Sebuah Catatan di Penghujung Pemilu 2024

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 12 Feb 2024 - 16:12

Ilustrasi-Edward Ricardo-CNBC Indonesia

Di samping itu, jika memahami visi-misi para capres/legislatif/parpol peserta pemilu 2024 yang berisi janji muluk serba indah, persoalannya apakah visi-misi dan komitmen kepada rakyat wajib dipertanggungjawabkan pembuatnya kelak? Atau sekadar harapan tanpa kewajiban dipertanggungjawabkan?

Terlebih jika menjadi pemenang, apakah anggaran negara akan cukup mendanai pelaksanaan visi-misi itu. Jika tidak, berapa kurangnya? Dari mana dana tambahan akan dicari? Apa risikonya jika dana tambahan dari sumber tertentu dalam negeri atau asing?

Alhasil, kita patut bersyukur Indonesia jauh lebih besar, kaya-nuansa dan nyata ketimbang ritual politik yang penuh panggung sandiwara, bahkan pesta demokrasi tidak sepatutnya turun derajat menjadi ”pesta ular kobra”, penuh kekerasan; racun mematikan untuk menangguk keuntungan kekuasaan.

Meskipun penuh kekurangan, Indonesia telah berhasil selama puluhan tahun mempertahankan kedaulatan, pertumbuhan ekonomi, dan keutuhan bangsa.

Ini bukan semata-mata atau terutama prestasi satu atau dua pemerintahan hasil pemilu, bahkan prestasi saat pergantian presiden atau wakil rakyat.

Tetapi, Indonesia tegak berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk yang korup dan yang profesional. Ada persaingan di antara elitenya.

Tetapi, selama persaingan itu terbatas di antara mereka sendiri, dan selama kepentingan mereka aman, mereka bersatu menjaga kondisi yang ada dan melawan upaya perubahan besar.

Tidak peduli ada pemilu atau tidak, apalagi siapa yang menang. (*)

