Desak Audit Keuangan KONI

Kisruh internal KONI Kabupaten Cirebon terus bergulir. Sejumlah elemen masyarakat ikut menyikapi konflik di tubuh KONI. 

Ketua Indonesia Crisis Center (ICC) Cirebon, Aceng Sudarman SH mengatakan, isu dugaan penyelewengan keuangan KONI di publik cukup kencang. Terlebih setelah sembilan pengurus KONI di-PAW secara sepihak. 

“Kondisi internal KONI yang kurang sehat. Apalagi, muncul dugaan penyelewengan keuangan. Maka, saya mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari), Polresta Cirebon dan Inspektorat mengaudit keuangan KONI,” kata Aceng kepada Radar Cirebon, Jumat (1/3).

Menurutnya, meski persoalan tersebut, ranahnya internal KONI. Tapi ketika ada indikasi penyelewengan uang negara, ia merasa terpanggil untuk turut menyoroti. 

BACA JUGA:Sidak Lagi, Harga Beras Turun

“Kami merasa terpanggil. Karena uang tersebut itu uang rakyat. Bukan uang pribadi. Untuk memajukan olahraga. Kalau digelapkan oknum seperti itu, bagaimana mau maju,” terangnya. 

Harusnya, lanjut Aceng, induk olahraga prestasi tingkat Kabupaten Cirebon mampu meredam gejolak tersebut diselesaikan di tingkat internal. Bukan dibuat ramai di luar. Jika demikian, berimbas kemana-mana. 

“Melihat situasi kondisi KONI yang dari segi administrasinya semacam itu, menurut kami sangat salah. Terlebih kalau ada indikasi dugaan Ketua KONI menyelewengkan anggaran yang nilainya cukup besar. Padahal, informasi yang didapat anggaran tersebut diperuntukannya untuk kegiatan operasional KONI. Bukan untuk kegiatan pribadi,” ungkapnya. 

Karenanya, ia pun kembali mendorong, agar Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat untuk segera melakukan audit. Karena KONI menjadi salah satu organisasi yang mendapatkan anggaran dari Pemkab. “Itu kalau benar, kejaksaan dan kepolisian harus turun tangan, mengaudit. Karena itu uang negara,” tuturnya.

BACA JUGA:Jelang Puasa, Masyarakat Kabupaten Majalengka Menerima Bantuan Sosial

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon Sutardi Raharja menjelaskan, terkait persoalan keuangan KONI, bahwa sisa anggaran KONI di awal masa jabatannya sebesar Rp950 juta. Kemudian Rp500 juta diperuntukkan untuk stimulus cabor.  

“Kemudian honor pengurus KONI sebesar Rp279 juta. Honor staf sebesar Rp42 juta. Dan kesekretariatan sebesar Rp24 juta,” ungkapnya. Sisanya Rp23 juta, kata Sutardi, ada dalam rekening KONI. Karena ada 4 cabor tidak mengambil stimulan. “Pertanyaannya, ketua ngambil dari mana? Kecuali anggarannya Rp5miliar,” ungkapnya. 

Ia pun menganggap, isu yang beredar hanya dinamika organisasi. Tapi, kembali lagi pada kinerja. “Semata bahwa aturanlah yang memangkas mereka untuk keluar,” pungkasnya. (sam)