UKT Selangit Mahasiswa Menjerit

BACA JUGA:Soal Baliho Sekda Majalengka Eman, DPRD Minta Pj Bupati Untuk Ditindaklanjuti

Tingginya nilai UKT tidak lepas dari penerapan ideologi kapitalis. Pendidikan telah dikomersialkan. UKT merupakan konsekuensi logis dari penyelamatan pendidikan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 memaksa perguruan tinggi negeri untuk mengubah statusnya menjadi PTNBH (otonomi kampus), disusul pada tahun 2013 dengan Permendik No 55 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Status nama PTN-BH menunjukkan bahwa PTN tidak lagi sekedar lembaga pendidikan, tetapi juga dunia usaha. Hal ini sesuai dengan konsep triple helix, yaitu. kombinasi tiga unsur (pemerintah, pendidikan dan dunia usaha).

Konsep-konsep tersebut muncul dari kapitalisme Barat, suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan sekularisme, yang hanya berfokus pada materialisme. Akibatnya, pendidikan menjadi arena komersialisasi.

BACA JUGA:Surat Tugas dari DPP PDI P Buat Bacabup, Apakah Imron, Ayu atau Bambang?

Penerapan kapitalisme dalam dunia pendidikan telah menghilangkan tanggung jawab penuh negara dalam pengelolaan PTN.

Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator. Mereka berpolitik agar konsep PTN-BH tetap berjalan. Misalnya saja pada kasus Unsoed, pengurus hanya menelepon pihak kampus untuk meminta kejelasan dan melanjutkan kebijakan UKT dengan sistem baru. Tentu saja hal ini tidak menyelesaikan masalah.

PENDIDIKAN ISLAM DAN SOLUSI FUNDAMENTAL

Islam memiliki konsep pendidikan tersendiri. Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia dan merupakan tugas negara.

BACA JUGA:Selain sebagai Desa Cerdas dan Mandiri, Jatibarang juga Ditetapkan sebagai Desa Taat Pajak 2024

Cara negara memenuhi kewajibannya adalah dengan menyediakan pendidikan yang sesuai syariah. Karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang menerimanya.

Pendidikan harus adil dan tidak mahal bahkan gratis sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menyelesaikan PT. Konsep keuangan Islam menjadi andalan untuk mendapatkan pemasukan besar.

Baitulmal merupakan direktur pengelolaan keuangan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran, termasuk biaya pendidikan.

Pendapatan baitulmal diterima melalui jizyah, kharaj, fai, ganimah, administrasi SDA dan pembayaran lainnya. Dengan demikian negara tidak perlu memungut biaya pendidikan dari masyarakat.