Penggunaan Dana Desa Harus Tepat Sasaran, Anggaran Pelatihan dan Sosialisasi Cukup 5 Persen

Reporter: Heru Suroso |

Editor: Heru Suroso |

Jumat , 03 Jan 2025 - 12:41

Dana desa diharapkan tepat sasaran dalam penggunaannya.--Dok Radar Cirebon

BACAKORAN.CO - Penggunaan dana desa di dalam Anggaran Dana Desa atau ADD harus dibatasi bagi kepentingan sosialisasi, workshop dan pelatihan.

Pasalnya, ada dibeberapa wilayah penggunaan dana desa ini dipakai untuk keperluan pelatihan, sosialisasi dan workshop yang presentasenya terlalu besar.

Salah satunya di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, penggunaan dana desa bagi kepentingan sosialisasi, workshop dan pelatihan setiap tahunnya mencapai Rp150-200 juta.

Hal ini sangat memberatkan anggaran desa yang seharusnya dapat digunakan bagi pembangunan insfrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

Keluhan besarnya penggunaan dana bagi berbagai kepentingan setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir di ADD yang diperuntukkan bagi keperluan sosialisasi dan pelatihan yang sama setiap tahunnya itu, disampaikan oleh beberapa kepala desa kepada Anggota DPR RI H Mafirion saat kunjungan reses dan serap aspirasi di Tembilahan, Riau, pekan lalu.

“Ini tak boleh terjadi lagi di tahun 2025, karena dana yang dihabiskan untuk sosialisasi berbagai peraturan dan pelatihan yang setiap tahunnya sama, cukup memberatkan dana desa,” tegas Mafirion melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Menurut Mafirion, dari laporan beberapa kepala desa, untuk sosialisasi tahun 2025 yang sudah disampaikan ke desa untuk dimasukkan ke dalam ADD ada empat kegiatan dengan biaya sekitar Rp30 juta.

Kegiatan penyuluhan narkoba dan workshop pengelolaan keuangan desa dengan biaya sekitar Rp15 juta, untuk lima jenis pelatihan di antaranya kader PKK dan Posyandu Desa serta aset desa menghabiskan dana sekitar Rp 85 juta.

Terakhir adalah adalah peningkatan kapasitas BPD dan bimbingan sosialiasasi Undang-Undang sekitar Rp14,5 juta.

Menurut Mafirion, penggunaan dana yang cukup besar tersebut terjadi setiap tahun.

Para kepala desa, tak bisa menolak karena itu diharuskan dan akan dikenakan sanksi jika tidak mengikuti dan menganggarkan di dalam ADD.

“Padahal, menurut kepala desa yang menyampaikan aspirasinya, sosialisasi, pelatihan, bimbangan dan workshop tersebut dari tahun ke tahun sama. Hanya ganti judul saja dan tak ada manfaatnya,” kata Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapil Riau II tersebut.

Mafirion menambahkan seharusnya, sosialisasi, pelatihan, workshop, bimbingan dan pemantapan kalaupun harus dilakukan semestinya tidak memberatakan dana desa.

Instansi pelaksana baik vertikal maupun horizontal tidak meminta dana kostribusi yang nilainya 1-3 juta per kegiatan.

Malahan, tutur Mafirion, seperti diutarakan kepala desa, kalau mereka tidak mau ikut beragam kegiatan tersebut ada yg diancam akan diperiksa dan lainnya.

Seharusnya, kata Mafirion, dana ratusan juta yang dihabiskan untuk sosialisasi, pelatihan, workshop dan pemantapan itu, dapat digunankan bagi pembagunanan sarana desa.

“Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, harus benar-benar punya perhatian terhadap penggunaan dana ADD untuk kemajuan desa, bukan membiarkan,” ujar Mafirion.

Mafirion berharap, Kementerian Desa, ikut memantau dalam penggunaan dana desa.

Sehingga, dana desa yang diharapkan dapat memajukan desa benar-benar terwujud.

Kalaupun sosialisasi, pelatihan, pemantapan, workshop diperlukan, cukup menggunakan 5 persen dari dana ADD tidak seperti saat ini mencapai 20-25 persen.

“Kalaupun kegiatan-kegiatan tersebut dianggap penting bagi peningkatan kapasitas SDM di desa, biaya menjadi tanggungan instansi penyelenggara, bukan dibebankan pada ADD, " katanya.

Demikian informasi terkait usulan DPR RI dalam penggunaan dana desa agar bisa tepat sasaran bagi masyarakat. (*)

penggunaan dana desa harus tepat sasaran, anggaran pelatihan dan sosialisasi cukup 5 persen                            
bacakoran.co - penggunaan dana desa di dalam anggaran dana desa atau add harus dibatasi bagi kepentingan sosialisasi, workshop dan pelatihan.
pasalnya, ada dibeberapa wilayah penggunaan dana desa ini dipakai untuk keperluan pelatihan, sosialisasi dan workshop yang presentasenya terlalu besar.

salah satunya di kabupaten indragiri hilir, riau, penggunaan dana desa bagi kepentingan sosialisasi, workshop dan pelatihan setiap tahunnya mencapai rp150-200 juta.

baca juga:operasi lilin 2024 selesai, angka kecelakaan menurun dan lalu lintas lancar

hal ini sangat memberatkan anggaran desa yang seharusnya dapat digunakan bagi pembangunan insfrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

keluhan besarnya penggunaan dana bagi berbagai kepentingan setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir di add yang diperuntukkan bagi keperluan sosialisasi dan pelatihan yang sama setiap tahunnya itu, disampaikan oleh beberapa kepala desa kepada anggota dpr ri h mafirion saat kunjungan reses dan serap aspirasi di tembilahan, riau, pekan lalu.

“ini tak boleh terjadi lagi di tahun 2025, karena dana yang dihabiskan untuk sosialisasi berbagai peraturan dan pelatihan yang setiap tahunnya sama, cukup memberatkan dana desa,” tegas mafirion melalui keterangan tertulisnya di jakarta, jumat (3/1/2025).

baca juga:lion air jadi maskapai haji 2025 gantikan garuda indonesia, daniel putut aji: bersyukur

menurut mafirion, dari laporan beberapa kepala desa, untuk sosialisasi tahun 2025 yang sudah disampaikan ke desa untuk dimasukkan ke dalam add ada empat kegiatan dengan biaya sekitar rp30 juta.

kegiatan penyuluhan narkoba dan workshop pengelolaan keuangan desa dengan biaya sekitar rp15 juta, untuk lima jenis pelatihan di antaranya kader pkk dan posyandu desa serta aset desa menghabiskan dana sekitar rp 85 juta.

terakhir adalah adalah peningkatan kapasitas bpd dan bimbingan sosialiasasi undang-undang sekitar rp14,5 juta.
baca juga:siap amankan pemain grade a! pssi hubungi 7 nama untuk perkuat timnas indonesia

menurut mafirion, penggunaan dana yang cukup besar tersebut terjadi setiap tahun.
para kepala desa, tak bisa menolak karena itu diharuskan dan akan dikenakan sanksi jika tidak mengikuti dan menganggarkan di dalam add.

“padahal, menurut kepala desa yang menyampaikan aspirasinya, sosialisasi, pelatihan, bimbangan dan workshop tersebut dari tahun ke tahun sama. hanya ganti judul saja dan tak ada manfaatnya,” kata legislator fraksi partai kebangkitan bangsa dapil riau ii tersebut.

baca juga:jadwal pembuatan visa haji 2025: sebulan sebelum pemberangkatan, begini penjelasan dirjen phu

mafirion menambahkan seharusnya, sosialisasi, pelatihan, workshop, bimbingan dan pemantapan kalaupun harus dilakukan semestinya tidak memberatakan dana desa.

instansi pelaksana baik vertikal maupun horizontal tidak meminta dana kostribusi yang nilainya 1-3 juta per kegiatan.

malahan, tutur mafirion, seperti diutarakan kepala desa, kalau mereka tidak mau ikut beragam kegiatan tersebut ada yg diancam akan diperiksa dan lainnya.

baca juga:libur tahun baru, pengunjung meningkat empat kali lipat

seharusnya, kata mafirion, dana ratusan juta yang dihabiskan untuk sosialisasi, pelatihan, workshop dan pemantapan itu, dapat digunankan bagi pembagunanan sarana desa.

“bupati dan dinas pemberdayaan masyarakat desa, harus benar-benar punya perhatian terhadap penggunaan dana add untuk kemajuan desa, bukan membiarkan,” ujar mafirion.

mafirion berharap, kementerian desa, ikut memantau dalam penggunaan dana desa.
baca juga:pendapatan dan penyerapan anggaran kabupaten cirebon di tahun 2024 naik signifikan

sehingga, dana desa yang diharapkan dapat memajukan desa benar-benar terwujud.
kalaupun sosialisasi, pelatihan, pemantapan, workshop diperlukan, cukup menggunakan 5 persen dari dana add tidak seperti saat ini mencapai 20-25 persen.

“kalaupun kegiatan-kegiatan tersebut dianggap penting bagi peningkatan kapasitas sdm di desa, biaya menjadi tanggungan instansi penyelenggara, bukan dibebankan pada add, " katanya.
baca juga:staf ahli kapolri: kasus vina cirebon jadi sentimen negatif polri di medsos
demikian informasi terkait usulan dpr ri dalam penggunaan dana desa agar bisa tepat sasaran bagi masyarakat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Cirebon 04 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan