Meluas, Gerakan Selamatkan Demokrasi

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 02 Feb 2024 - 20:54

Para Guru Besar UI menyatakan terpanggil menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.-istimewa-radar cirebon

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem, DLH Pangkas Pohon

Pada hari yang sama, para guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen, juga mengeluarkan petisi terkait Pilpres 2024.

Petisi tersebut dibacakan anggota Dewan Profesor Unhas Prof Triyatni Martosenjoyo didampingi sejumlah guru besar di depan Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 2 Februari 2024.

Ada empat poin yang disampaikan dalam petisi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Pertama, Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Makassar meminta Pancasila dan UUD 1945 dijaga dan dipertahankan dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

“Dua, mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," jelas Triyatni.

Poin ketiga, KPU RI, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu diminta bekerja secara profesional sesuai peraturan berlaku. Penyelenggara pemilu, kata dia, senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.

Poin terakhir, masyarakat dan elemen bangsa diimbau ikut mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman. “Agar hasil pemilu dan pemilihan presiden/wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," demikian kata Triyatni.

REKTOR TEGASKAN BUKAN WAKILI LEMBAGA
Sementara itu, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa langsung merespons petisi yang disampaikan para guru besar. Ia menegaskan pernyataan tersebut tak mewakili Unhas sebagai institusi. Lewat maklumat, Jamaludin Jompa menyampaikan 6 pon menyikapi petisi para guru besar.

Enam poin maklumat tersebut antara lain bahwa semua pihak harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif.

Kedua, kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai. Poin ketiga, meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai.

Hindari menyebarkan informasi hoax dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya.

Poin empat, mari kita menjaga atmosfir akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab. Poin kelima, menjaga silaturahim dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. Mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan.

BACA JUGA:Giliran Ahok Mengundurkan Diri

meluas, gerakan selamatkan demokrasi                            jakarta- para guru besar dari kampus-kampus ternama di indonesia kembali mengeluarkan petisi menyikapi kondisi demokrasi saat ini.
dua kampus besar lebih dulu menyerukan, yakni ugm dengan petisi bulaksumur dan uii tentang indonesia darurat kenegarawanan.
pada jumat, 2 februari 2024, giliran para guru besar universitas indonesia (ui) dan universitas hasanuddin makassar.
para guru besar ui misalnya, mereka menyatakan terpanggil menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.
baca juga:debat capres, closing statement jadi 4 menit
petisi itu dibacakan oleh ketua dewan guru besar ui, harkristuti harkrisnowo.
“lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak," kata harkristuti.
harkristuti melanjutkan, negara saat ini nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian bangsa.
pihaknya menilai indonesia saat ini seperti kehilangan kemudi akibat kecurangan perebutan kekuasaan yang dilakukan tanpa etika.
baca juga:siap ‘perang’ lagi, tiga capres akan bertemu di debat terakhir
karena itulah, pihaknya menyampaikan keprihatinan karena hancurnya tatanan hukum dan demokrasi saat ini.
“hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," terang harkristuti.
pihaknya juga jengah dengan sikap para pejabat yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi. menurutnya, para pejebat itu membiarkan negara digerus korupsi yang terus memuncak jelang pemilu 2024.
“kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu," tandas harkristuti.
baca juga:cuaca ekstrem, dlh pangkas pohon 
pada hari yang sama, para guru besar universitas hasanuddin (unhas) makassar yang tergabung dalam forum guru besar dan dosen, juga mengeluarkan petisi terkait pilpres 2024.
petisi tersebut dibacakan anggota dewan profesor unhas prof triyatni martosenjoyo didampingi sejumlah guru besar di depan rektorat unhas, kampus tamalanrea, makassar, sulawesi selatan, jumat 2 februari 2024.
ada empat poin yang disampaikan dalam petisi yang ditujukan kepada presiden jokowi. pertama, forum guru besar dan dosen unhas makassar meminta pancasila dan uud 1945 dijaga dan dipertahankan dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
“dua, mengingatkan presiden jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," jelas triyatni.
baca juga:kadisdik larang pelajar smp bawa motor 
poin ketiga, kpu ri, bawaslu, dkpp selaku penyelenggara pemilu diminta bekerja secara profesional sesuai peraturan berlaku. penyelenggara pemilu, kata dia, senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
poin terakhir, masyarakat dan elemen bangsa diimbau ikut mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman. “agar hasil pemilu dan pemilihan presiden/wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," demikian kata triyatni.
rektor tegaskan bukan wakili lembagasementara itu, rektor unhas prof jamaluddin jompa langsung merespons petisi yang disampaikan para guru besar. ia menegaskan pernyataan tersebut tak mewakili unhas sebagai institusi. lewat maklumat, jamaludin jompa menyampaikan 6 pon menyikapi petisi para guru besar.
enam poin maklumat tersebut antara lain bahwa semua pihak harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif.
baca juga:beli mobil untuk usaha, customer daihatsu cirebon dapat hadiah rp10 juta
kedua, kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai. poin ketiga, meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai.
hindari menyebarkan informasi hoax dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya.
poin empat, mari kita menjaga atmosfir akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab. poin kelima, menjaga silaturahim dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan.
baca juga:giliran ahok mengundurkan diri
sementara poin keenam, mengenai adanya flyer yang mengatasnamakan guru besar dan dosen unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan menyelamatkan demokrasi, tidak mewakili unhas sebagai institusi. (rc/rm)