Kepala Daerah Terpilih Digembleng Supaya Paham Arah Pembangunan

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 13 Jan 2025 - 20:34

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan retreat bagi kepala daerah terpilih untuk memastikan seluruh kepala daerah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat.-source for jpnn-radar cirebon

Selain itu, Bima juga mengajak membayangkan bagaimana program pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras. Pasalnya, ada banyak program pemerintah pusat yang harus juga diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

“Bayangkan program dari pusat, gagasan dari gubernur baru, program dari walikota, bupati itu harus sinkron semua. Makan bergizi, swasembada pangan, belum lagi mimpi lokal daripada pemimpin lokal. Itu kalau enggak sinkron semua ya agak berbahaya juga, karena itu the sooner the better (lebih cepat lebih baik)," terang Bima.

Kendati demikian, dirinya juga menyadari adanya sengketa hasil pilkada yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Kata Bima, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menghormati jalannya persidangan di MK tersebut.

Dia berharap persidangan di MK dapat berjalan tepat waktu sehingga pelantikan kepala daerah tidak terus tertunda. “Jadi, kalau tertunda lagi tentu nanti akan ada tantangan yang lebih rumit lagi. Lebih cepat lebih baik,” ucap Bima.

Sebagai informasi, pelantikan kepala daerah yang terpilih dari Pilkada 2024 akan diundur dari Februari 2025 menjadi Maret 2025. Pengunduran jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

Dia mengatakan pelantikan diundur karena MK akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada Serentak 2024, pada 13 Maret 2025. “MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK," kata Rifqinizamy di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Dengan begitu, menurutnya, kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK pun harus tetap menunggu selesainya PHPU daerah lainnya di MK agar pelantikan dilaksanakan secara serentak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan digelar pada 7 Februari 2025.

Sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil Pilkada Serentak 2024, dijadwalkan digelar pada 10 Februari 2025.

Menurut dia, pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan oleh Presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden yang baru. Dia pun belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah pada bulan Maret 2025, setelah diundur dari bulan Februari 2025. (jpnn/ant/rc)

kepala daerah terpilih digembleng supaya paham arah pembangunan                            jakarta- pihak istana negara melalui kepala kantor komunikasi kepresidenan hasan nasbi mejelaskan soal rencana pemerintah menggelar penggemblengan atau retreat bagi kepala daerah terpilih bersama presiden prabowo subianto.
menurut hasan nasbi, penggemblengan tersebut bakal digelar untuk memastikan bahwa seluruh kepala daerah terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah pusat. “biar kompak, biar paham arah pembangunan negara, terus apa yang menjadi prioritas-prioritas presiden,” kata hasan di kantor kementerian komunikasi dan digital, senin (13/1/2025).
walau begitu, hasan tidak membeberkan secara rinci terkait waktu pelaksanaan retreat. dia menyebut bahwa nantinya hal yang lebih rinci akan diatur oleh kementerian dalam negeri. “kalau retreat sama kepala negara kan, tetapi kalau detailnya sama pak mendagri, kan kegiatannya pasti sama mendagri,” jelasnya di jpnn (radar cirebon group).
sebelumnya, menko bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, yusril ihza mahendra mengatakan para kepala daerah terpilih bakal mengikuti retreat atau penggemblengan seperti yang pernah diikuti para menteri, wamen, dan kepala badan, pada oktober 2024 lalu. 
baca juga:dua perempuan mencuri di wihara dewi welas asih kota cirebon, bawa 2 patung pengawal dewa perang
penggemblengan itu bakal dilaksanakan sebelum pelantikan para kepala daerah terpilih. kata yusril, retreat itu merupakan keinginan presiden prabowo subianto yang ingin ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah. 
“keinginan bapak presiden, seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di magelang,” ucap yusril di istana negara pada jumat lalu, (10/1/2025). 
mantan ketua umum partai bulan bintang (pbb) itu menuturkan bahwa prabowo ingin agar perspektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disamakan. 
“apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaaya juga dilaksanakan pemerintah daerah,” katanya.
baca juga:berangkatkan 221 ribu jamaah
retreat atau penggemblengan itu bakal dilaksanakan sebelum pelantikan para kepala daerah terpilih. “ya rencananya seperti itu, dikumpulkan di satu tempat. (tempatnya) belum tahu,” tuturnya. 
ingin segera kolaborasi
sebelumnya, wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto mengaku tak sabar bekerja dengan para kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024.
dia pun berharap pelantikan kepala daerah dapat dilakukan secepatnya usai penetapan. “sekarang kami sering ditanya oleh teman-teman media, 'pak wamen, kapan pelantikannya (kepala daerah)?' saya bilang kementerian dalam negeri itu inginnya segera, kalau bisa januari ini ya dilantik januari ini. karena sudah tidak sabar bekerja semua," kata bima dalam diskusi publik bertajuk menakar problem pemilu dan pilkada 2024 di jakarta pada rabu (8/1/2025), dikutip dari antara.
selain itu, bima juga mengajak membayangkan bagaimana program pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras. pasalnya, ada banyak program pemerintah pusat yang harus juga diimplementasikan oleh pemerintah daerah. 
baca juga:tinjau sekolah, pj bupati cirebon pastikan kbm lancar
“bayangkan program dari pusat, gagasan dari gubernur baru, program dari walikota, bupati itu harus sinkron semua. makan bergizi, swasembada pangan, belum lagi mimpi lokal daripada pemimpin lokal. itu kalau enggak sinkron semua ya agak berbahaya juga, karena itu the sooner the better (lebih cepat lebih baik)," terang bima.
kendati demikian, dirinya juga menyadari adanya sengketa hasil pilkada yang sedang berlangsung di mahkamah konstitusi (mk). kata bima, kementerian dalam negeri (kemendagri) juga menghormati jalannya persidangan di mk tersebut.
dia berharap persidangan di mk dapat berjalan tepat waktu sehingga pelantikan kepala daerah tidak terus tertunda. “jadi, kalau tertunda lagi tentu nanti akan ada tantangan yang lebih rumit lagi. lebih cepat lebih baik,” ucap bima.
sebagai informasi, pelantikan kepala daerah yang terpilih dari pilkada 2024 akan diundur dari februari 2025 menjadi maret 2025. pengunduran jadwal tersebut dikonfirmasi oleh ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda.
baca juga:pkb kuningan dukung bupati dan wakil bupati terpilih
dia mengatakan pelantikan diundur karena mk akan menyelesaikan seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) dari pilkada serentak 2024, pada 13 maret 2025. “mk baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah phpu itu selesai di mk," kata rifqinizamy di jakarta, kamis (2/1/2025).
dengan begitu, menurutnya, kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di mk pun harus tetap menunggu selesainya phpu daerah lainnya di mk agar pelantikan dilaksanakan secara serentak.
berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari pilkada serentak 2024 dijadwalkan digelar pada 7 februari 2025.
sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil pilkada serentak 2024, dijadwalkan digelar pada 10 februari 2025.
baca juga:dprd umumkan bupati dan wakil bupati terpilih
menurut dia, pengunduran jadwal pelantikan tersebut akan diputuskan oleh presiden melalui penerbitan peraturan presiden yang baru. dia pun belum bisa memastikan tanggal pelantikan kepala daerah pada bulan maret 2025, setelah diundur dari bulan februari 2025. (jpnn/ant/rc)