Aurat Politik

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Selasa , 03 Sep 2024 - 17:13

Ilustrasi berebut kursi di dunia politik.--radar bojonegoro

Selanjutnya, kata aurat berasal dari kata “a’wara”, artinya, sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.

Pertanyaan selanjutnya tentu saja akan sangat bernada sarkastis. Apakah dalam politik dikenal konsep aurat? Apakah ada hal-hal yang tidak patut ditampilkan dalam berpolitik, selain ihwal kongkalikong di belakang meja?

Seraya mengamati lakon politik akhir-akhir ini, keberadaan aurat politik tampaknya cukup samar. Inkonsistensi ditampilkan secara telanjang. Keputusan-keputusan nirempati pada kedaulatan rakyat disajikan tanpa rasa bersalah.

Pada titik ini, kita tentu dihadapkan pada kebingungan karena ‘aurat’ itu bukan untuk dilihat. Kalau kita melihat ‘aurat’, bagaimana seharusnya kita bersikap? Lalu, kalau ‘aurat’ terlihat, yang salah adalah pihak yang melihat atau pihak yang mengizinkan ‘aurat’ miliknya terlihat?

Bisa jadi, ada semacam ketidaktahuan yang akut untuk membedakan mana yang ‘aurat’ dan mana yang ‘bukan aurat’ dalam etika politik.

Padahal, etika politik (sebagai sebuah studi filsafat politik) secara tegas memberikan garis demarkasi antara etika jabatan dan etika kebijakan.

Dalam etika jabatan (politik), tingkah laku dan metode yang digunakan oleh seorang pejabat publik adalah objek telisik etika.

Ketidakpatutan sedapat mungkin tidak ditampilkan dalam masa jabatan (politik) tersebut melekat. Selanjutnya, dalam etika kebijakan (publik), kebijakan dan kepastian hukum yang mendasari lahir dan terlaksananya kebijakan tersebut menjadi perhatian utama.

Tanpa pemahaman yang jelas ihwal etika politik, kita patut pesimis bahwa elite politik dapat menahan diri untuk menampilkan hal-hal yang sepatutnya tidak dilihat oleh masyarakat umum. Disampaikan sebelumnya bahwa ‘aurat’ memiliki makna ‘memalukan’.

Elite politik sepatutnya memiliki rasa malu apabila perilakunya tidak mencerminkan jabatan yang diemban atau kebijakannya tidak memiliki nuansa keadilan.

Lebih jauh lagi, mempertimbangkan isu yang berkembang hari ini, nuansa kepentingan golongan justru dipertontonkan tanpa ada kesadaran bahwa hal semacam itu adalah ‘aurat’.

Tergelitik oleh pertanyaan Mbah Nun, pada esai di atas, ”Dan politik: pria atau wanitakah ia?” Kalau perempuan, auratnya tentu saja seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

