Krisis BPJS PBI Bikin Dilema

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Minggu , 09 Jun 2024 - 18:50

Pj Bupati Cirebon Drs Wahyu Mijaya SH MSi memimpin rapat bersama dinas terkait membahas persoalan krisis BPJS PBI APBD, kemarin.-ist-radar cirebon

Menurut Bambang, provinsi sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yakni sekitar Rp49,5 miliar untuk sharing iuran BPJS PBI.

“Saya kira angkanya sudah cukup besar, tinggal apakah penyalurannya sudah tepat sasaran atau belum, datanya beres atau tidak, kalaupun meleset, melesetnya berepa persen, dinas harus secara gamblang memberikan penjelasan,” katanya.

Ia sendiri yakin, banyak persoalan data yang tidak benar di Kabupaten Cirebon. Karena jika melihat jumlah bantuan yang dikucurkan provinsi harusnya sudah cukup untuk membantu warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon.

“Datanya pasti semrawut di Dinas Sosial dan Disdukcapil, sehingga sekarang kemudian terjadi krisis, harus dicari akar masalahnya, karena ini kasihan warga yang benar-benar membutuhkan menjadi kesulitan dan terancam tidak bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan,” pungkasnya. (dri)

krisis bpjs pbi bikin dilema                            penyelenggara fasilitas kesehatan (faskes) dibuat ketar ketir dengan kondisi krisis bpjs pbi apbd kabupaten cirebon. pasalnya, dengan kondisi yang ada saat ini, pelayanan kesehatan tidak mungkin dihentikan.
demikian dikatakan direktur rsud arjawinangun, dr bambang sumardi mars kepada radar cirebon, kemarin. 
dikatakannya, sudah ada beberapa kasus terkait krisis bpjs di rsud arjawinangun. namun demikian, pihaknya tetap memberikan pelayanan meskipun ada persoalan administrasi dan biaya yang harus dicarikan solusinya.
“kemarin kita ada dua yang kondisinya begitu, pasien tidak punya bpjs, tapi harus segera dapat layanan kesehatan, kita tentu tidak mungkin tidak melayani,” ujarnya.
baca juga:rth kota cirebon semakin bertambah 
diterangkan bambang, pihak rumah sakit akhirnya meminta agar pihak keluarga tetap menguus administrasi seperti melapor ke dinas sosial (dinsos) dan membuat surat keterangan tidak mampu agar nantinya jika kuota bpjs udah normal bisa segera dimasukan ke kuota bpjs pbi apbd atau apbn. 
“tentu yang kita utamakan adalah rasa kemanusiaan, ini dilema bagi kami yang posisinya ada di ujung tombak pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak mungkin pasiennya kita tolak saat datang atau kalau sudah sembuh tidak mungkin juga kita sandra,” imbuhnya.
sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, kata bambang, rsud arjawinangun tetap akan memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat. oleh karena itu, ia berharap agar persoalan terkait pelayanan bagi masyarakat segera dituntaskan. 
pihak rumah sakit, kata bambang, sebenarnya sudah sering menghadapi persoalan serupa. tidak hanya terkait warga yang tidak memiliki bpjs, namun pihak rumah sakit juga seringkali menangani pasien tidak mampu yang membutuhkan layanan kesehatan.
baca juga:istana sebut presiden jokowi tidak pantas bersaksi di persidangan syl
“kami menyebutnya pasien tak bertuan, jumlahnya cukup banyak, ini harus kita tolong segera karena tidak mungkin kalau menunggu administrasi dulu baru ditolong, kemanusiaan yang pertama,” paparnya.
tahun lalu saja, kata bambang, rsud arjawinangun harus mengeluarkan rp1,4 miliar untuk menangani pasien tak bertuan. 
“harapan kami ada regulasi sebagai dasar penanganan untuk mengakomodir pasien tak bertuan ini, kami juga serba salah, kalau tidak ditangani mereka juga saudara kita, kalau ditangani ini jadi temuan dan catatan setiap tahunnya,” jelasnya.
sementara itu, kondisi krisis bpjs pbi yang terjadi di kabupaten cirebon saat ini menjadi sorotan banyak pihak. tak terkecuali anggota dprd provinsi jawa barat, bambang mujiarto st. 
baca juga:100 hari kerja, ahy beberkan transparansi dan kinerja
menurut bambang, provinsi sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yakni sekitar rp49,5 miliar untuk sharing iuran bpjs pbi. 
“saya kira angkanya sudah cukup besar, tinggal apakah penyalurannya sudah tepat sasaran atau belum, datanya beres atau tidak, kalaupun meleset, melesetnya berepa persen, dinas harus secara gamblang memberikan penjelasan,” katanya.
ia sendiri yakin, banyak persoalan data yang tidak benar di kabupaten cirebon. karena jika melihat jumlah bantuan yang dikucurkan provinsi harusnya sudah cukup untuk membantu warga kurang mampu di kabupaten cirebon.
“datanya pasti semrawut di dinas sosial dan disdukcapil, sehingga sekarang kemudian terjadi krisis, harus dicari akar masalahnya, karena ini kasihan warga yang benar-benar membutuhkan menjadi kesulitan dan terancam tidak bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan,” pungkasnya. (dri)