Uang Judol Rp187,2 Triliun Dinikmati Lembaga Keuangan hingga Operator Seluler

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Minggu , 29 Dec 2024 - 19:36

Ilustrasi judi online.-istimewa-radar cirebon

Kata dia, baik perbankan, e-wallet maupun operator seluler adalah media yang digunakan untuk melakukan pembayaran judol secara digital. Ketiga lembaga itu meraup keuntungan atau cuan berupa Fee based income (pendapatan) yang cukup jumbo. Berdasarkan catatan CBC, sejak 2017 hingga 2024, terjadi transaksi judol lewat perbankan, e-wallet dan operator seluler sebesar Rp1.416 triliun. Kemudian sistem pembayaran yang membantu judol, di mana, perbankan mendapat Rp3.000 per transaksi, e-wallet Rp1.500 per transaksi dan operator seluler di kisaran Rp2.500-Rp5.000 per top up.

Sehingga, pendapatan perbankan, e-wallet dan operator seluler dari praktik judol selama 8 tahun (2017-2024) sebesar fee based income perbankan Rp70,5 triliun, e-wallet Rp11,5 triliun, operator seluler Rp 4,2 triliun. Sedangkan nilai transaksi yang diblokir PPATK sebesar Rp101 triliun.

“Jumlah pendapatan bank, e-wallet dan operator seluler dari judol dalam 8 tahun, sebesar Rp86,2 triliun dan yang diblokir Rp101 triliun dapat diambil oleh BPK bekerja sama dengan Kejagung dengan cara dicicil selama setahun," ungkapnya.

Jika besarnya pengembalian tidak sesuai dengan angka sebenarnya, kata dia, BPK dapat melakukan investigasi audit, IT audit, di mana biaya audit ditanggung lembaga yang bersangkutan.

MENKOMDIGI MINTA HIMBARA AWASI KETAT REKENING BANK

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sendiri sudah meminta bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengawasi ketat rekening bank dan melakukan pemblokiran jika terindikasi digunakan untuk transaksi judi online atau judol.

“Kami di Kementerian Komunikasi dan Digital terus memblokir situs judi online secara berkala. Namun, akses terhadap rekening bank yang digunakan juga perlu diawasi ketat,” ujar Menkomdigi dalam keterangannya terkait dengan pertemuan strategis bersama Wakil Menteri BUMN dan para pemimpin perusahaan BUMN di kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

Turut hadir dalam pertemuan itu Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria, pimpinan Telkom, Telkomsel, Bank BRI, Peruri, dan KCIC. Meutya didampingi Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail dan Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto.

Menurut Meutya, pemblokiran rekening bank akan memberikan efek jera yang signifikan bagi bandar judi online, berbeda dengan situs yang mudah dibuat ulang dalam waktu singkat. “Kalau rekeningnya yang diblokir, pengurusannya akan jauh lebih sulit karena harus melalui pihak bank. Ini salah satu kunci untuk menekan angka transaksi judi online,” jelasnya di laman Komdigi.

Meutya menegaskan komitmen Kemkomdigi untuk terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, dalam memberantas judol. Salah satunya dengan meminta agar ada sistem peringatan (alert system) dari bank ketika terjadi aktivitas atau transaksi yang tidak wajar. “Kami harap Himbara dan BUMN lainnya memiliki komitmen kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman judi online,” tegasnya.

