Pajak Daerah Meleset Jauh

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Minggu , 29 Dec 2024 - 20:28

Ilustrasi-EEP-RADAR CIREBON

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, H Mastara, tetap optimis bahwa jelang tutup buku nanti, realisasi pendapatan daerah akan mendekati capaian target.

Saat ini, pihaknya tengah menghadirkan program diskon PBB-P2 untuk wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 tahun buku 2024.

Diskon tersebut sebesar 50 persen dari nilai penetapan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun buku 2024.

Masa pembayaran PBB-P2 tahun buku 2024 memang sudah lewat tanggal jatuh tempo sejak 30 September 2024 lalu. Normalnya, jika melewati tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda 1 persen per bulan dari nilai penetapan PBB, maksimal 24 bulan.

Namun, dengan adanya program relaksasi ini, denda keterlambatan pembayaran PBB di Kota Cirebon ditiadakan sampai tutup buku akhir tahun 2024.

Selain itu, wajib pajak di Kota Cirebon yang masih memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan pemutihan denda. Untuk tahun 2023 ke bawah, keterlambatan pembayaran PBB ditetapkan sebesar 2 persen per bulan dari nilai penetapan PBB, maksimal 24 bulan.

“Diskon 50 persen berlaku bagi nilai penetapan PBB 2024. Sedangkan bebas denda keterlambatan berlaku untuk pembayaran PBB mulai tahun 2010 hingga 2024,” ujar Mastara.

Dia menambahkan bahwa program relaksasi diskon dan pemutihan denda keterlambatan ini berlaku hingga 31 Desember 2024, pukul 23.59 WIB.

Mastara memastikan bahwa program ini dapat diakses tidak hanya di hari kerja dan di loket BPKPD, tetapi juga kapanpun dan di mana pun, melalui kanal eksternal seperti minimarket dan aplikasi marketplace. (azs)

pajak daerah meleset jauh                            cirebon – pemerintah kota (pemkot) cirebon tampaknya harus bekerja lebih keras. pasalnya, h-2 jelang tutup buku tahun anggaran 2024, realisasi pajak daerah masih belum optimal.
bahkan, program pajak bumi dan bangunan (pbb) yang digulirkan sejak dua minggu lalu belum memberikan dampak signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah (pad), khususnya sektor pajak.
informasi yang dihimpun hingga minggu (29/12), total pajak daerah yang sudah terkumpul baru mencapai rp224,921 miliar. angka tersebut, jika diprosentasekan, baru 79,89 persen dari total target pajak daerah tahun 2024 yang sebesar rp281,533 miliar.
bahkan, untuk pbb sendiri, realisasinya baru mencapai rp48,104 miliar, atau 68,1 persen dari target pbb tahun 2024 yang direncanakan sebesar rp70,421 miliar.
padahal, sejak dua pekan terakhir, pemkot cirebon telah menawarkan diskon akhir tahun untuk pembayaran pbb tahun buku 2024, dengan potongan 50 persen serta bebas denda keterlambatan bertahun-tahun.
untuk pos pajak lainnya, bea peralihan hak tanah dan bangunan (bphtb) juga masih jauh dari target, dengan realisasi sebesar rp30,783 miliar atau 59,63 persen dari target bphtb 2024 yang sebesar rp51,622 miliar.
pajak reklame telah terealisasi sebesar rp6,954 miliar, atau 94,83 persen dari target pajak reklame tahun 2024 yang sebesar rp7,333 miliar.

pajak hiburan juga masih jauh dari target, dengan realisasi baru mencapai rp8,708 miliar, atau 57,86 persen dari target yang ditetapkan sebesar rp15,052 miliar.
pajak hotel sudah melampaui target dengan realisasi sebesar rp20,463 miliar, atau 100,17 persen dari target yang sebesar rp20,402 miliar.
pajak restoran telah terealisasi sebesar rp69,277 miliar, atau 85,53 persen dari target yang sebesar rp80,993 miliar.
pajak parkir juga masih jauh dari target, dengan capaian yang baru mencapai rp2,398 miliar, atau 58,79 persen dari target yang sebesar rp4,079 miliar.
pajak air tanah sudah melampaui target dengan realisasi sebesar rp122,939 juta, atau 191 persen dari target yang sebesar rp64,262 juta.
sedangkan pajak penerangan jalan umum (pju) sudah terealisasi sebesar rp38,135 miliar, atau telah mencapai 120 persen dari target yang sebesar rp31,565 miliar.
kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (bpkpd) kota cirebon, h mastara, tetap optimis bahwa jelang tutup buku nanti, realisasi pendapatan daerah akan mendekati capaian target.
saat ini, pihaknya tengah menghadirkan program diskon pbb-p2 untuk wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pbb-p2 tahun buku 2024.
diskon tersebut sebesar 50 persen dari nilai penetapan yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) pbb tahun buku 2024.
masa pembayaran pbb-p2 tahun buku 2024 memang sudah lewat tanggal jatuh tempo sejak 30 september 2024 lalu. normalnya, jika melewati tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda 1 persen per bulan dari nilai penetapan pbb, maksimal 24 bulan.
namun, dengan adanya program relaksasi ini, denda keterlambatan pembayaran pbb di kota cirebon ditiadakan sampai tutup buku akhir tahun 2024.
selain itu, wajib pajak di kota cirebon yang masih memiliki tunggakan pbb tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan pemutihan denda. untuk tahun 2023 ke bawah, keterlambatan pembayaran pbb ditetapkan sebesar 2 persen per bulan dari nilai penetapan pbb, maksimal 24 bulan.
“diskon 50 persen berlaku bagi nilai penetapan pbb 2024. sedangkan bebas denda keterlambatan berlaku untuk pembayaran pbb mulai tahun 2010 hingga 2024,” ujar mastara.
dia menambahkan bahwa program relaksasi diskon dan pemutihan denda keterlambatan ini berlaku hingga 31 desember 2024, pukul 23.59 wib.
mastara memastikan bahwa program ini dapat diakses tidak hanya di hari kerja dan di loket bpkpd, tetapi juga kapanpun dan di mana pun, melalui kanal eksternal seperti minimarket dan aplikasi marketplace. (azs)