Oase Hak Negara Dalam Kerugian Perekonomian Negara

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Rabu , 08 Jan 2025 - 17:34

Ilustrasi sidang tipikor.-istimewa-

oase hak negara dalam kerugian perekonomian negara                            oleh: ridwan firmansyah sh*
putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi (tipikor) akan selalu hangat diperbincangkan oleh khalayak. beberapa aspek dalam penanganan tipikor selalu menarik perhatian.
mulai dari cara yang dilakukan oleh terdakwa, jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sampai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. 
belum lama ini, khalayak ramai masih disuguhkan berita hangat penanganan perkara tipikor komoditas timah. hal yang patut dicermati adalah penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti masih jauh dari total kerugian perekonomian negara. 
baca juga:ambisi back to back
hal ini yang patut dicermati, bahwa dalam perkara tersebut kerugian negara yang diangkat adalah kerugian perekonomian negara, bukan kerugian keuangan negara.
dalam konteks tipikor, terdapat perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. 
kedua hal tersebut merupakan unsur yang termasuk di dalam delik tipikor khususnya dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
bahwa di dalam penjelasan uu no 31 tahun 1999 perekonomian negara memiliki pengertian kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
baca juga:kalahkan arsenal, yakin lolos final
secara gramatikal, dapat dikatakan kerugian perekonomian negara sifatnya lebih luas dibandingkan dengan kerugian keuangan negara.
kerugian perekonomian negara dalam perkara tipikor komoditas timah terbagi menjadi beberapa substansi, yang di antaranya adalah kerugian ekologis. 
secara yuridis, hak negara dapat dipulihkan dengan menggunakan konstruksi yuridis pasal 18 uu tipikor yaitu uang pengganti.
namun nyatanya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir bagaimana hak negara bisa pulih dari kerugian perekonomian negara, karena jika melihat secara ketentuan uang pengganti yaitu yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b uu tipikor). 
baca juga:perceraian roberto carlos rumit
sehingga untuk substansi seperti kerugian ekologis belum sepenuhnya dapat diakomodir oleh ketentuan tersebut. jika demikian, pemulihan hak negara masih belum optimal karena belum menyentuh terhadap substansi tersebut.
hal ini menjadi anomali karena semangat dari perekonomian negara adalah khalayak ramai bisa memanfaatkan secara berkelanjutan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa indonesia.
dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di kemudian hari dalam menentukan konstruksi yuridis pasal 18 uu tipikor khususnya berkaitan dengan uang pengganti.
uu tipikor sudah memberikan sebuah amanah dan semangat bahwa perekonomian negara harus bermanfaat dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 
baca juga:siswa kurang suka menu makan bergizi gratis, ahli gizi diminta berinovasi
pemulihan hak negara dalam konteks kerugian perekonomian negara ibarat sebuah oase dalam penegakan hukum tipikor di kemudian hari.
oase, yang memiliki arti sebuah mata air di padang tandus memberikan semangat dan harapan di tengah kurang baiknya respon terhadap pemberitaan penanganan tipikor, bagaimana nantinya penegakan hukum tipikor bisa memulihkan hak negara dan memberikan manfaat bagi khalayak. 
pekerjaan rumah yang panjang, niat menemukan mata air di padang yang tandus harus terus ada dalam hati sanubari setiap pemangku kebijakan.
sehingga makna perekonomian negara yang terkandung dalam ketentuan di atas tidak hanya sebatas harfiah, namun lebih luas dari pada itu bangsa kita dapat memanfaatkan apa yang menjadi hak dari bangsa indonesia. (*)
*penulis adalah asn pada kejaksaan negeri kuningan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 09 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan