Bikin Perziarah Tak Nyaman, Dorong Penertiban Pengemis di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati

Keberadaan pengemis di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati memberi banyak kesan kurang enak bagi para peziarah. Isunya pun sempat viral dijejaring media sosial. Stuasi ini tidak hanya merugikan peziarah, tetapi juga menciptakan kesan negatif terhadap pengelolaan kawasan wisata.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah daerah untuk menertibkan para peminta-minta itu. Lantas mampukah pemerintah menertibkan mereka? 

Terbaru, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan peminta-minta di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati. 

Hal itu terungkap saat komisi I DPRD melakukan rapat kerja (raker) bersama Satpol PP Kabupaten Cirebon, Jumat (3/1). 

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim SHI mengaku, banyak menerima keluhan terkait peminta-minta yang mengganggu kenyamanan para peziarah. 

Oleh karena itu, dalam rapat komisi ini, pihaknya merekomendasikan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban para peminta-minta yang meresahkan. 

“Dalam setahun kedepan, Komisi I akan mengawal pelaksanaan ini,” ujar Lukman, kepada Radar Cirebon. 

Lukman menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan Komisi IV DPRD  untuk mengundang dan mempertemukan berbagai pihak terkait guna mencari solusi komprehensif terhadap persoalan tersebut.

“Prinsipnya, kami ingin menjadikan destinasi wisata religi di Kabupaten Cirebon sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi para peziarah. Kami juga berharap ada dukungan, doa, dan masukan dari semua pihak agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik,” terangnya.

Langkah penertiban ini diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban di kawasan wisata religi, tetapi juga meningkatkan daya tarik Kabupaten Cirebon sebagai tujuan wisata spiritual yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung. 

Sementara itu, Plt Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten, Wisma menegaskan terkait isu peminta-minta di Makam Gunung Jati, memang sebelumnya pernah dibahas bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). 

“Kalau soal fenomena pengemis. Kita akan koordinasikan dengan dinas terkait. Bahkan pernah dibahas di Dinas Pariwistaa. Kita pernah diundang,” tuturnya. 

Pada prinsipnya, kata Wisma, pihaknya mendukung upaya itu. Yang penting bersinergi dengan dinas lainnya. “Kita selaku penegak Perda siap dan mendukung penuh upaya itu. Selama untuk membangun Kabupaten Cirebon lebih maju lagi,” pungkasnya. (sam)