Aset Pemkab Majalengka Ditertibkan, Kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 18 Sep 2024 - 15:02

Pemkab dan Kejari Majalengka berkolaborasi untuk menyelamatkan aset daerah.-dokumen -tangkapan layar

Hasilnya, ditemukan adanya penyelewengan tanah negara oleh sekelompok orang yang telah mendapatkan sertifikatnya.

"Akhirnya, tim kami membatalkan sertifikat tersebut dan tanah tersebut kembali ke pemda, sehingga tidak dikelola oleh kelompok orang yang sebelumnya mengelolanya. Biasanya, permasalahan sertifikat ganda ini muncul karena perolehannya tidak sah, sehingga dibatalkan oleh BPN Jawa Barat," ungkapnya.

Wawan menambahkan bahwa peran dan pendampingan Kejari Majalengka sangat strategis dalam menyelesaikan masalah aset daerah yang awalnya tidak jelas menjadi jelas.

Terutama dalam hal pendampingan yuridis dan mengatasi ancaman gangguan untuk memastikan proses penyelesaiannya tepat, utuh, tepat waktu, dan tepat sasaran.

"Kami juga menginisiasi program Desa Pintar yang, alhamdulillah, direspons positif oleh pemda dan berkolaborasi dengan DPMD Kabupaten Majalengka"

"Dalam pelaksanaannya, juga ada terobosan Jaksa Peduli Wisata untuk memaksimalkan potensi wisata di desa-desa yang belum tergarap," paparnya.

Menurutnya, Desa Pintar rencananya akan diterapkan di Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka.

Jajarannya telah menyurvei Desa Payung dan mendapatkan respons positif dari Pemerintah Desa Payung, serta menemukan potensi wisata yang dapat menghasilkan pendapatan bagi desa, meskipun secara regulasi masih harus didorong agar lebih tertib.

"Konsepnya melibatkan semua stakeholder, karena membutuhkan dukungan dari semua elemen, khususnya untuk menyiapkan sentra kuliner, arena pertunjukan seni, serta akses jalan dan jembatan yang baik"

"Kami siap berkolaborasi untuk memajukan Majalengka, khususnya dalam pemulihan aset, mendampingi kegiatan pemda, serta meningkatkan SDM dan konektivitas wilayah," jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Dhanny Eka Rahadian, mengatakan bahwa total aset Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab Majalengka berdasarkan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2023 mencapai Rp7,65 triliun.