BACA JUGA:Pohon Tumbang Tutup Jalan

Selain itu, dia juga mendorong operator selular seperti Telkomsel untuk melakukan perbaikan tata kelola terhadap jumlah kepemilikan SIM Card berdasarkan Nomor Kependudukan (NIK) melalui registrasi. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Menkomdigi Meutya Hafid optimis langkah-langkah tegas ini akan mampu menekan dampak negatif perjudian online di tengah masyarakat. (fri/jpnn/rc)

uang judol rp187,2 triliun dinikmati lembaga keuangan hingga operator seluler                            jakarta- komisi hukum dpr dari fraksi pks mendukung usulan penyitaan duit dari transaksi judi online (judol) senilai rp187,2 triliun yang diduga dinikmati oleh perbankan dan lembaga keuangan non-bank. nantinya, dana tersebut akan dimasukkan ke negara.
fraksi pks pun mendorong kejaksaan agung (kejagung) bersama badan pemeriksa keuangan (bpk) bertindak cepat menyita duit judol itu. “penyitaan duit judol oleh kejagung bekerja sama dengan bpk di luar pengadilan adalah solusi yang cepat dan tepat," ungkap anggota komisi iii dpr ri bidang hukum habib aboe bakar al-habsyi di jakarta, selasa (24/12/2024).
sekjen dpp pks itu mengajak berkaca dari kasus bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) yang menyisakan banyak persoalan hingga kini. kata dia, kasus seperti blbi menjadi pelajaran penting agar penanganan aliran dana judol di lembaga keuangan dan non bank dilakukan lebih cepat.
pihaknya pun mendorong presiden prabowo subianto memerintahkan kejagung dan bpk segera menyita duit judi online yang dinikmati perbankan, e-wallet serta operator seluler. ia mengatakan, penyitaan duit judol bakal memberikan efek jera kepada lembaga penyelenggara sistem pembayaran baik perbankan, e-wallet dan operator seluler yang terkoneksi dengan merchant judi online. 
baca juga:porak-poranda karena judol; dari keluarga hingga negara
pelakunya, katanya, terancam pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal rp1 miliar berdasarkan uu ite pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2). selain itu, pasal 303 kuhp juga mengatur hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda rp25 juta bagi pelaku perjudian. 
dia menjelaskan bahwa bank, e-wallet dan operator seluler dapat kehilangan dana hasil judol yang dianggap sebagai hak pemerintah dan pendapatan dari aktivitas ilegal ini akan disita. reputasi dan operasional perusahaan bakal terancam.
“jadi judol merupakan wabah yang sangat serius yang telah menyebabkan risiko sistemik di sistem pembayaran kita. di sisi lain, ada yang menikmati dari tiap rupiah transaksi judol. yakni perbankan, e-wallet, operator seluler dan lembaga non bank lainnya," kata habib aboe bakar al-habsyi, dikutip dari jpnn.
pengawasan bi dan ojk
sementara itu, presiden center for banking crisis (cbc) achmad deni daruri menyayangkan melempemnya pengawasan bank indonesia (bi) dan otoritas jasa keuangan (ojk). akibatnya, judol dimanfaatkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank mengeruk cuan. 
baca juga:musim penghujan, kasus ular masuk permukiman di kuningan meningkat
padahal, praktik judol dilarang negara. meluasnya sistem pembayaran judol lewat bank, e-wallet dan operator seluler, bukti lemahnya pengawasan perbankan melalui ojk dan pengawasan sistem pembayaran oleh bi. 
mudahnya koneksi pembayaran melalui gerbang pembayaran nasional (gpn), kata deni, api (application programming interface) dari perbankan, e-wallet ke pjp (penyedia system pembayaran), berdampak kepada melemahnya e-kyc (elecronic know your costumer) dan e-kyb (electronic know your business). dalam hal ini, perbankan dan e-wallet pura-pura tak tahu adanya koneksi dalam sistem pembayaran merchant judol. 
