Kategori Baik untuk Mutasi dan Rotasi di Pemkab Cirebon

CIREBON-  Kabupaten Cirebon mendapat  penghargaan dengan predikat baik untuk kategori penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan tinggi tahun 2023.

Kegiatan rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkab Cirebon ternyata membuahkan hasil dan mendapat apresiasi banyak pihak. 

Terbukti, dengan penghargaan yang diberikan ke Pemkab Cirebon dari KASN dengan kategori baik untuk Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA:Soal Pilwu Tunggu Regulasi Baru, 138 Desa Dipegang Penjabat Kuwu

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr Hilmy Rivai MPd dan Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala SSos MSi datang langsung.

Dimana, keduanya menghadiri undangan pengawasan Pengisian JPT dan Penyerahan Penghargaan Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 pada hari Jumat tanggal 16 Feburai 2024 di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. 

Undangan tersebut dalam rangka memacu peningkatan kualitas pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam rangka penerapan Sistem Merit di lingkungan Instansi Pemerintah. 

BACA JUGA:Belum Ada Kejelasan PSU 5 TPS di Kota Cirebon, Begini Kata KPU

Dalam kesempatan tersebut, KASN telah melakukan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, KASN melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan pengisian JPT dan pemberian penghargaan kepada Instansi Pemerintah dengan Predikat “Baik” dan “Sangat Baik” yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat.

“Alhamdulillah Kabupaten Cirebon dapat penghargaan baik untuk kategori penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan tinggi tahun 2023,” ujar Sekda Kabupaten Cirebon, Dr Hilmy Rivai MPd.

BACA JUGA:Jokowi: Bansos Pangan sampai Juni, kalau Ada Uang Lanjut Lagi

Dalam hal ini, lanjut Hilmy, Kabupaten Cirebon mendapatkan Predikat “Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Acara ini juga turut dihadiri oleh Ir H Mohammad Taufiq Budi Santoso MSocSc selaku Pj Sekda Provinsi Jawa Barat dan Prof Agustinus Fatem selaku Komisioner Pokja Pengawasan Pengisian JPT Wilayah II serta Instansi pemerintah mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten.