Wakil Rakyat Harusnya Dewasa, Bukan Saling Tuding soal PPN 12 Persen

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Minggu , 22 Dec 2024 - 21:33

Ilustrasi PPN 12 persen.-istimewa-radar cirebon

BACA JUGA:Puluhan Terluka dan Korban Jiwa

“Kondisi ini tentunya dilematis. Namun sesuai sumpahnya, Presiden Prabowo akan tetap menjalankan ketentuan UU HPP. Namun, di sini kami perlu tegaskan, kenaikan PPN 12 persen hanya akan diberlakukan terhadap barang-barang yang dianggap mewah yang dikonsumsi oleh orang-orang yang mampu,” ungkapnya.

“Presiden Prabowo selalu memikirkan kondisi rakyat kecil agar tidak terdampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Barang-barang kebutuhan rakyat kecil dibebaskan dari PPN atau 0 persen. Selain itu, Pak Prabowo juga sudah menyiapkan sejumlah bantuan kepada rakyat kecil agar tetap terjaga daya belinya,” lanjut dia.

Hergun meyakinkan kepada rakyat Indonesia, barang-barang yang dikonsumsi rakyat kecil akan dibebaskan dari PPN, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, listrik, dan air. Itu semuanya PPN-nya adalah 0 persen.

Pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan untuk menjaga daya beli. Paket insentif tersebut antara lain berupa bantuan beras/pangan, diskon biaya listrik 50 persen selama 2 bulan, dan insentif perpajakan seperti, perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen untuk UMKM, Insentif PPh 21 Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk industri padat karya, serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp265,6 triliun untuk tahun 2025.

Hergun menegaskan, dengan sejumlah insentif tersebut, kenaikan PPN hanya akan menyasar kepada orang-orang yang mampu. Sementara rakyat yang tidak mampu akan tetap terlindungi.

“Pak Prabowo berkomitmen memberantas kemiskinan di Indonesia, bahkan akan memberantas kemiskinan ekstrem jadi 0 persen dalam tempo 2 tahun. Kenaikan PPN 12 persen dalam jangka menengah dan panjang akan memperkuat fondasi fiskal kita, terutama untuk melanjutkan program bantuan sosial dalam rangka memberantas kemiskinan,” bebernya lagi.

Hergun berpandangan, para politisi seharusnya menunjukkan keteladanan dan konsistensi perjuangan. Sikap PDIP yang berubah 180 derajat bisa dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi menaikkan pencitraan.

“Sebaiknya PDIP mengambil sikap tegas sebagai opisisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi PDIP sudah memiliki pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan SBY. Dengan demikian, konfigurasi politik di parlemen akan menjadi jelas, siapa pendukung pemerintah dan siapa yang oposisi. Tidak seperti sekarang, PDIP terkesan menjadi partai yang tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya,” tandasnya.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyebut PDIP seolah lepas tangan tentang kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12 persen di Januari 2025 yang membuat masyarakat gaduh.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menuturkan UU Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) termaktub dalam usulan revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang kemudian menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Undang-undang tersebut yang telah disahkan di forum Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021 yang juga telah disetujui Fraksi DPR PDIP. Dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja) RUU HPP itu dipimpin oleh Dolfie Othniel Frederic Palit, yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP.

“Jika sekarang sikap PDIP menolak kenaikan PPN 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan,” kata Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, MInggu, 22 Desember 2024.

