Kepala Daerah Terpilih Tinggal Menunggu Pelantikan, Termasuk Wilayah III Cirebon

kepala daerah terpilih tinggal menunggu pelantikan, termasuk wilayah iii cirebon cirebon- komisi pemilihan umum (kpu) secara resmi telah menetapkan hasil pilkada 2024 atau kepala daerah terpilih untuk daerah yang tak ada sengketa di mk. penetapan hasil pilkada 2024 digelar serentak se indonesia, kamis (9/1/2025). penetapan itu juga di wilayah iii cirebon, kecuali untuk kabupaten cirebon karena ada sengketa di mk. untuk kota cirebon, kpu menetapkan effendi edo-siti farida rosmawati sebagai walikota-wakil walikota cirebon terpilih dengan jumlah perolehan suara 77.755 atau 50,32 persen. berikutnya, kpu kabupaten indramayu menetapkan -lucky hakim-syaefudin sebagai bupati-wakil bupati indramayu terpilih dengan jumlah perolehan suara 602.286 atau 67,61 persen. untuk majalengka, kpu kabupaten majalengka juga telah menetapkan eman suherman-dena muhamad ramdhan sebagai bupati-wakil bupati majalengka terpilih dengan jumlah perolehan suara 441.570 atau 59,85 persen. baca juga:okupansi metland hotel cirebon tetap tumbuh di 2024 sementara di kuningan, kpu kabupaten kuningan menetapkan dian rachmat yanuar-tuti andriani sebagai bupati-wakil bupati kuningan terpilih dengan jumlah perolehan suara sebanyak 211.961 atau 38,24 persen. data yang dihimpun radar cirebon, sebanyak 17 kepala daerah terpilih di jawa barat telah ditetapkan kpu masing-masing daerah. termasuk untuk jawa barat, di mana kpu menatpakan dedi mulyadi-erwan setiawan sebagai gubernur-wakil gubernur jabar terpilih.  ratusan daerah belum penetapan ketua kpu ri mochammad afifuddin menjelaskan bahwa penetapan kepala daerah terpilih di pilkada serentak 2024 memang ditetapkan pada 9 januari 2025 oleh jajaran kpu provinsi dan kabupaten/kota se indonesia. baca juga:daerah lain sudah penetapan, kpu kabupaten cirebon masih berjibaku di mk namun, katanya, hanya ada 21 kpu provinsi/kip aceh dan 275 kpu kabupaten/kota yang menetapkan kepala daerah terpilih, karena tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (php kada) di mk.  sedangkan sisanya, yaitu 249 daerah yang terdiri dari 16 provinsi dan 233 kabupaten/kota, belum dapat melaksanakan penetapan oleh jajaran kpu daerah karena ada permohonan php kada di mk. “saat ini sidang di mk telah dimulai, agendanya pemeriksaan pendahuluan yang dijadwalkan berlangsung sejak tanggal 8 sampai dengan 16 januari 2025," kata sosok yang kerap disapa afif itu dalam keterangannya pada kamis, 9 januari 2025. oleh karena itu, mantan anggota badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) memastikan penetapan kepala daerah terpilih 2024 untuk daerah yang digugat ke mk, akan menyesuaikan selesainya persidangan yang kemungkinan akan berlangsung februari mengingat masih ada tahapan persidangan php kada yang harus dilalui.  “ada sidang dengan agenda mendengarkan jawaban kpu selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 januari hingga 4 februari 2025," tandas afif, dikutip dari rmol. baca juga:virus hmpv sudah ditemukan di indonesia, kadinkes kota cirebon: masyarakat tak perlu panik tak sabar kerja sama terpisah, wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto mengaku tak sabar bekerja dengan para kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024. dia pun berharap pelantikan kepala daerah dapat dilakukan secepatnya usai penetapan. “sekarang kami sering ditanya oleh teman-teman media, 'pak wamen, kapan pelantikannya (kepala daerah)?' saya bilang kementerian dalam negeri itu inginnya segera, kalau bisa januari ini ya dilantik januari ini. karena sudah tidak sabar bekerja semua," kata bima dalam diskusi publik bertajuk menakar problem pemilu dan pilkada 2024 di jakarta, rabu (8/1/2025), dikutip dari antara. selain itu, bima juga mengajak membayangkan bagaimana program pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras. pasalnya, ada banyak program pemerintah pusat yang harus juga diimplementasikan oleh pemerintah daerah.  baca juga:kembalikan hak istimewa, pj bupati bertekad tingkatkan angka kepesertaan aktif “bayangkan program dari pusat, gagasan dari gubernur baru, program dari walikota, bupati itu harus sinkron semua. makan bergizi, swasembada pangan, belum lagi mimpi lokal daripada pemimpin lokal. itu kalau enggak sinkron semua ya agak berbahaya juga, karena itu the sooner the better (lebih cepat lebih baik)," terang bima. kendati demikian, dirinya juga menyadari adanya sengketa hasil pilkada yang sedang berlangsung di mahkamah konstitusi (mk). kata bima, kementerian dalam negeri (kemendagri) juga menghormati jalannya persidangan di mk tersebut. dia berharap persidangan di mk dapat berjalan tepat waktu sehingga pelantikan kepala daerah tidak terus tertunda. “jadi, kalau tertunda lagi tentu nanti akan ada tantangan yang lebih rumit lagi. lebih cepat lebih baik,” ucap bima. sebagai informasi, pelantikan kepala daerah yang terpilih dari pilkada 2024 akan diundur dari februari 2025 menjadi maret 2025. pengunduran jadwal tersebut dikonfirmasi oleh ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda. baca juga:hari ini rapat persiapan makan bergizi gratis dia mengatakan pelantikan diundur karena mk akan menyelesaikan seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) dari pilkada serentak 2024, pada 13 maret 2025. “mk baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah phpu itu selesai di mk," kata rifqinizamy di jakarta, kamis (2/1/2025). dengan begitu, menurutnya, kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di mk pun harus tetap menunggu selesainya phpu daerah lainnya di mk agar pelantikan dilaksanakan secara serentak. berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari pilkada serentak 2024 dijadwalkan digelar pada 7 februari 2025. sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil pilkada serentak 2024, dijadwalkan digelar pada 10 februari 2025. baca juga:edo-farida langsung “kerja” menurut dia, pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan oleh presiden melalui penerbitan peraturan presiden yang baru. dia pun belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah pada bulan maret 2025, setelah diundur dari bulan februari 2025. (rc/rm/ant)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•