Penulis adalah Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu

sebuah catatan di penghujung pemilu 2024                            oleh: ahmad faiz rofi’i
demokrasi; dari rakyat untuk rakyat oleh raykat. sungguh mulia konsepsi demokrasi ala negeri barat hingga beberapa negara meniru konsep itu dengan syarat menyesuaikan zietgest atau kondisi zaman.
seperti halnya indonesia. negeri khatulistiwa yang kini nasibnya berjuang di balik kata “bangsa pemuja demokrasi”.
dengan penduduk 200 juta lebih rakyat indonesia, rasa-rasanya tiap pemilu lima tahun diadakan, uforia politik indonesia disambut dengan riang gembira dan ada juga yang bersikap bodo amat, karena ujung-ujungnya pemilu sekedar alat justifikasi bagi pemilik modal yang ingin mengubah karir lebih cemerlang, tidak terkucali para capres/cawapres/legislatif. 
segala hal dilakukan, kampanye bersifat persuasif, senggol kanan-kiri berupa janji manis atas nama kesejahteraan rakyat. terlebih warga negara harus terbiasa menelan rasa kecewa jika kalah, dan gembira bila menang. bahkan dikhianati wakil rakyat dan elite politik pasca pemilihan.
baca juga:2 langkah yang harus dilakukan pemkot cirebon terkait kenaikan pbb
meski demikian, jika ada masalah dengan demokrasi, solusinya bukan berarti harus berpaling pada otokrasi, melainkan menuntut pendalaman dan perluasan demokrasi.
semestinya, demokrasi harus diperdalam dengan menjaga konsistensinya dengan basis prinsip, konstitusi, substansi, dan prosedur pelaksanaannya. demokrasi diperluas dengan menjadikannya budaya dan praktik tata kelola di berbagai bidang dan lapis kehidupan.
pemilu bermutu
dalam negara demokrasi, kebijakan negara dianggap absah jika mendapatkan persetujuan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
salah satu mekanisme persetujuan rakyat itu lewat pemilu. pemilu merupakan asupan penting dalam proses penyehatan demokrasi. apabila asupan gizinya buruk, luaran demokrasi juga akan buruk.
baca juga:kriteria pejabat yang layak jadi kadishub menurut repdem
pemilu bermutu memiliki fungsi positif sebagai alat memperjuangkan aspirasi rakyat lewat pembuatan peraturan dan kebijakan untuk rakyat agar sejahteta, makmur, adil mengingat prinsip pokok demokrasi adalah menekankan bahwa setiap warga negara yang terpengaruh oleh suatu keputusan harus memiliki peluang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, bukan malah meniadakan peran serta aspirasi mereka.
misalnya, setelah suatu kebijakan disepakati, perlu dipilih pejabat eksekutif. dalam tradisi athena di yunani ulu, pemilihan pejabat eksekutif ini sengaja ditempuh dengan jalan "lotre" demi kesempatan yang setara bagi setiap warga, sehingga yang tidak populer sekalipun bisa terpilih. 
namun, jika jumlah penduduk meningkat, partisipasi rakyat tidak secara langsung, melainkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan dan para wakil ini harus mengedepankan integritas dan kapasitasnya sebagai penyambung lidah rakyat.
seperti diingatkan aristoteles; perbedaan manusia dengan hewan, selain kekuatan bicara, adalah kemampuannya untuk membedakan antara yang adil dan yang zalim, yang baik dan yang buruk. seiring dengan itu, eksistensi negara sebagai institusi manusia pun memiliki tujuan moral. 
baca juga:stop! lakukan aktifitas kampanye di masa tenang
dalam memenuhi tujuan moral keadilan dan kebajikan kenegaraan, para aspiran kekuasaan perlu menyadari bahwa tidak ada seorang pun, bahkan figur berjasa sekalipun, yang lebih besar dari negara. alhasil, negara dan peraturannya jauh lebih utama ketimbang perorangan. 
menurut aristoteles, untuk menjamin keadilan, ”tidak ada seorang pun yang boleh memerintah lebih lama dari pengalaman diperintah”.
dengan demikian, semua orang berhak mendapat gilirannya. janji ”mewakafkan diri” untuk kepentingan negara sungguh mulia, tetapi tidak bisa menjadi justifikasi untuk mengabsahkan seseorang bisa (terus) berkuasa. 
itulah sebabnya mengapa di negara-negara demokrasi mapan, jika seorang sudah selesai mengemban jabatan presiden, mereka akan kembali sebagai rakyat biasa; bisa menahan diri untuk tidak terus mengurusi kekuasaan dan kepartaian. dengan begitu, ada ruang bagi new generation untuk memimpin secara berkesinambungan dan berkeadilan.