di mana, pjp yang mendapat izin operasi dari bi (bank indonesia) sesuai dengan pbi no.22/23/pbi/2020 dan juga pjp yang mendapat izin pse (penyelenggara sistem elektronik) lewat pp no 71/2019 dari menkodigi akhirnya berevolusi menjadi media transaksi pembayaran dan merchant judol. “inilah yang menyebabkan maraknya judol semakin berkembang pesat," paparnya. 
kata dia, baik perbankan, e-wallet maupun operator seluler adalah media yang digunakan untuk melakukan pembayaran judol secara digital. ketiga lembaga itu meraup keuntungan atau cuan berupa fee based income (pendapatan) yang cukup jumbo. berdasarkan catatan cbc, sejak 2017 hingga 2024, terjadi transaksi judol lewat perbankan, e-wallet dan operator seluler sebesar rp1.416 triliun. kemudian sistem pembayaran yang membantu judol, di mana, perbankan mendapat rp3.000 per transaksi, e-wallet rp1.500 per transaksi dan operator seluler di kisaran rp2.500-rp5.000 per top up. 
baca juga:evakuasi ular kobra jawa berbisa mematikan 
sehingga, pendapatan perbankan, e-wallet dan operator seluler dari praktik judol selama 8 tahun (2017-2024) sebesar fee based income perbankan rp70,5 triliun, e-wallet rp11,5 triliun, operator seluler rp 4,2 triliun. sedangkan nilai transaksi yang diblokir ppatk sebesar rp101 triliun. 
“jumlah pendapatan bank, e-wallet dan operator seluler dari judol dalam 8 tahun, sebesar rp86,2 triliun dan yang diblokir rp101 triliun dapat diambil oleh bpk bekerja sama dengan kejagung dengan cara dicicil selama setahun," ungkapnya. 
jika besarnya pengembalian tidak sesuai dengan angka sebenarnya, kata dia, bpk dapat melakukan investigasi audit, it audit, di mana biaya audit ditanggung lembaga yang bersangkutan.
menkomdigi minta himbara awasi ketat rekening bank
menteri komunikasi dan digital (menkomdigi) meutya hafid sendiri sudah meminta bank milik badan usaha milik negara (bumn) yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (himbara) mengawasi ketat rekening bank dan melakukan pemblokiran jika terindikasi digunakan untuk transaksi judi online atau judol.
baca juga:bpbd kuningan catat kejadian kebencanaan longsor hingga rumah tertimpa pohon
“kami di kementerian komunikasi dan digital terus memblokir situs judi online secara berkala. namun, akses terhadap rekening bank yang digunakan juga perlu diawasi ketat,” ujar menkomdigi dalam keterangannya terkait dengan pertemuan strategis bersama wakil menteri bumn dan para pemimpin perusahaan bumn di kantor kemkomdigi, jakarta, pada selasa (10/12/2024).
turut hadir dalam pertemuan itu wamen bumn kartika wirjoatmodjo dan dony oskaria, pimpinan telkom, telkomsel, bank bri, peruri, dan kcic. meutya didampingi plt direktur jenderal infrastruktur digital ismail dan plt direktur jenderal ekosistem digital wayan toni supriyanto.  
menurut meutya, pemblokiran rekening bank akan memberikan efek jera yang signifikan bagi bandar judi online, berbeda dengan situs yang mudah dibuat ulang dalam waktu singkat. “kalau rekeningnya yang diblokir, pengurusannya akan jauh lebih sulit karena harus melalui pihak bank. ini salah satu kunci untuk menekan angka transaksi judi online,” jelasnya di laman komdigi.  
meutya menegaskan komitmen kemkomdigi untuk terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk bumn, dalam memberantas judol. salah satunya dengan meminta agar ada sistem peringatan (alert system) dari bank ketika terjadi aktivitas atau transaksi yang tidak wajar. “kami harap himbara dan bumn lainnya memiliki komitmen kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman judi online,” tegasnya. 
baca juga:pohon tumbang tutup jalan
selain itu, dia juga mendorong operator selular seperti telkomsel untuk melakukan perbaikan tata kelola terhadap jumlah kepemilikan sim card berdasarkan nomor kependudukan (nik) melalui registrasi. dengan kolaborasi lintas sektor ini, menkomdigi meutya hafid optimis langkah-langkah tegas ini akan mampu menekan dampak negatif perjudian online di tengah masyarakat. (fri/jpnn/rc)