Warga Demo Tarif PBB, Pj Walikota Cirebon Tegaskan Jalan Terus

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 07 Jun 2024 - 21:03

Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi.-dok radar cirebon-radar cirebon

CIREBON- Aksi demo masyarakat yang menolak kenaikan tarif PBB 2024 tak langsung membuat Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi berubah pikiran.

Pria yang akrab disapa Gus Mul tersebut masih tetap pada kebijakan pertama yang telah diambil dan berlaku saat ini.

Ia mengakui beberapa waktu lalu sudah bertemu sejumlah tokoh yang berdemonstrasi di Balaikota Cirebon.

Pada prinsipnya, kata Gus Mul, pihaknya memahamai dan menerima keberatan yang disampaikan. Namun demikian, lanjutnya, ini bagian dari proses yang sudah berjalan.

Gus Mul mengatakan peraturan kepala daerah (Perkada) sudah dietetapkan.

“Dan saya sebagai pelaksanan teknis. Dan kita sudah sampaikan bahwa kita akan kaji, kita akan coba simulasikan terkait dengan perubahan atau revisi,” ucap Gus Mul kepada Radar Cirebon, Jumat (7/6/2024).

“Begitu juga terkait besaran dan mekanismenya, nanti akan kami sampaikan. Karena ini menyangkut marwah Pemda Kota Cirebon, di mana kebijakan yang sudah dikeluarkan akan tetap berjalan sampai dengan kebijakan yang baru,” sambung Gus Mul.

Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon itu mengatakan harus menkomunikasikan hal ini ke DPRD. Apalagi kalau direvisi, maka ada revisi APBD. Selain itu, pihaknya juga harus konsultasi ke Kemendagri.

Ia juga menjelaskan tentang kebijakan Pemkot Solo yang telah membatalkan kenaikan tarif PBB. “Kebijakan Solo (Pemkot Solo, red) berdampak lebih luas. Solo mulai memberlakukan 2025 dan konsekuensinya revisi perda,” terangnya.

Gus Mul bersikukuh nanti kajian disampaikan pada saat Hari Jadi Kota Cirebon. “Masyarakat menyampaikan aspirasi itu wajar. Tapi, kami tidak berdiri sendiri. Kalau lihat Perda dan Perkada itu bagian dari tahapan,” jelasnya.

“Maka dari itu tidak berlaku surut dan harus ada yang dihitung. 80 persen bagian dari nilai jual obyek pajak di bawah Rp500 juta. Relaksasi bagian penurunan, sisa 20 persen. Itu kita kaji dan ada hitungannya. Relaksasasi akan kita berikan seperti apa, apakah bentuk prosentase atau nominal. Tapi semua sesuai norma dan regulasi,” tambahnya.

Disinggung mengenai wajib pajak yang biasanya membayar PBB hanya Rp6 juta kemudian melambung hingga 60 juta lebih, Gus Mul mengaku belum melihat secara langsung. “Kami akan mengkaji dan ini (demo warga) bagian dari aspirasi. Solusi seperti apa, akan kami diskusikan dengan DPRD dan konsultasi provinsi. Kebijakan yang sudah diterbitkan akan jalan terus," tegasnya.

warga demo tarif pbb, pj walikota cirebon tegaskan jalan terus                            cirebon- aksi demo masyarakat yang menolak kenaikan tarif pbb 2024 tak langsung membuat pj walikota cirebon agus mulyadi berubah pikiran.
pria yang akrab disapa gus mul tersebut masih tetap pada kebijakan pertama yang telah diambil dan berlaku saat ini.
ia mengakui beberapa waktu lalu sudah bertemu sejumlah tokoh yang berdemonstrasi di balaikota cirebon.
pada prinsipnya, kata gus mul, pihaknya memahamai dan menerima keberatan yang disampaikan. namun demikian, lanjutnya, ini bagian dari proses yang sudah berjalan.
baca juga:kasus vina cirebon, da'i bachtiar meluruskan berita-berita keliru di medsos
gus mul mengatakan peraturan kepala daerah (perkada) sudah dietetapkan.
“dan saya sebagai pelaksanan teknis. dan kita sudah sampaikan bahwa kita akan kaji, kita akan coba simulasikan terkait dengan perubahan atau revisi,” ucap gus mul kepada radar cirebon, jumat (7/6/2024).
“begitu juga terkait besaran dan mekanismenya, nanti akan kami sampaikan. karena ini menyangkut marwah pemda kota cirebon, di mana kebijakan yang sudah dikeluarkan akan tetap berjalan sampai dengan kebijakan yang baru,” sambung gus mul.
mantan kepala badan keuangan daerah (bkd) kota cirebon itu mengatakan harus menkomunikasikan hal ini ke dprd. apalagi kalau direvisi, maka ada revisi apbd. selain itu, pihaknya juga harus konsultasi ke kemendagri.
baca juga:netty dukung suhendrik maju pilkada kota cirebon
ia juga menjelaskan tentang kebijakan pemkot solo yang telah membatalkan kenaikan tarif pbb. “kebijakan solo (pemkot solo, red) berdampak lebih luas. solo mulai memberlakukan 2025 dan konsekuensinya revisi perda,” terangnya.
gus mul bersikukuh nanti kajian disampaikan pada saat hari jadi kota cirebon. “masyarakat menyampaikan aspirasi itu wajar. tapi, kami tidak berdiri sendiri. kalau lihat perda dan perkada itu bagian dari tahapan,” jelasnya.
“maka dari itu tidak berlaku surut dan harus ada yang dihitung. 80 persen bagian dari nilai jual obyek pajak di bawah rp500 juta. relaksasi bagian penurunan, sisa 20 persen. itu kita kaji dan ada hitungannya. relaksasasi akan kita berikan seperti apa, apakah bentuk prosentase atau nominal. tapi semua sesuai norma dan regulasi,” tambahnya.
disinggung mengenai wajib pajak yang biasanya membayar pbb hanya rp6 juta kemudian melambung hingga 60 juta lebih, gus mul mengaku belum melihat secara langsung. “kami akan mengkaji dan ini (demo warga) bagian dari aspirasi. solusi seperti apa, akan kami diskusikan dengan dprd dan konsultasi provinsi. kebijakan yang sudah diterbitkan akan jalan terus," tegasnya.
baca juga:prodi sastra inggris ipb cirebon jalin kerja sama dengan news agency
seperti diketahui, kenaikan tarif pbb tahun 2024 kembali memantik aksi demo massa. sejumlah tokoh hadir dan berorasi di depan balaikota cirebon pada kamis, 6 juni 2024.
salah satu tokoh yang ikut demo dan berorasi adalah soenoto. ia menegaskan, sebagai wajib pajak, pihaknya sadar bahwa membayar pajak itu sebagai kewajiban warga negara kepada negara. tapi, lanjutnya, aparat eksekutif dan legislatif jangan hanya merasa bisa, tapi lebih penting lagi harus bisa merasa perasaan rakyat. apalagi di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk pasca covid-19.
“anda (eksekutif dan legislatif, red) sekarang menduduki jabatan, tapi besok lusa akan kembali sebagai rakyat, kembali dan akan merasakan denyut nadi rakyat. maka tolong jaga perasaan rakyat,” terang soenoto.
mengenai kenaikan tarif pbb 2024 yang ugal-ugalan, ia meminta pemkot cirebon mengambil pelajaran atau perlu belajar dari apa yang sudah dilakukan pemkot solo. “ada yurisprudensi (keputusan sebelumnya, red) yakni di kota solo, dengan tegas mencabut kenaikan tarif pbb dan membatalkan di tahun 2024. jadi kami mendesak legislatif untuk mendesak eksekutif untuk membatalkan kenaikan taruf pbb karena kondisi rakyat memprihatinkan,” tegasnya.
baca juga:ojk cirebon kukuhkan pimpinan baru
“eksekutif (pemkot cirebon) akan diundang legislatif tanggal 10 juni 2024 dan kami sudah memberitahukan kepolisian tanggal 10 juni 2024 akan bertamu lagi ke sini dengan jumlah massa lebih besar. kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan kami. untuk itu, mohon dibahas dan dikaji lagi agar mendesak eksekutif mencabut,” sambung soenoto.
ia juga membeberkan pertemuan ketua dprd bersama pj walikota. “pj walikota menjanjikan bahwa tanggal 7 juli memberikan kado (kebijakan mengenai tarif pbb 2024, red). itu artinya menyenangkan. tapi kalau kado itu bukan sesuatu yang menyenanggkan, maka itu sampah,” tegasnya.
soenoto juga menjelaskan mengapa ia dan sejumlah tokoh atau pengusaha lainnya hadir langsung dalam aksi massa itu. hal itu, lanjutnya, menandakan ada sesuatu yang serius.
baca juga:juara poster tanggap bencana di apeksi
“saya tidak mungkin ke sini kalau bukan karena sesuatu yang serius. kami mendesak legislatif dan eksekutif membatalkan kenaikan pajak pbb yang naiknya ugal-ugalan. rakyat disuruh memaklumi perhitungan pbb, padahal bangunan tanah dan rumah itu bukan barang dagangan seperti cabe, kentang. ini bayar pajak pbb lebih mahal dibandingkan tinggal di hotel setahun,” tandasnya. (abd)