Golkar Soroti soal APBD 2025 hingga Profesionalitas ASN

Ketua Harian DPD Golkar Kabupaten Kuningan, Yudi Budiana menegaskan pentingnya sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala daerah terpilih, dalam menyelaraskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Hal itu disampaikan, usai rapat terbatas sejumlah Pengurus DPD Golkar Kuningan, Jabar. "Kita sudah bahas langkah-langkah yang akan diambil, termasuk soal APBD 2025 yang harus mendukung program 100 hari kerja pertama bupati dan wakil bupati terpilih. Komunikasi antara TAPD dengan kepala daerah sangat penting, agar visi-misi mereka terwujud dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,”kata Yudi Budiana, Jumat (3/1).

"Karena apa? Karena yang akan melaksanakan pemerintahan pasca pelantikan adalah bupati terpilih. Tentunya dihadapkan pada program-program yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi misi yang telah dipersiapkan," sambungnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, tentu harus ada komunikasi antara TAPD dengan bupati dan wakil bupati terpilih. sehingga program-program bisa berjalan, terutama juga ada komitmen dari bupati dan wakil bupati terpilih terkait dengan 100 hari kerja pertama.

BACA JUGA:Tahun Baru, Tawuran Pecah di Tiga Lokasi

"Bagaimana ini bisa memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat Kuningan. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat ini bisa dirasakan dalam waktu 100 hari kerja pertama," ucapnya.

Ia juga menyoroti isu gagal bayar yang disebut sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, keterbukaan antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini.

"Harus ada kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai legislatif tidak tahu kondisi keuangan sebenarnya,” katanya.

Dirinya berharap, mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru nanti, sudah dapat diprediksi mana-mana yang harus dituntaskan.

BACA JUGA:12 Tahun Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

"Bagi saya, tentunya ini harus ada komitmen antara eksekutif dan legislatif harus ada keterbukaan dan kejujuran. Jangan sampai seolah-olah, legislatif tidak paham dan tidak tahu terkait dengan kondisi keuangan daerah. Selama ini mungkin bagi dewan uang itu ada saja, padahal kondisinya sudah defisit," tandasnya.

Kaitan adanya dorongan evaluasi kinerja ASN, Ia menyerahkan sepenuhnya kepada bupati dan wakil bupati terpilih. Karena itu adalah ranah bupati dan wakil bupati terpilih. "Saya yakin Pak Dian lebih profesional karena berangkat dari birokrasi," tukasnya.

Namun soal dugaan keterlibatan ASN dalam politik praktis selama pilkada, ia berharap, agar ada peringatan keras dari bupati terpilih.

"Jadi harus siap dengan segala risikonya, karena sudah berani berbuat dan harus berani bertanggung jawab. Apapun nanti ada evaluasi dari bupati dan wakil bupati terpilih, jangan menyalahkan, karena harus introspeksi terhadap dirinya. Sebab kemarin sudah tidak bisa menempatkan sebagai ASN profesional," bebernya.