Seruan Moral Terus Berlanjut: Presiden dan Elite Harus Jadi Contoh Patuh Hukum

Reporter: Eep F |

Editor: Eep F |

Minggu , 04 Feb 2024 - 20:50

Civitas akademika dan alumni Unpad saat aksi Seruan Padjadjaran: Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat, digelar pada Sabtu 3 Februari 2024.--

Harkristuti melanjutkan, negara saat ini nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian bangsa. Pihaknya menilai Indonesia saat ini seperti kehilangan kemudi akibat kecurangan perebutan kekuasaan yang dilakukan tanpa etika.

Karena itulah, pihaknya menyampaikan keprihatinan karena hancurnya tatanan hukum dan demokrasi saat inu. “Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," terang Harkristuti.

Pihaknya juga jengah dengan sikap para pejabat yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi. Menurutnya, para pejebat itu membiarkan negara digerus korupsi yang terus memuncak jelang Pemilu 2024.

“Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu," tandas Harkristuti.

Sementara para guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen, juga mengeluarkan petisi terkait Pilpres 2024.

Petisi tersebut dibacakan anggota Dewan Profesor Unhas Prof Triyatni Martosenjoyo didampingi sejumlah guru besar di depan Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 2 Februari 2024.

Ada empat poin yang disampaikan dalam petisi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Pertama, Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Makassar meminta Pancasila dan UUD 1945 dijaga dan dipertahankan dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

“Dua, mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," jelas Triyatni.

Poin ketiga, KPU RI, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu diminta bekerja secara profesional sesuai peraturan berlaku. Penyelenggara pemilu, kata dia, senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.

Poin terakhir, masyarakat dan elemen bangsa diimbau ikut mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman. “Agar hasil pemilu dan pemilihan presiden/wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," demikian kata Triyatni. (rc/rm)

