MBG Dimulai 6 Januari 2025, Pemda di Cirebon Belum Terima Petunjuk dari Pusat

CIREBON- Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dimulai hari ini (6/1/2025). Tapi di Kota/Kabupaten Cirebon, hingga Minggu (5/1/2025), belum ada petunjuk apapun dari pemerintah pusat. Kota Cirebon misalnya, walaupun pernah menjadi wilayah uji coba program MBG, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda persiapan MBG secara resmi. 

Hal itu diakui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Dr Iing Daiman MSi. “Sampai hari ini (kemarin, red) belum ada arahan terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis di Kota Cirebon. Mungkin daerah lain dulu berdasarkan skala prioritas dan bertahap,” ujar Iing saat dikonfirmasi Radar Cirebon, Minggu (5/1/2025). 

Namun demikian, Iing menyampaikan bahwa belum lama ini dari bidang sejarah TNI saat berkunjung ke Pemkot Cirebon sempat menyampaikan akan ada rencana KASAL melakukan monitoring pelaksanaan MBG di Cirebon pada 7 Januari 2025.

Tapi terkait rencana kunjungan KSAL, Iing mengatakan hingga kemarin belum ada tindak lanjutnya. Karena tidak ada kabar tentang pelaksanaan MBG di Kota Cirebon, Iing juga mengatakan Pemkot belum melakukan persiapan apapun.

BACA JUGA:Dimulai 6 Januari 2025, MBG Harus Pakai Bahan Baku dari Desa

Senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Riva'i MA. Kata Hilmy, pihaknya belum mendapat panduan eksplisit terkait pelaksanaan MBG. Karena itu, hingga kemarin tidak ada persiapan, termasuk alokasi anggaran. “Arahan kepada kami memang belum jelas. Jadi, kami belum ada persiapan apapun," kata Hilmy kepada Radar Cirebon, Minggu (5/1/2025).

Senada disampaikan Kepala Disdik Kabupaten Cirebon Drs Ronianto MPd. Ia memastikan hingga kemarin belum ada persiapan apapun. “Kita tidak ada persiapan sama sekali. Jadi, saya pastikan belum ada kabar terkait implementasi program MBG di sekolah, bahkan untuk uji coba sekalipun," terangnya. 

Saat ditanya mengenai apakah ada koordinasi dengan instansi lainnya yang kabarnya telah menyiapkan dapur umum untuk program MBG, Ronianto mengaku tidak ada koordinasi terkait hal itu. “Saya tidak tahu soal itu. Teknisnya juga seperti apa, kami benar-benar belum tahu,” terangnya. (abd/sam)