baca juga:prakiraan bmkg di hari pencoblosan hujan, lokasi tps bisa di gedung sekolah
michel foucault menegaskan, ”pemerintah, oleh karena itu, memerlukan lebih dari sekadar usaha mengimplementasikan prinsip-prinsip umum pemikiran, kebijaksanaan, dan kehati-hatian.
pengetahuan spesifik tentang tata kelola pemerintahan juga sangat diperlukan; pengetahuan konkret, tepat, dan terukur.”
namun faktanya di indonesia, betapa pun ahlinya (apalagi bukan ahli), politisi sering kali gagal memenuhi janjinya.
lebih dari itu, tidak pernah ada sistem politik yang sempurna dan tidak tersedia calon wakil rakyat yang sesuai dengan harapan. apalagi kekuasaan juga cenderung mendorong korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 
baca juga:apk masih bertebaran di jalan, bawaslu sebut kesadaran parpol masih rendah 
dalam situasi demikian, mencegah keburukan berkuasa lebih baik diutamakan. franklin p. adams mengingatkan, ”pemilu acapkali dimenangi kandidat tertentu bukan karena kebanyakan orang memilih untuk mendukung seseorang, melainkan untuk melawan seseorang.”
maka tidak heran jika di indonesia, pemilu memiliki fungsi kontrol sosial untuk mencegah mereka yang menyalahgunakan kekuasaan atau mereka yang memiliki rekam jejak dan kinerja buruk agar bisa (terus) berkuasa.
sebuah catatan pemilu
perlu ditegaskan sebagaimana disinggung di atas, jika pemilu dianggap sebagai alat penguasa; kecurangan, pelanggaran kode etik malah akan memberi pengantar bagi kemunculan berbagai bentuk mala-praktik dalam kekuasaan dan distorsi dalam kebijakan negara.
oleh karena itu, siapa pun pemenang pemilu 2024, indonesia tidak akan banyak berubah. jangan berharap muluk dari kemenangan seorang capres atau wakil rakyat.
baca juga:curah hujan tinggi, cari lokasi tps yang nyaman dan aman
tidak usah panik jika pemenangnya kubu sebelah. tidak perlu menguras emosi membela satu kubu atau mengobral caci-maki pada pendukung kubu lain.
dalam catatan sejarah pemilu indonesia, faktanya tidak pernah ada pemilu dalam setengah abad terakhir yang membawa perubahan besar di negeri ini.
namun, jika ditelusuri, ada tiga perubahan besar pernah terjadi akibat gejolak sosial-polik dari dalam dan luar negeri.
pertama, revolusi kemerdekaan sebagai buntut the world war ii dan gelombang dekolonisasi di berbagai kawasan dunia termasuk indonesia higga akhirnya mengharuskan indonesia membuat aturan pembentukan partai politik melalui maklumat moh. hatta 3 november 1945 sebagai bagian demokrasi sebuah sistem pemerintahan agar diakui secara luas.
baca juga:masa tenang, satpol pp keliling tertibkan apk, jangan sampai ada yang lolos
kedua, bergulirnya pemilu 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis. ketiga, loreng hijau di bawah diktator orde baru sebagai bagian dari perang dingin di tingkat global-lokal. maka tidak heran jika pepatah mengatakan "sejarah resmi ditulis oleh pemenang pertarungan politik". 
perlu diingat, penulisan sejarah nasional indonesia yang resmi di negeri ini sudah dirombak dua kali, yakni pasca revolusi kemerdekaan dan sesudah bangkitnya orde baru. kedua peristiwa itu menghadirkan pemenang baru.
sejarah tidak dirombak besar-besaran sesudah reformasi 1998 karena tidak ada perubahan besar atau pemenang baru yang signifikan. 
artinya, sejak reformasi 1998, negeri ini masih di tingkat pengembangan bukan kemajuan di berbagai bidang dibandingkan negara asia lain yang berkembang-maju. oleh karena itu, sudah hal umum janji manis sesaat begitu marak setiap pemilu dan sudah berkali-kali terbukti keliru; yang katanya perubahan, melanjutkan, perbaikan, tetapi diulang lagi dalam pemilu berikutnya.
baca juga:polres ciko dan kodim amankan tps 
terlebih dalam waktu dekat, indonesia tidak akan jauh lebih baik atau jauh lebih buruk karena hasil sebuah pemilu. ini kabar baik bagi orang yang dianggap sejahtera karena diuntungkan status quo.
namun, bagi yang dikecewakan dan dirugikan perlu berjuang lebih jauh serta berpikir ulang, strategi jitu untuk pemilu yang akan datang. begitulah seterusnya.
itu sebabnya mengapa sulit mengharapkan pemilu berdampak besar bagi indonesia dalam waktu dekat. tentu banyak faktornya, misalnya hasil pemilu presiden tidak ada yang mewakili suatu kekuatan besar dan mandiri sehingga tidak mampu membuat gebrakan besar merombak indonesia. 
siapa pun yang terpilih akan lebih bergantung pada dukungan berbagai pihak di dalam dan luar negara ketimbang sebaliknya.
baca juga:edi suripno beri pemkot catatan
indonesia tegak berkat kerja sama berbagai pihak yang tidak saling suka dan setia. mereka terpaksa bekerja sama seperlunya karena masing-masing terlalu kecil untuk bergerak mandiri. kerja sama semacam ini sangat cair dan rapuh. 
contoh paling gamblang adalah presiden jokowi dan pdi-p. dengan mandat sebagai ri-1 dua periode, jokowi tidak mampu menguasai partai yang mengusungnya.
jangankan merombak negeri sebesar dan sekompleks indonesia sesuai janji kampanye dulu. sebaliknya, pdi-p tidak berdaya mengendalikan sepak terjang jokowi sebagai petugas partai. tetapi, tanpa jokowi, ruang gerak pdi-p amat terbatas meski menjadi parpol terbesar.
di negara lain, pemilu berpeluang memberikan dampak besar karena beberapa faktor. misalnya negara berada di titik persimpangan kritis karena perpecahan elite, ancaman dari luar atau dalam negeri.
baca juga:jalan pekalipan telanjur dibranding sebagai pusat kuliner. tapi, kian tak mencerminkan. pedagang semakin jaran
masyarakatnya terbelah. kubu yang bersaing dalam pemilu lumayan kuat, mewakili dua atau lebih kiblat politik yang ekstrem bertolak belakang. kondisi semacam ini hanya terlihat sebagian kecil hadir di pemilu 1955 di indonesia.
dalam politik indonesia mutakhir, makna kalah/menang/lawan/sekutu tidak pernah stabil. elite politik sering bertukar kubu dan sikap.
sebagian pendukung bisa ekstrem fanatik dalam satu pemilu, lalu mendadak berubah sikap di pemilu berikutnya. tidak ada perbedaan besar di kalangan elite politik. semua cari aman dan bersikap oportunis sama halnya di era orde baru. 
angan-angan berharap ada kejutan baru, meskipun dianggap buruk namun bisa belajar dari masa orba tentang komitmen mengatasi narasi orde baru tentang pki dan tuntutan kemerdekaan papua.
baca juga:memasuki masa tenang, bawaslu beri peringatan 
tetapi di masa ini, struggle dan masalah ke-indonesiaan, nampaknya diabaikan oleh penguasa bahkan laten oligarki.
di samping itu, jika memahami visi-misi para capres/legislatif/parpol peserta pemilu 2024 yang berisi janji muluk serba indah, persoalannya apakah visi-misi dan komitmen kepada rakyat wajib dipertanggungjawabkan pembuatnya kelak? atau sekadar harapan tanpa kewajiban dipertanggungjawabkan? 
terlebih jika menjadi pemenang, apakah anggaran negara akan cukup mendanai pelaksanaan visi-misi itu. jika tidak, berapa kurangnya? dari mana dana tambahan akan dicari? apa risikonya jika dana tambahan dari sumber tertentu dalam negeri atau asing?
alhasil, kita patut bersyukur indonesia jauh lebih besar, kaya-nuansa dan nyata ketimbang ritual politik yang penuh panggung sandiwara, bahkan pesta demokrasi tidak sepatutnya turun derajat menjadi ”pesta ular kobra”, penuh kekerasan; racun mematikan untuk menangguk keuntungan kekuasaan. 
baca juga:peletakan batu pertama rumah quran rumah zakat
meskipun penuh kekurangan, indonesia telah berhasil selama puluhan tahun mempertahankan kedaulatan, pertumbuhan ekonomi, dan keutuhan bangsa.
ini bukan semata-mata atau terutama prestasi satu atau dua pemerintahan hasil pemilu, bahkan prestasi saat pergantian presiden atau wakil rakyat. 
tetapi, indonesia tegak berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk yang korup dan yang profesional. ada persaingan di antara elitenya.
tetapi, selama persaingan itu terbatas di antara mereka sendiri, dan selama kepentingan mereka aman, mereka bersatu menjaga kondisi yang ada dan melawan upaya perubahan besar.
baca juga:bupati diminta pilih pejabat berkualitas
tidak peduli ada pemilu atau tidak, apalagi siapa yang menang. (*)
penulis adalah dosen prodi pendidikan sejarah institut pangeran dharma kusuma indramayu