Fasilitasi Pengemudi Motor Online Melalui Halte Khusus

fasilitasi pengemudi motor online melalui halte khusus oleh: dedi hermawan* dewasa ini banyak kita jumpai perubahan paradigma masyarakat akan kebutuhan moda atau angkutan dalam melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, ditambah dengan peningkatan teknologi ikut merubah sistem transportasi kita dari manual konvensional menjadi digital.  ini yang perlu kita tangkap sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi era digitalisasi di segala bidang. transportasi online selain menjadi profesi baru dalam mendukung pergerakan ekonomi, juga menjadi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas.  tentunya pemerintah selaku fasilitator hendaknya hadir memberikan pelayanan yang optimal dalam mendukung moda transportasi yang dibilang masih baru ini untuk mengantisipasi perkembangan sistem dan pemanfaatannya tanpa kehilangan kontrol dan landasan regulasi yang antara lain menyangkut efektivitas dan efisiensinya. baca juga:tinggi tunggakan, pkb sumber pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur salah satu fenomena belum hadirnya pemerintah dalam mendukung moda online ini antara lain masih kurangnya tempat pemberhentian/peristirahatan angkutan online/halte yang representatif. tak jarang kita jumpai mereka berhenti di sembarang tempat hanya untuk sekadar beristirahat dan mengisi batere handphone. sehingga terkesan tak ada bedanya antara moda konvensional dan moda digital.  perlu adanya inovasi dan langkah cepat dari pemerintah untuk memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung sistem moda transportasi secara online, sehingga masyarakat pengguna dapat memperoleh manfaat secara langsung. definisi halte menurut keputusan direktur jenderal perhubungan darat nomor: 271/hk.105/drjd/96 tentang pedoman teknis perekayasanaan tempat perhentian kendaraan penumpang umum adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. baca juga:suhendrik bicara konsep smart city di forum komunikasi guru ngaji halte secara teknis memiliki ketentuan jarak yang berbeda tergantung pada setiap tata guna lahannya, contoh jika tata guna lahannya pasar dan pertokoan, jarak tempat hentinya berkisar antara 200 sampai 300 meter, perkantoran atau sekolah jarak tempat hentinya berkisar 300 sampai 400 meter dari lokasi, dan lain sebagainya.  tujuan perekayasaan tempat perhentian kendaraan/halte antara lain menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas, menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum, menjamin kepastian keselamatan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang, dan memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan umum.  dengan empat alasan tersebut (terutama poin pertama) bahwasanya perlu diadakan halte khusus untuk angkutan online, bukan hanya untuk sekadar menertibkan kendaraan-kendaraan tersebut dari parkir di sembarang tempat, juga lebih memanusiakan driver angkutan tersebut.  karena mereka membutuhkan fasilitas tempat istirahat sekaligus bekerja di tempat dengan ketersediaan sistem jaringan seperti aliran listrik, jaringan internet dan sebagainya. sehingga penempatan lokasi untuk halte khusus ini nantinya perlu mempertimbangkan beberapa hal.  baca juga:kpu bersama ppk dan pps sapa warga dalam momen jalan sehat pilkada pertama, kondisi lalu lintas atau traffic. kendaraan yang parkir di jalan adalah bagian dari hambatan samping jalan maka pengaturan lokasi halte ini nantinya diharapkan dapat meminimalisir gangguan terhadap lalu lintas baik moda yang berjalan maupun para pejalan kaki.  kedua, efficiency. diharapkan lokasinya dekat dengan pusat-pusat kegiatan seperti pendidikan, perkantoran, pasar dan pemukiman penduduk. ketiga, sistem jaringan. yakni halte tersebut di dalamnya tersedia fasilitas jaringan listrik dan internet yang memadai. keempat, capacity. artinya, halte khusus ini diharapkan bisa menampung 5-7 driver dan terdapat celukan pulau untuk mempertahankan kapasitas jalan yang ada.  terakhir, midblock (mb). lokasinya yang cukup jauh dari persimpangan atau pada ruas jalan tertentu serta terletak di lokasi milik umum, bukan di lokasi milik pribadi. baca juga:berharap presiden prabowo bisa tertib aset pdp kota cirebon sedangkan untuk desain bentuk halte khusus ini perlu mempertimbangkan masalah “enforcement”nya, maksudnya agar prasarana yang disediakan betul-betul digunakan sesuai dengan fungsinya. karena tujuan dibangunnya halte khusus untuk angkutan online ini untuk menertibkan lalu lintas dari aktivitas parkir sembarangan.  maka yang paling cocok adalah model lay-bys, yaitu perhentian yang terletak tepat pada pinggir perkerasan dengan sedikit menjorok ke daerah luar perkerasan. tipe ini lebih aman dan nyaman dibandingkan dengan model yang lain. selain itu tingkat gangguan yang dihasilkan terhadap lalu lintas lainnya lebih kecil.  baca juga:terjadi abrasi di pesisir karangreja sebabkan pendangkalan makin parah hal ini dimungkinkan karena tipe ini pada lokasi pemberhentian dilakukan pelebaran jalan, sedemikian rupa sehingga terdapat ruang bebas yang cukup di luar perkerasan jalan bagi manuver masuk, maupun untuk manuver keluar.  dengan adanya ruang bebas yang terletak di luar perkerasan jalan, maka pada saat angkutan online ini masuk lokasi perhentian dan berhenti untuk parkir tidak mengganggu lalu lintas lainnya, baik bagi kendaraan yang ada dibelakangnya ataupu kendaraan yang ada disampingnya.  sedangkan untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan disesuaikan dengan kearifan lokal daerah setempat. minimal memiliki fasilitas yang memadai untuk jaringan listrik dan internet, shelter, dan furniture (tempat duduk, tempat sampah, fasilitas cuci tangan, dan papan informasi). selain penentuan lokasi dan desain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan beberapa hal yang lain dalam proses perencanaan dan penganggarannya.  baca juga: kapolresta cirebon beri makanan gratis langsung kepada siswa di slb akirra 2 antara lain, pertama, ketersediaan lahan. yakni harus berdiri di atas aset pemerintah. kedua, kebutuhan jumlah halte dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah pusat kegiatan. terakhir, adalah perlu adanya regulasi yang mengatur tentang mananjemen halte khusus, baik struktur organisasi pengampu pelaksana kegiatan, pengelolaan keuangan pelaksanaan pembangunan, sampai dengan pemeliharaan. (*) *penulis adalah warga taman nuansa majasem kota cirebon

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•