wakil rakyat harusnya dewasa, bukan saling tuding soal ppn 12 persen                            jakarta- parpol dan para pengurusnya yang duduk di dpr ri seharusnya bersikap dewasa atas peraturan yang menyangkut urusan rakyat. tidak saling menuding terkait keluarnya sebuah kebijakan. salah satunya adalah kebijakan kenaikan ppn (pajak pertambahan nilai) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 januari 2025.
hal tersebut seperti disampaikan direktur pusat riset politik, hukum dan kebijakan indonesia (prphki), saiful anam, menanggapi adanya tudingan partai gerindra terhadap pdip sebagai otak kenaikan ppn 12%. “soal gerindra tuding pdip sebagai otak kenaikan ppn 12% menurut saya benar, tapi tidak bijak,” kata saiful anam, minggu (22/12/2024).
“coba buka dan cek kembali partai apa saja yang menyetujui dan tak menyetujui ppn 12 persen pada waktu pembahasan uu harmonisasi peraturan perpajakan (hpp). uu hpp itu produk bersama, tidak hanya pdip, tetapi parpol lain juga menyetujui pada waktu pembentukan uu hpp tersebut, termasuk gerindra,” sambung saiful. 
sehingga, lanjutnya, tidak elok jika hanya menyalahkan pdip. “kalau tidak setuju pada waktu pembahasan ruu hpp kan bisa ditolak, tidak kemudian saling menyalahkan," tegasnya.
baca juga:kasus korupsi pembiayaan bjb syariah kcp sumber cirebon, pihak j sebut ada rekayasa
akademisi universitas sahid jakarta ini menilai gerindra maupun pdip sama-sama tidak dewasa dan yang menjadi korban pada akhirnya rakyat. “memang yang paling dapat dimintai tanggung jawabnya adalah otak dari kenaikan ppn 12%, tapi jangan lupa mereka bersama-sama menyetujui. maka semuanya harusnya dapat dipermasalahkan. untuk itu kurang bijak jika hanya pdip dikambinghitamkan," jelas dia kepada rmol.
saiful menilai, dengan adanya saling menyalahkan, membuktikan ketidakdewasaan wakil rakyat dan hanya ikut-ikutan partai penguasa pemerintah. “saya kira dpr kita dipertaruhkan soal kenaikan ppn 12%. mereka seakan berpikir hanya perutnya dirinya sendiri, tidak berpikir panjang bagaimana perut rakyat dengan adanya ppn 12%. ini sangat tidak kita harapkan. semoga wakil-wakil rakyat kita segera bertobat untuk tidak saling lempar bola jika urusannya soal rakyat," terang saiful.
seperti diketahui, kebijakan kenaikan ppn 12% dikritik sejumlah politisi pdip. misalnya, ketua dpp pdip puan maharani yang juga menjabat sebagai ketua dpr ri. kata puan, kenaikan ppn 12 persen dapat memperburuk kondisi kelas menengah dan pelaku usaha kecil. 
senada disampaikan ketua dpp pdip ganjar pranowo. ia mengtakan, kebijakan tersebut bisa membuat ngilu kehidupan rakyat. 
baca juga:ke cirebon, kapolda jabar pastikan arus kendaraan libur nataru lancar 
nah, gerindra juga langsung bersikap. misalnya, wakil ketua umum partai gerindra rahayu saraswati djojohadikusumo. ia mengaku heran dengan sikap pdip yang mengkritik kenaikan ppn tersebut dalam rapat paripurna. 
pembentukan ruu hpp dahulu diketuai anggota fraksi pdip dolfie otniel yang juga sebagai wakil ketua komisi xi dpr kala itu. “padahal mereka (pdip) saat itu ketua panja uu yang mengamanatkan kenaikan ppn 12 persen ini. kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" kata saraswati minggu, 22 desember 2024.
wakil ketua komisi vii dpr itu mengaku terkejut dengan sikap pdip terhadap kenaikan ppn 12 persen saat ini. “jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” demikian saraswati.
senada dikatakan anggota dpr ri fraksi partai gerindra heri gunawan. ia menyatakan, pdip tidak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela rakyat kecil. semua tahu, bahwa kenaikan ppn 12% merupakan tanggung jawab pdip yang kala itu menjadi pimpinan pengesahan uu harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp).
baca juga:rangkaian hut ke-25 radar cirebon: outing ke pangalengan
politisi yang biasa disapa hergun itu menyatakan, dasar kenaikan ppn adalah pasal 7 ayat (1) uu hpp yang menyatakan tarif ppn sebesar 11 persen berlaku 1 april 2022 dan tarif 12 persen berlaku paling lambat pada tanggal 1 januari 2025.
“berdasarkan ketentuan uu hpp, kenaikan tarif ppn dilakukan dalam 2 tahap. tahap pertama sudah dilakukan pada 2022. waktu itu pdip paling bersemangat menyampaikan kenaikan ppn dan bahkan mau pasang badan. sehingga aneh menjelang pemberlakukan tahap kedua, pdip berpaling muka dan mengkritik dengan keras,” kata hergun kepada wartawan di jakarta, minggu (22/12).