aurat politik                            oleh: syarifuddin*
prolog
sebagai seorang yang pernah ‘dibesarkan’ secara ilmiah untuk menggumuli teks dan makna, saya memang menyenangi analisis teks dalam puspa ragam teori.
analisis teks yang dimaksud tentu saja tidak hanya berkutat pada urusan struktur dan teknik tetapi berusaha dapat masuk pada ceruk-ceruk makna yang lebih kompleks.
baca juga:dorong birokrasi berbasis digital 
kompleksitas makna tentu saja menjadikan makna bersifat nonsingular. semangat ini salah satunya diusung oleh jacques derrida (seorang filsuf kontemporer prancis) yang getol mengusung tema dekonstruksi di dalam filsafat bahasa dan filsafat pascamodern secara umum.
esai ini adalah sebuah upaya kecil untuk mengaitkan hasil bacaan terhadap sebuah teks dan beragam konteks yang mengitarinya dengan realitas makna sehari-hari yang telah didekonstruksi.
sebuah esai berjudul cintaku jauh di nusa kambangan telah lama menarik perhatian saya. selain karena reputasi penulisnya, salah satu bagian dari esai tersebut, bagi saya, cukup patut menjadi bahan renungan yang relevan hari ini.
esai tersebut ada dalam kumpulan esai berjudul kiai sudrun gugat yang diterbitkan oleh pustaka utama grafiti pada tahun 1995. penulisnya adalah emha ainun nadjib (saya lebih nyaman menyebut beliau dengan mbah nun). bagian esai yang dimaksud adalah sebagai berikut:
baca juga:masih fokus urus pilbup, parpol belum ajukan calon pimpinan dprd
ah, aurat! tidak semua dari ‘tubuh manusia’ boleh dibuka dan dipertontonkan. juga tubuh negara dan politik. terutama aurat wanita.
kalau aurat laki-laki tak terlalu diurus oleh tuhan, sebab kalau laki-laki buka aurat total, wanita akan lari. beda dengan kalau aurat wanita dibuka, lelaki akan berkerubung.
dan politik: pria atau wanitakah ia? ia wadam. kalau auratnya dibuka, kekacauan sosial yang terjadi akan dahsyat sekali.
derrida dan dekonstruksi ala emha
baca juga:ini kata pemerhati komunikasi politik soal pilbup majalengka
dalam tradisi filsafat barat, segala hal memang cenderung didasarkan pada apa yang disebut sebagai logosentrisme atau metafisika kehadiran (metaphysics of presence).
logosentrisme merupakan sistem metafisik yang mengandaikan logos atau kebenaran transendental di balik segala hal yang tampak di permukaan. 
logosentrisme, secara baku, adalah istilah yang diperkenalkan oleh seorang filsuf jerman bernama ludwig klages pada awal tahun 1990an.
konsep tersebut mengacu pada tradisi ilmu pengetahuan dan filsafat barat yang menganggap kata-kata dan bahasa sebagai ekspresi mendasar dari realitas eksternal.
baca juga:kerugian sekitar rp164 juta, rumah milik mi'ah ludes terbakar
pandangan ini menganggap logos sebagai sesuatu yang paling penting secara epistemologis dan selalu merujuk pada suatu objek asli yang direpresentasikan oleh logos.
oleh sebab itu, menurut logosentrisme, logos merupakan representasi ideal dari cita-cita platonis. jacques derrida adalah salah satu filsuf modern yang banyak mengkritik gagasan dan teori yang terlalu mengagung-agungkan logosentrisme.
derrida berargumentasi bahwa konsep atau makna yang pertama kali eksis tidak selalu menjadi sebuah kebenaran yang utama dan membuat makna setelahnya hanya menjadi tambahan semata. 
kalau hal itu yang terjadi, maka kebenaran makna (dalam sebuah teks) akan bersifat tunggal dan mutlak (lihat konsep totalitas dan konsep esensi).
baca juga:jadi gedung terbaik di wilayah polres se-polda jawa barat, gedung spkt tatag trawang diresmikan
derrida memang menawarkan konsep yang problematis dan mengundang perdebatan; kemudian konsep tersebut disebut dekonstruksi.
melalui dekonstruksi, makna dalam teks tidak boleh hanya sekadar menghadirkan kembali makna yang asli dari teks (filsuf terdahulu menyebutnya sebagai objektivitas makna). 
oleh sebab itu, sebuah teks harus didekati dengan cara tidak secara kaku mempertahankan makna lama (makna yang telah ada sebelumnya) tetapi harus secara eksploratif menemukan suatu makna yang sungguh-sungguh menggambarkan hubungan antara makna teks dan konteks yang melingkupinya.
artinya, sebuah makna yang disebut ‘baru’ tidak secara agresif menyingkirkan makna-makna terdahulu tetapi harus diformulasikan menjadi dialektika yang dinamis sebagai wujud penolakan terhadap kebenaran absolut.
baca juga:heboh pamflet rapuhnya koalisi pilkada 2024, sherly balik kanan dukung karna-koko?
selain itu, teks secara definisi juga mengalami perluasan yang semakin bergerak ke arah yang lebih kontekstual. dahulu, teks cenderung hanya dipahami sebagai written form of language (bentuk tertulis dari bahasa) kemudian kini teks mulai didefinisikan sebagai all practices that signify (semua praktik yang bermakna).
artinya, segala yang teramati dapat didekati cara pemaknaannya serupa membaca teks; seperti pada gestur, sikap, dan unsur-unsur paralinguistik lain.
kalau diperhatikan, esai-esai mbah nun tampak mempraktikkan dekonstruksi yang dimaksud oleh derrida. topik-topik yang telah mapan dan berkelindan pada benak-praktik masyarakat secara samar-samar atau terang-terangan didekonstruksi melalui beragam tafsir-tafsir sosial yang baru.
para penikmat tulisan mbah nun cenderung telah terbiasa untuk tidak pernah mengambil kesimpulan yang tunggal, absolut, dan universal dari argumentasi-argumentasi mbah nun. 
baca juga:zacky x pupun kapten dan bian gindas tandai ditutupnya gelaran kuningan fair 2024
seolah, setiap pembaca selalu dapat memberikan pemaknaan baru pada setiap isu yang disampaikan. semangat dekonstruksi dan pemaknaan semacam ini pada akhirnya membuat konsep derrida dan praktik mbah nun bertemu pada titik yang presisi, yaitu kebenaran atau makna yang diperoleh bukanlah satu-satunya kebenaran, tetapi ada kesempatan untuk ditemukan kebenaran baru, sampai seterusnya.
aurat dan gender politik
kembali pada bagian esai mbah nun di atas, pengandaian tubuh negara yang serupa dengan tubuh manusia adalah sebuah pembuka logika yang sangat halus.
aurat yang sudah secara mapan selalu berkaitan dengan tubuh manusia kemudian didekonstruksi dalam makna lain pada tubuh negara.
baca juga:akibat korsleting listrik, ponpes al islah desa sudimampir kebakaran
laksana tubuh, kita tentu saja memafhumi bahwa ada bagian dari tubuh negara (beserta perangkat-perangkatnya) yang patut dan tidak patut untuk diperlihatkan. hal itu disebut aurat.
kata aurat berasal dari bahasa arab yaitu: “’awira", artinya hilang perasaan. kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.
pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. selain itu, kata aurat berasal dari kata “’ āra”, artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya.
ini berarti, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. 
baca juga:upaya jemput bola, kejar target tagihan pbb
selanjutnya, kata aurat berasal dari kata “a’wara”, artinya, sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.
pertanyaan selanjutnya tentu saja akan sangat bernada sarkastis. apakah dalam politik dikenal konsep aurat? apakah ada hal-hal yang tidak patut ditampilkan dalam berpolitik, selain ihwal kongkalikong di belakang meja?
seraya mengamati lakon politik akhir-akhir ini, keberadaan aurat politik tampaknya cukup samar. inkonsistensi ditampilkan secara telanjang. keputusan-keputusan nirempati pada kedaulatan rakyat disajikan tanpa rasa bersalah. 
pada titik ini, kita tentu dihadapkan pada kebingungan karena ‘aurat’ itu bukan untuk dilihat. kalau kita melihat ‘aurat’, bagaimana seharusnya kita bersikap? lalu, kalau ‘aurat’ terlihat, yang salah adalah pihak yang melihat atau pihak yang mengizinkan ‘aurat’ miliknya terlihat?
baca juga:tips penting bagi pengendara pemula sebelum berkendara
