Jangan Lagi Ada Pungutan, KDM: Sekolah Tak Boleh Gelar Study Tour

CIREBON- Sebagai bentuk komitmennya untuk membangun pendidikan yang lebih baik, Gubernur Jawa Barat Terpilih periode 2025-2030 Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) melarang segala bentuk pungutan di sekolah. Mantan Bupati Purwakarta itu meminta sekolah tidak membuat kebijakan yang membebani siswa.

Dilihat Radar Cirebon di akun Instagram pribadinya, KDM menegaskan bahwa sekolah tak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apa pun. Termasuk untuk kegiatan study tour, renang, dan aktivitas lain yang membebani keuangan para peserta didik.

“Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya,” ujar KDM dalam video yang diunggah pada Jumat (7/2/2025) tersebut.

Selain itu, dirinya juga meminta agar sekolah tidak menjadi tempat transaksi perdagangan, termasuk penjualan buku, lembar kerja siswa (LKS), dan seragam sekolah. Sekolah, menurutnya, harus fokus pada penyelenggaraan pendidikan, bukan menjadi ladang bisnis, yang di dalamnya terdapat pungutan kepada siswa. “Karena ini akan selalu menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan tekanan psikologis bagi para guru," ungkapnya.

BACA JUGA:Dana PIP di SMAN 7 Cirebon Dipotong Orang Partai, Siapa Ya?

Sebagai bentuk komitmen dan dukungannya terhadap sektor pendidilan, ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran pendidikan untuk kebutuhan yang penting saja. 

Termasuk pembiayaan ekstrakurikuler dan kegiatan mendadak. “Kami akan memastikan anggaran digunakan dengan baik, agar semua bisa mengajar dengan tenang dan fokus mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat,” jelas Dedi.

Dalam upaya meningkatkan transparansi, itu pihaknya juga memastikan bahwa kepala sekolah nantinya tidak lagi dibebani pengelolaan keuangan, termasuk dana BOS. Pasalnya, menurut dia, hal tersebut menjadi beban berat kepada mereka. 

Adapun pengelolaan keuangan sekolah sendiri, akan dilakukan oleh tim administrasi. “Seluruh pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya ke tim administrasi tiap sekolah dan kami akan melakukan pendampingan administrasi," ucapnya.

BACA JUGA:Tiket Mudik Lebaran Sudah Dibuka

Sementara untuk sekolah dasar, pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota guna menyiapkan tenaga pengelola keuangan di setiap sekolah. Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan, bebas pungutan liar, dan nyaman bagi guru serta siswa di Jawa Barat. (awr)