Wakil Rakyat Harusnya Dewasa, Bukan Saling Tuding soal PPN 12 Persen

JAKARTA- Parpol dan para pengurusnya yang duduk di DPR RI seharusnya bersikap dewasa atas peraturan yang menyangkut urusan rakyat. Tidak saling menuding terkait keluarnya sebuah kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

Hal tersebut seperti disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi adanya tudingan Partai Gerindra terhadap PDIP sebagai otak kenaikan PPN 12%. “Soal Gerindra tuding PDIP sebagai otak kenaikan PPN 12% menurut saya benar, tapi tidak bijak,” kata Saiful Anam, Minggu (22/12/2024).

“Coba buka dan cek kembali partai apa saja yang menyetujui dan tak menyetujui PPN 12 persen pada waktu pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP itu produk bersama, tidak hanya PDIP, tetapi parpol lain juga menyetujui pada waktu pembentukan UU HPP tersebut, termasuk Gerindra,” sambung Saiful. 

Sehingga, lanjutnya, tidak elok jika hanya menyalahkan PDIP. “Kalau tidak setuju pada waktu pembahasan RUU HPP kan bisa ditolak, tidak kemudian saling menyalahkan," tegasnya.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Pembiayaan bjb Syariah KCP Sumber Cirebon, Pihak J Sebut Ada Rekayasa

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai Gerindra maupun PDIP sama-sama tidak dewasa dan yang menjadi korban pada akhirnya rakyat. “Memang yang paling dapat dimintai tanggung jawabnya adalah otak dari kenaikan PPN 12%, tapi jangan lupa mereka bersama-sama menyetujui. Maka semuanya harusnya dapat dipermasalahkan. Untuk itu kurang bijak jika hanya PDIP dikambinghitamkan," jelas dia kepada RMOL.

Saiful menilai, dengan adanya saling menyalahkan, membuktikan ketidakdewasaan wakil rakyat dan hanya ikut-ikutan partai penguasa pemerintah. “Saya kira DPR kita dipertaruhkan soal kenaikan PPN 12%. Mereka seakan berpikir hanya perutnya dirinya sendiri, tidak berpikir panjang bagaimana perut rakyat dengan adanya PPN 12%. Ini sangat tidak kita harapkan. Semoga wakil-wakil rakyat kita segera bertobat untuk tidak saling lempar bola jika urusannya soal rakyat," terang Saiful.

Seperti diketahui, kebijakan kenaikan PPN 12% dikritik sejumlah politisi PDIP. Misalnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI. Kata Puan, kenaikan PPN 12 persen dapat memperburuk kondisi kelas menengah dan pelaku usaha kecil. 

Senada disampaikan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Ia mengtakan, kebijakan tersebut bisa membuat ngilu kehidupan rakyat. 

BACA JUGA:Ke Cirebon, Kapolda Jabar Pastikan Arus Kendaraan Libur Nataru Lancar 

Nah, Gerindra juga langsung bersikap. Misalnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Ia mengaku heran dengan sikap PDIP yang mengkritik kenaikan PPN tersebut dalam rapat paripurna. 

Pembentukan RUU HPP dahulu diketuai Anggota Fraksi PDIP Dolfie Otniel yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR kala itu. “Padahal mereka (PDIP) saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?" kata Saraswati Minggu, 22 Desember 2024.

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengaku terkejut dengan sikap PDIP terhadap kenaikan PPN 12 persen saat ini. “Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” demikian Saraswati.

Senada dikatakan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan. Ia menyatakan, PDIP tidak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela rakyat kecil. Semua tahu, bahwa kenaikan PPN 12% merupakan tanggung jawab PDIP yang kala itu menjadi pimpinan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).