seruan moral terus berlanjut: presiden dan elite harus jadi contoh patuh hukum                            seruan moral dari kampus-kampus masih terus berlanjut merespons dinamika demokrasi dan politik yang terjadi di indonesia saat ini terus bertambah. 
dan, seruan itu juga disampaikan civitas akademika dan alumni universitas padjadjaran (unpad). aspirasi disampaikan sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni dalam aksi seruan padjadjaran: selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat, digelar di halaman gedung rektorat unpad kampus iwa koesoemasoemantri, bandung, sabtu (3/2/2024). 
guru besar fakultas ekonomi dan bisnis unpad prof arief anshory yusuf mengatakan, salah satu tugas akademisi adalah selalu mengingatkan bahwa akal sehat, hati nurani, juga keberpihakan pada kepentingan publik harus selalu menjadi pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. 
“kalau seandainya akal sehat, hati nurani, dan keberpihakan pada kepentingan publik sudah mulai diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami (akademisi) adalah benteng terakhirnya,” kata prof arief yang saat ini menjabat sebagai ketua dewan profesor unpad. 
baca juga:cirebon mall yang kini tersisa beberapa tenant, manajemen coba bangkit lagi tahun ini
para akademisi memandang bahwa indikator suatu negara maju bukan hanya dilihat dari tingkat ekonominya saja. akan tetapi juga melihat kualitas institusinya, yang salah satunya kualitas penegakan hukum dan demokrasi. 
“jika kualitas institusi ini didobrak oleh banyak pelanggaran etika, norma, dan hukum, maka kekuasaan politik dan ekonomi akan ada di segelintir kelompok,” ujar prof arief. 
sementara koordinator aksi seruan padjadjaran, prof susi dwi harijanti mengatakan bahwa seruan moral merupakan bentuk tanggung jawab akademisi. seruan ini ini dihimpun berdasarkan pemikiran para guru besar, dosen, alumni, dan mahasiswa unpad. 
hal ini menjadikan aksi yang dilakukan di unpad tidak hanya dari para guru besar, tetapi juga ikutsertakan peran aktif dosen, mahasiswa, dan alumni. “(seruan ini) didasarkan pada prinsip inklusivitas. kami mengikutsertakan para mahasiswa serta alumni. oleh karena itu, sumbang saran yang kami sampaikan itu menggambarkan masukan dari para guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni,” ujarnya. 
lebih lanjut guru besar fh unpad tersebut menjelaskan, petisi seruan padjadjaran didukung penuh oleh guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni unpad. 
baca juga:kota cirebon paling layak huni di indonesia, urutan tiga setelah solo dan yogyakarta
“ini menunjukkan betapa seruan moral ini mendapatkan dukungan penuh dari para sivitas akademika unpad. seruan padjadjaran ini merupakan tanggung jawab dari kaum intelektual,” kata prof susi dwi harijanti. 
seruan padjadjaran tersebut disampaikan guru besar fakultas pertanian unpad prof ganjar kurnia. dalam penyampaiannya, aspirasi ini lahir akibat adanya peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang belakangan ini mengindikasikan penurunan kualitas demokrasi di indonesia. 
sebagai tanggung jawab kaum intelektual, kata prof ganjar, sivitas akademika unpad yang menjunjung pola ilmiah pokok bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional menyerukan agar pimpinan negara, pejabat publik, elite politik, kandidat capres-cawapres ri, hingga masyarakat untuk bersama dalam melakukan penyelamatan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat.
“ini adalah seruan moral, tidak terkait dengan yang lain. ini tanggung jawab kita bersama terhadap keadaan,” tegas prof ganjar. 
baca juga:gelora beberkan 7 alasan pilpres 1 putaran
adapun isi dari seruan padjadjaran, antara lain bahwa pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada pancasila dan uud 1945. hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.
kedua, presiden dan elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan. 
kemudian, negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
keempat, mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi. 
selanjutnya, bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. 
baca juga:polisi bekuk pelaku aksi tawuran dan sita sajam
keenam, pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin. demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara. 
lalu, mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah. 
seruan padjadjaran ini kembali merupakan aspirasi sivitas akademika unpad sebagai insan akademik. unpad sendiri sebagai institusi negeri di bidang pendidikan tinggi tetap bersikap netral dan mendukung pelaksanaan pemilu yang damai serta berkeadilan. 
sebelumnya, kampus ugm mengeluarkan petisi bulaksumur, uii tentang indonesia darurat kenegarawanan. ada juga para guru besar universitas indonesia (ui) dan universitas hasanuddin. 
para guru besar ui misalnya, mereka menyatakan terpanggil menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.
baca juga:antisipasi kenakalan remaja, kapolresta sambangi sekolah 
petisi itu dibacakan oleh ketua dewan guru besar ui, harkristuti harkrisnowo. “lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak," kata harkristuti.
harkristuti melanjutkan, negara saat ini nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian bangsa. pihaknya menilai indonesia saat ini seperti kehilangan kemudi akibat kecurangan perebutan kekuasaan yang dilakukan tanpa etika.
karena itulah, pihaknya menyampaikan keprihatinan karena hancurnya tatanan hukum dan demokrasi saat inu. “hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," terang harkristuti.
pihaknya juga jengah dengan sikap para pejabat yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi. menurutnya, para pejebat itu membiarkan negara digerus korupsi yang terus memuncak jelang pemilu 2024.
“kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu," tandas harkristuti.
sementara para guru besar universitas hasanuddin (unhas) makassar yang tergabung dalam forum guru besar dan dosen, juga mengeluarkan petisi terkait pilpres 2024. 
petisi tersebut dibacakan anggota dewan profesor unhas prof triyatni martosenjoyo didampingi sejumlah guru besar di depan rektorat unhas, kampus tamalanrea, makassar, sulawesi selatan, jumat 2 februari 2024.
baca juga:antisipasi kenakalan remaja, kapolresta sambangi sekolah 
ada empat poin yang disampaikan dalam petisi yang ditujukan kepada presiden jokowi. pertama, forum guru besar dan dosen unhas makassar meminta pancasila dan uud 1945 dijaga dan dipertahankan dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
“dua, mengingatkan presiden jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," jelas triyatni.
poin ketiga, kpu ri, bawaslu, dkpp selaku penyelenggara pemilu diminta bekerja secara profesional sesuai peraturan berlaku. penyelenggara pemilu, kata dia, senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
poin terakhir, masyarakat dan elemen bangsa diimbau ikut mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman. “agar hasil pemilu dan pemilihan presiden/wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," demikian kata triyatni. (rc/rm)