lebih lanjut, mantan anggota panja uu hpp itu menjelaskan bahwa pembahasan tingkat i uu hpp dilakukan di komisi xi dpr. waktu itu yang menjabat sebagai ketua panja adalah kader pdip. selain itu, sebagai partai terbesar di dpr, pdip juga mengirim anggotanya paling banyak di panja. 
“pembahasan di tingkat i terbilang lancar. hampir semua fraksi menyatakan persetujuannya terhadap uu hpp. lalu, pembahasan dilanjutkan pada tingkat ii yaitu di rapat paripurna dpr ri. konfigurasinya tak berbeda. perlu diketahui, waktu itu ketua dpr juga dijabat oleh kader pdip puan maharani,” jelasnya.
baca juga:warga israel gelar aksi tuntut pengunduran diri netanyahu
hergun menyatakan, pembentukan uu hpp sejatinya bertujuan memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan tax ratio indonesia. sebagaimana diketahui, tax ratio indonesia tercatat masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.
“pada 2021 tax ratio indonesia tercatat sebesar 10,9 persen. angka tersebut jauh di bawah rata-rata 36 negara asia pasifik yang sebesar 19,3 persen. tax ratio indonesia juga tercatat lebih rendah 22 poin persen dibanding negara-negara oecd (organisation for economic co-operation and development) dengan rata-rata 34 persen,” papar hergun.
ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan catatan oecd, penerimaan pajak indonesia masih didominasi pajak penghasilan (pph) yaitu sebesar 5,1 persen dari pdb, disusul pajak pertambahan nilai (ppn) yaitu sebesar 3,4 persen dari pdb, dan terakhir dari cukai sebesar 1,6 persen dari pdb.
“melihat kondisi itu, muncul kesamaan pandangan di kalangan anggota panja untuk menyetujui kenaikan tarif ppn dari 10 persen menjadi 11 persen pada 2022 dan 12 persen pada 2025. dan sebagaimana kita ketahui bersama, kenaikan tahap pertama yaitu dari 10 persen menjadi 11 persen sudah berlaku pada 2022,” jelasnya lagi.
baca juga:donald trump ancaman pengambilalihan terusan panama
ketua dpp partai gerindra itu menyatakan kenaikan tarif ppn juga sudah dilakukan dengan mempelajari dan membandingkan tarif ppn di negara-negara lain.  “misalnya, brasil dengan tarif ppn 17 persen tax ratio-nya mencapai 24,67 persen, india dengan tarif ppn rata-rata 18 persen memiliki tax ratio 17,33 persen, dan filipina dengan tarif ppn 12 persen tax rationya 15,61 persen. kemudian afrika selatan dengan tarif ppn 15 persen memiliki tax ratio 21,4 persen, turki dengan tarif ppn 20 persen tax rationya 16,4 persen, dan meksiko dengan tarif ppn 16 persen tax rationya 14,49 persen,” bebernya.
politisi dari dapil jawa barat iv yang meliputi kota dan kabupaten sukabumi itu menyatakan ‘keanehan’ atas sikap pdip yang berubah 180 derajat. seharusnya pdip konsisten dengan sikapnya sejak di panja komisi xi, rapat paripurna dpr ri, hingga pemberlakuan kenaikan ppn tahap pertama pada 2022.
“menjelang pemberlakukan kenaikan ppn tahap kedua pada 2025, pdip berpura-pura membela rakyat. pdip mengkritik keras kebijakan yang dulu dibuatnya. sikap ini menunjukkan sikap sejati pdip sebagai oportunis,” tutur hergun. 
ia melanjutkan, pemberlakuan kenaikan tahap kedua, bertepatan dengan masa-masa awal pemerintahan presiden prabowo subianto. sebagaimana diketahui bersama, di hadapan sidang mpr, presiden prabowo subianto sudah bersumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
baca juga:puluhan terluka dan korban jiwa
“kondisi ini tentunya dilematis. namun sesuai sumpahnya, presiden prabowo akan tetap menjalankan ketentuan uu hpp. namun, di sini kami perlu tegaskan, kenaikan ppn 12 persen hanya akan diberlakukan terhadap barang-barang yang dianggap mewah yang dikonsumsi oleh orang-orang yang mampu,” ungkapnya.
“presiden prabowo selalu memikirkan kondisi rakyat kecil agar tidak terdampak kenaikan ppn dari 11 persen menjadi 12 persen. barang-barang kebutuhan rakyat kecil dibebaskan dari ppn atau 0 persen. selain itu, pak prabowo juga sudah menyiapkan sejumlah bantuan kepada rakyat kecil agar tetap terjaga daya belinya,” lanjut dia.
hergun meyakinkan kepada rakyat indonesia, barang-barang yang dikonsumsi rakyat kecil akan dibebaskan dari ppn, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, listrik, dan air. itu semuanya ppn-nya adalah 0 persen. 
pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan untuk menjaga daya beli. paket insentif tersebut antara lain berupa bantuan beras/pangan, diskon biaya listrik 50 persen selama 2 bulan, dan insentif perpajakan seperti, perpanjangan masa berlaku pph final 0,5 persen untuk umkm, insentif pph 21 pajak ditanggung pemerintah (dtp) untuk industri padat karya, serta berbagai insentif ppn dengan total alokasi mencapai rp265,6 triliun untuk tahun 2025.
baca juga:program 3 juta rumah perlu kajian komprehensif
hergun menegaskan, dengan sejumlah insentif tersebut, kenaikan ppn hanya akan menyasar kepada orang-orang yang mampu. sementara rakyat yang tidak mampu akan tetap terlindungi. 
“pak prabowo berkomitmen memberantas kemiskinan di indonesia, bahkan akan memberantas kemiskinan ekstrem jadi 0 persen dalam tempo 2 tahun. kenaikan ppn 12 persen dalam jangka menengah dan panjang akan memperkuat fondasi fiskal kita, terutama untuk melanjutkan program bantuan sosial dalam rangka memberantas kemiskinan,” bebernya lagi.
hergun berpandangan, para politisi seharusnya menunjukkan keteladanan dan konsistensi perjuangan. sikap pdip yang berubah 180 derajat bisa dipandang sebagai sikap oportunis yang memanfaatkan panggung demi menaikkan pencitraan. 
“sebaiknya pdip mengambil sikap tegas sebagai opisisi terhadap pemerintahan presiden prabowo subianto. apalagi pdip sudah memiliki pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan sby. dengan demikian, konfigurasi politik di parlemen akan menjadi jelas, siapa pendukung pemerintah dan siapa yang oposisi. tidak seperti sekarang, pdip terkesan menjadi partai yang tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya,” tandasnya.
baca juga:pan dorong ketahanan pangan nasional
partai amanat nasional (pan) juga menyebut pdip seolah lepas tangan tentang kebijakan kenaikan ppn dari 11 menjadi 12 persen di januari 2025 yang membuat masyarakat gaduh.
wakil ketua umum pan viva yoga mauladi menuturkan uu tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp) termaktub dalam usulan revisi uu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (ruu kup) yang kemudian menjadi uu harmonisasi peraturan perpajakan (hpp)
undang-undang tersebut yang telah disahkan di forum rapat paripurna dpr pada 7 oktober 2021 yang juga telah disetujui fraksi dpr pdip. dalam pembahasan di panitia kerja (panja) ruu hpp itu dipimpin oleh dolfie othniel frederic palit, yang juga sebagai wakil ketua komisi xi dpr ri dari fraksi pdip.
“jika sekarang sikap pdip menolak kenaikan ppn 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan,” kata viva yoga mauladi kepada wartawan, minggu, 22 desember 2024.
baca juga:budaya patriarki: akar kekerasan terhadap perempuan
menurutnya, masyarakat akan menilai sikap pdip itu yang terkesan lepas tanggung jawab terkait ppn 12 persen yang kini berpolemik di tengah masyarakat. terlebih, pdip kini bukan bagian dari koalisi pemerintah, di sisi lain pdip sendiri yang menyetujui uu hpp diketok dalam rapat paripurna di dpr.
“sebagian masyarakat tentu akan menilai bahwa perubahan sikap pdip dikaitkan dengan posisinya yang berada di luar pemerintahan. karena argumentasi ditentukan oleh posisi (kekuasaan). dulu setuju bahkan berada di garis terdepan, sekarang menolak, juga di garis terdepan,” tutupnya.
respons dan sikap pemerintah
beredar isu di masyarakat bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) 12 persen mulai 1 januari 2025 turut menyangkut bahan pokok dan berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat. menanggapi itu, menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menegaskan bahwa ppn tidak mencakup bahan pokok dan tarif tol.
“berita akhir-akhir ini banyak yang salah. pertama urusan bahan pokok penting tidak kena ppn termasuk turunannya turunan tepung, terigu turunan minyak kita, turunan gula. bayar tol juga tak kena ppn,” kata airlangga dalam pembukaan acara launching of epic sale di alfamart drive thru alam sutera, minggu, 22 desember 2024. 
baca juga:khitanan masal, bsmi gandeng alumni spensa 96 
lanjut dia, sistem pembayaran menggunakan qris juga tidak dikenakan ppn sebagaimana banyak diberitakan. “payment sistem hari ini ramai, qris itu tak dikenakan ppn sama seperti debit card dan transaksi lain,” jelas politikus senior golkar tersebut.
airlangga hartarto menambahkan pihaknya selalu memantau perkembangan apa yang sedang ramai di masyarakat. ia juga menambahkan bahwa ppn hanya dikenakan pada barangnya bukan pada sistem transaksinya. (rm/rc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan