Outlet di MPP Kabupaten Cirebon Masih Kosong, Penyebabnya Adalah Peralatan Belum Lengkap

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Selasa , 19 Mar 2024 - 09:15

MAL Pelayanan Publik MPP, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON - Kebaradaan Mall Pelayanan Publik(MPP) Kabupaten Cirebon menjadi sorotan.

Selama ini MPP tersebut, Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag sendiri mengakui banyak dinas yang tidak mentaati aturan.

Belum semua SKPD dan lintas instansi vertikal menempati outlet di MPP.

Padahal, keberadaan MPP dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati mendorong semua SKPD menempati outlet pelayanan publik di MPP.

Hal ini merespons teguran keras Menteri PANRB terkait pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu.

“Teguran dari Menteri PANRB beberapa waktu lalu menjadi masukan bagi kami untuk meningkatkan kinerja. Dan saya sudah memerintahkan SKPD terkait untuk menempatkan petugas di MPP,” ujar Imron.

Menurutnya, kehadiran MPP memiliki tujuan yang mulia tetapi outletnya sering kosong.

“Banyak dinas tak menaati aturan. Saat dikonfirmasi apa alasannya, katanya peralatan yang dibutuhkan belum lengkap. Kan MPP nya juga baru tahun kemarin,” ungkapnya.

Oleh karenanya, kata Imron, pihaknya pun belum mewajibkan agar segera mengisi MPP.

Kendati demikian, harus diakui keberadaan MPP demi memudahkan pelayanan.

outlet di mpp kabupaten cirebon masih kosong, penyebabnya  adalah peralatan belum lengkap                            cirebon - kebaradaan mall pelayanan publik(mpp) kabupaten cirebon menjadi sorotan.
selama ini mpp tersebut,   bupati cirebon drs h imron m.ag sendiri mengakui banyak dinas yang tidak mentaati aturan.
belum semua skpd dan lintas instansi vertikal menempati outlet di mpp. 
baca juga:medi tunaikan nazar setelah prabowo-gibran menang, jalan kaki 1.400 km lombok-jakarta
padahal, keberadaan mpp dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat. 
bupati   mendorong semua skpd menempati outlet pelayanan publik di mpp. 
hal ini merespons teguran keras menteri panrb terkait pelayanan mpp di kabupaten cirebon beberapa waktu lalu. 
baca juga:koalisi mulai hitung jatah menteri, golkar minta lima
“teguran dari menteri panrb beberapa waktu lalu menjadi masukan bagi kami untuk meningkatkan kinerja. dan saya sudah memerintahkan skpd terkait untuk menempatkan petugas di mpp,” ujar imron.
menurutnya, kehadiran mpp memiliki tujuan yang mulia tetapi outletnya sering kosong. 
“banyak dinas tak menaati aturan. saat dikonfirmasi apa alasannya, katanya peralatan yang dibutuhkan belum lengkap. kan mpp nya juga baru tahun kemarin,” ungkapnya. 
baca juga:hasil pilpres 33 provinsi, prabowo-gibran tak terkejar
oleh karenanya, kata imron, pihaknya pun belum mewajibkan agar segera mengisi mpp.  
kendati demikian, harus diakui keberadaan mpp demi memudahkan pelayanan. 
“semua pihak harus bisa mendukungnya. kalau semua sudah terpenuhi, dan masih belum taat, kami pun siap untuk memberikan sanksi bagi dinas yang tidak taat,” katanya. 
baca juga:pihak kepala bkpsmd majalengka gandeng yusril, saksi juga ngaku tak beri uang
kata dia , dinas harus melayani. “jangan sampai mempersulit masyarakat,” tandasnya.
imron mencontohkan sejumlah dinas yang sudah melakukan upaya pelayanan kepada masyarakat, yakni dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp). 
kebetulan, kata imron, di dpmptsp sudah menghadirkan terobosan, yakni mpp. di gedung ini, lanjutnya, mengumpulkan jenis pelayanan dalam satu tempat dengan mengundang dinas lain, agar bisa menempatkan petugasnya disana. 
sehingga, lanjut imron, ketika masyarakat menginginkan pelayanan, tidak perlu kesana kemari. “cukup di satu tempat itu,” tandasnya.
baca juga:dukung penataan lembaga
“semua pihak harus bisa mendukungnya. kalau semua sudah terpenuhi, dan masih belum taat, kami pun siap untuk memberikan sanksi bagi dinas yang tidak taat,” katanya. 
sedangkan, wakil ketua komisi iii dprd kabupaten cirebon yoga setiawan meminta bupati supaya memerintahkan semua skpd terkait, mengisi outlet yang sudah disediakan. menurutnya, pernyataan menteri panrb yang menyebut pelayanan mpp di kabupaten cirebon tidak maksimal, adalah kenyataan.
“meskipun pelayanan mpp ada juga yang vertikal, tapi tetap ketegasan bupati adalah garda terdepan. harusnya ada sanksi yang jelas ketika ada pelayanan publik yang terhambat dan ada skpd yang tidak menempatkan petugasnya di mpp,” ujar yoga.