Seluk Beluk Somasi Dalam Ranah Hukum Menuju Perdamaian

seluk beluk somasi dalam ranah hukum menuju perdamaian oleh: dr aji halim rahman sh mh dalam kehidupan sehari-hari, kata somasi sudah tidak asing lagi, atau sering dijumpai. terutama berkaitan dengan kegiatan keperdataan. seperti halnya kerja sama usaha, perjanjian kredit seperti perbankan, leasing dan lain sebagainya. somasi bisa terjadi karena salah satu pihak telah melakukan wanprestasi  dalam hukum perdata. wanprestasi terjadi apabila debitur tidak dapat memenuhi suatu kewajiban karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun kelalaiannya, atau karena force majeure atau overmacht, yaitu peristiwa di luar kendali debitur. baca juga:tips memilih “jodoh” untuk anak maka, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut biasanya dilakukan penyelesaian secara non litigasi dalam bentuk melakukan somasi.  somasi adalah sebuah teguran atau peringatan. maka itu, jika seseorang mendapatkan surat somasi maka orang tersebut mendapatkan surat teguran atau peringatan atas perbuatan yang telah dilakukannya. fungsi somasi sendiri dalam hal ini adalah sebagai bentuk peringatan untuk pihak tertentu atas sikap atau tindakan ilegal. jika isi surat somasi ini tidak diindahkan maka pihak yang menggugat bisa membawanya ke jalur hukum. selain tindakan ilegal, penyebab lain dari somasi adalah perkara ingkar janji atau wanprestasi yang sudah tertulis dalam perjanjian atau kontrak yang sudah disepakati.  baca juga:jadi buruan real madrid somasi juga berfungsi sebagai dasar menentukan itikad baik seseorang dalam menyelesaikan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah di perjanjikan atau disepakati. sebagai dasar hokum, somasi secara perdata dapat ditemui dalam peraturan hukum, antara lain: kitab undang-undang hukum perdata, burgerlijk wetboek voor indonesie, surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 1963 tentang gagasan menganggap burgerlijke wetboek tidak sebagai undang-undang, putusan mahkamah agung nomor 186 k/sip/1959, putusan mahkamah agung nomor 17 k/sip/1956, serta putusan mahkamah agung nomor 52/k/sip/1972.  dalam hal somasi, tentu memiliki konsekuensi bagi para pihak. pertama, konsekuensi yang bersifat biasa. konsekuensi ini biasanya setelah somasi dikirimkan tanpa ada tanggapan pihak yang disomasi. bisa karena sengaja, bisa juga karena kondisi yang membuatnya tidak dapat melakukan sesuatu hal (pasrah) dalam memenuhi prestasinya.  baca juga:punya ambisi juara liga pro saudi akan tetapi, pihak yang melakukan somasi juga enggan untuk melanjutkan proses hukum, bisa karena tidak siap meanggung biaya proses dalam melakukan upaya hukum, waktu, tenaga dan pikiran karena nilai yang dituntutnya lebih kecil. sehingga akan membuatnya rugi.  berbeda cerita jika yang melakukan somasi sudah tidak memandang atau memperhitungkan nilai yang dituntutnya. hal ini biasanya didasari karena persoalan harga diri, memberikan pelajaran agar tidak lagi dianggap sepele atau dianggap sebelah mata, sehingga akan melanjutkan proses somasi sampai dengan proses hukum.  oleh sebab itu, sejak awal baiknya, telah memperhitungkan beban risiko jika terjadi sengketa di kemudian hari dalam melakukan kerjasama usaha atau melakukan suatu perjanjian. baca juga:siap runtuhkan dominasi persib dan persebaya agar beban-beban tersebut masuk dalam hitungan usahanya, sehingga tidak berhenti di tengah perjalanan. analisa usaha dan analisa hukum menjadi satu kesatuan hal yang penting dalam melakukan kegiatan usaha atau melakukan perjanjian. konsekuensi yang kedua, konsekuensi hokum. ini merupakan proses dimana surat somasi yang telah dikirimkan oleh pihak yang di rugikan (kreditur) kepada pihak yang telah merugikan (debitur) tidak ditanggapi, atau tidak mampu memenuhi prestasi sebagaimana isi dalam surat somasi.  maka, proses selanjutnya dapat melakukan upaya hukum baik perdata dengan mengajukan gugatan, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, atau jika terdapat unsur-unsur pidana, proses hukum dapat dilakukan dengan pelaporan secara pidana kepada kepolisian dengan dugaan penipuan ataupun penggelapan, dan lain sebagainya. dari konsekuensi hukum tersebut memerlukan pilihan upaya hukum. setidaknya terdapat dua uapaya hukum, yaitu upaya hukum perdata dan pidana. dari keduanya memiliki perbedaan, terutama berkaitan dengan sanksinya.  baca juga:the gunners kuntit liverpool upaya hukum perdata yang identik dengan sita jaminan, sita eksekusi dan lain sebagainya atas aset-aset yang dimiliki oleh pihak yang telah disomasi tersebut (debitur). akan tetapi untuk upaya hukum pidana, identik dengan kurungan badan. yang lebih memberatkan lagi setelah selesai menjalani hukuman ini, pihak yang dilaporkan akan menyandang status narapidana. dari penjelasan tersebut, tentu dapat tergambarkan apabila akan melakukan somasi atau menghadapi atas surat somasi. sesuai dengan penjelasan tersebut, mengingat, somasi merupakan salah satu cara penyelesaian perkara di luar dari proses hukum. baik gugatan di pengadilan maupun pelaporan di kepolisian.  baca juga:tidak cocok bermain di liga inggris bahwa, somasi ini memiliki tujuan yang baik bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan win win solustion. jika memang dapat diselesaikan, maka baiknya segera diselesaikan, sehingga hubungan antarkedua pihak dapat tetap terjaga dengan baik. serta menjaga kepercayaan antarpihak. bahkan bukah hanya para pihak saja, tetapi berdampak pada kepercayaan pihak lain yang tidak terlibat pun memengaruhi karena memberikan citra bahwa para pihak memiliki tanggungjawab dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalah dengan damai. (*) penulis adalah advokat

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•