bisa jadi, ada semacam ketidaktahuan yang akut untuk membedakan mana yang ‘aurat’ dan mana yang ‘bukan aurat’ dalam etika politik.
padahal, etika politik (sebagai sebuah studi filsafat politik) secara tegas memberikan garis demarkasi antara etika jabatan dan etika kebijakan.
dalam etika jabatan (politik), tingkah laku dan metode yang digunakan oleh seorang pejabat publik adalah objek telisik etika. 
ketidakpatutan sedapat mungkin tidak ditampilkan dalam masa jabatan (politik) tersebut melekat. selanjutnya, dalam etika kebijakan (publik), kebijakan dan kepastian hukum yang mendasari lahir dan terlaksananya kebijakan tersebut menjadi perhatian utama.
baca juga:apel pagi pegawai dinas putr tandatangani pakta integritas netralitas dalam pilkada 
tanpa pemahaman yang jelas ihwal etika politik, kita patut pesimis bahwa elite politik dapat menahan diri untuk menampilkan hal-hal yang sepatutnya tidak dilihat oleh masyarakat umum. disampaikan sebelumnya bahwa ‘aurat’ memiliki makna ‘memalukan’. 
elite politik sepatutnya memiliki rasa malu apabila perilakunya tidak mencerminkan jabatan yang diemban atau kebijakannya tidak memiliki nuansa keadilan.
lebih jauh lagi, mempertimbangkan isu yang berkembang hari ini, nuansa kepentingan golongan justru dipertontonkan tanpa ada kesadaran bahwa hal semacam itu adalah ‘aurat’. 
tergelitik oleh pertanyaan mbah nun, pada esai di atas, ”dan politik: pria atau wanitakah ia?” kalau perempuan, auratnya tentu saja seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
baca juga:musim kemarau, bpbd siaga bencana kebakaran 24 jam
kalau laki-laki, auratnya anggota tubuh antara pusar hingga lutut. menariknya, dalam bahasa urdu, ‘aurat’ memiliki arti ‘perempuan’. lalu, politik ini sebetulnya lelaki atau perempuan? kalau perempuan, seharusnya praktik berpolitik sungguh harus tertutup; ya hanya sedikit-sedikit saja yang ditampilkan, sisanya aurat.
politik harus ‘merahasiakan’ keburukan dan ‘menampilkan ‘kemaslahatan khalayak’. kalau laki-laki, seolah tidak ada aurat. saat melihat laki-laki bertelanjang dada, kita biasa-biasa saja meskipun norma umum menganggap itu tidak patut, bahkan beberapa orang merasa malu. 
apakah praktik berpolitik lebih berorientasi pada aurat laki-laki? ditampilkan tanpa malu, dan hanya sedikit yang ditutupi; sangat sedikit malah. itu juga sudah tetap memalukan. 
sebegitu bingung kita menentukan gender politik ternyata. atau mungkin, benar kata mbah nun, politik adalah wadah (hawa dan adam). politik sudah tidak mau menutupi irasionalitasnya dan inkonsistensinya sehingga hanya menghasilkan kekacauan sosial. semoga, tidak demikian.
baca juga:dua bulan terakhir bpbd kirim air bersih ke kawasan kelurahan argasunya
politik; sein kiri belok kanan?
selain mengenai gender, keawaman membuat kita kesulitan untuk melihat arah politik. yang sering terdengar dari narasi para politikus adalah “politik itu dinamis”.
namun, seorang kawan berbisik bahwa “politik itu, sein kiri belok kanan”. lama saya terdiam. katanya, yang sering melakukan sein kiri belok kanan itu ibu-ibu. apakah gender politik kita adalah perempuan? 
di sisi lain, sependek pengetahuan saya, porsi perempuan dalam kancah politik masih minor.
baca juga:motivasi mahasiswa baru, bem sttc gelar donor darah dan seminar
di televisi, kita juga sering melihat dan mendengar kecenderungan elite politik yang seperti mengarah pada sebuah patron tetapi seketika waktu berpindah pada patron lain. 
sungguh, bertambah bingung. padahal, politik adalah wahana strategis yang mengatur hajat hidup masyarakat. kalau sudah bingung, apakah ada semacam pesimisme politik yang lahir? tentu saya tidak akan menjawabnya, sebab jawaban saya adalah “aurat’ yang harus saya tutupi. (*)
*penulis adalah penelaah teknis kebijakan (klerek) pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan, sekretariat daerah kota cirebon