Seluruh peserta Musrenbang diundang untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait berbagai isu pembangunan, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, hadir sebagai pembicara dalam musrenbang tersebut. Beliau mengadvokasi digitalisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan yang bersih, efektif, dan berdaya saing untuk mendorong pembangunan nasional.
“Diperlukan struktur digital, kompetensi digital, dan budaya digital agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan,” katanya.
BACA JUGA:Pemkab Apresiasi Wajib Pajak Teladan
Menteri PANRB menambahkan bahwa Presiden telah memerintahkan kepada kementerian/lembaga dan kabupaten/kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
“Jawa Barat adalah tempatnya talenta digital. Harapan kami adalah bisa menjadi pionir, termasuk dalam pembuatan layanan web yang terintegrasi,” katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengatakan bahwa Musrenbang merupakan wadah penting untuk menghimpun masukan dan strategi konkret dari berbagai pihak, seperti para pimpinan daerah, DPRD, perangkat daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
Bey juga sependapat dengan Menteri PANRB bahwa digitalisasi penting untuk diwujudkan guna memangkas proses bisnis yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Perlu adanya pemerataan infrastruktur digital yang berkualitas dan transformasi digital yang berkelanjutan,” pungkasnya. (ade)