aset pemkab majalengka ditertibkan, kolaborasi dengan kejaksaan negeri                             majalengka – pemkab majalengka dan kejaksaan negeri (kejari) majalengka berkolaborasi dalam upaya menyelamatkan aset daerah dan membangun desa pintar.
kolaborasi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya aset pemkab majalengka yang perlu ditertibkan.
penjabat bupati majalengka, dedi supandi, menyampaikan bahwa program desa pintar, yang merupakan akronim dari pancasilais, intelektual, akuntabel, dan religius, sangat membantu.
baca juga:gelar gerakan pangan murah, harga beras kualitas bagus seharga rp65 ribu
menurutnya, desa pintar melibatkan berbagai aspek penting dalam implementasi percepatan digitalisasi layanan desa serta inisiatif satu desa satu perusahaan.
dedi memastikan bahwa pemkab majalengka memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur desa.
di antaranya, pemasangan lampu penerangan jalan umum (pju) tenaga surya dari kementerian esdm di jalur wisata dan desa wisata pada oktober 2024.
baca juga:tampung masukan dan tanggapan tahapan pencalonan, bawaslu buka posko aduan masyarakat
diharapkan, pemasangan lampu pju tenaga surya ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) kabupaten majalengka.
"konsep desa pintar dalam rencana besarnya adalah, misalnya, jika seseorang ingin melihat curug di kecamatan sindangwangi, dia bisa makan, menginap, melihat pertunjukan seni budaya, dan membeli oleh-oleh tanpa harus keluar dari wilayah tersebut"
"oleh karena itu, kami perlu menyiapkan restoran, tempat pagelaran seni, dan tempat penjualan oleh-oleh. meskipun berbeda desa, semuanya masih dalam satu kecamatan," kata dedi saat acara majalengka berbicara (mabar) volume ke-8 di gedung yudha pada jumat 13 september 2024.
baca juga:meresahkan, dishub beri sanksi pada pelaku parkir liar
sementara itu, kepala kejari majalengka, wawan kustiawan, mengakui bahwa banyak aset pemda yang perlu ditertibkan, sehingga peran kejari sangat penting.
termasuk dalam penyelesaian masalah bidang tanah di kecamatan sindang dan argapura, yang diawali dengan penelusuran ke lokasi bersama jajaran bpn.
hasilnya, ditemukan adanya penyelewengan tanah negara oleh sekelompok orang yang telah mendapatkan sertifikatnya.
baca juga:sosialisasi berantasan rokok ilegal lewat seni sandiwara rakyat
"akhirnya, tim kami membatalkan sertifikat tersebut dan tanah tersebut kembali ke pemda, sehingga tidak dikelola oleh kelompok orang yang sebelumnya mengelolanya. biasanya, permasalahan sertifikat ganda ini muncul karena perolehannya tidak sah, sehingga dibatalkan oleh bpn jawa barat," ungkapnya.
wawan menambahkan bahwa peran dan pendampingan kejari majalengka sangat strategis dalam menyelesaikan masalah aset daerah yang awalnya tidak jelas menjadi jelas.
terutama dalam hal pendampingan yuridis dan mengatasi ancaman gangguan untuk memastikan proses penyelesaiannya tepat, utuh, tepat waktu, dan tepat sasaran.
baca juga:digiplus hadir di csb mall kota cirebon, beragam gadget berkualitas tersedia
"kami juga menginisiasi program desa pintar yang, alhamdulillah, direspons positif oleh pemda dan berkolaborasi dengan dpmd kabupaten majalengka"
"dalam pelaksanaannya, juga ada terobosan jaksa peduli wisata untuk memaksimalkan potensi wisata di desa-desa yang belum tergarap," paparnya.
menurutnya, desa pintar rencananya akan diterapkan di desa payung, kecamatan rajagaluh, kabupaten majalengka.
baca juga:eliano reijnders dan mees hilgers diproyeksikan bisa main lawan bahrain dan china
jajarannya telah menyurvei desa payung dan mendapatkan respons positif dari pemerintah desa payung, serta menemukan potensi wisata yang dapat menghasilkan pendapatan bagi desa, meskipun secara regulasi masih harus didorong agar lebih tertib.
"konsepnya melibatkan semua stakeholder, karena membutuhkan dukungan dari semua elemen, khususnya untuk menyiapkan sentra kuliner, arena pertunjukan seni, serta akses jalan dan jembatan yang baik"
"kami siap berkolaborasi untuk memajukan majalengka, khususnya dalam pemulihan aset, mendampingi kegiatan pemda, serta meningkatkan sdm dan konektivitas wilayah," jelasnya.
baca juga:tambahan emas dari kickboxing, jabar kembali kuasai klasemen medali pon xxi aceh-sumut
kepala bidang (kabid) aset badan keuangan dan aset daerah (bkad) kabupaten majalengka, dhanny eka rahadian, mengatakan bahwa total aset barang milik daerah (bmd) pemkab majalengka berdasarkan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) 2023 mencapai rp7,65 triliun.
jumlah tersebut terdiri dari 2.639 bidang tanah seluas 14,9 juta hektare dengan nilai rp845,66 miliar, 874.546 unit peralatan dan mesin senilai rp1,3 triliun, 6.321 unit bangunan gedung senilai rp1,86 triliun, 5.838.321 unit aset tetap lainnya dengan nilai rp182,95 miliar, dan 45 paket konstruksi dalam pengerjaan yang nilainya mencapai rp5,39 miliar.
"permasalahan aset ini sebenarnya merupakan pekerjaan jangka panjang. saat ini kami sedang menyelesaikan aset daerah yang telah terbengkalai selama belasan hingga puluhan tahun, karena regulasi yang dulu dan sekarang berbeda," katanya.
baca juga:xl axiata uji coba registrasi kartu prabayar dengan teknologi biometrik
dia melanjutkan, saat ini jajarannya menghadapi permasalahan besar terkait aset daerah yang selama kurun waktu belasan hingga puluhan tahun belum terselesaikan.
misalnya, penempatan aset yang seharusnya berada di dinas a tetapi berada di dinas b, bidang tanah yang kini telah berdiri rumah warga, serta bidang tanah dengan sertifikat ganda.
namun, sejumlah permasalahan tersebut berhasil diselesaikan berkat kolaborasi dengan kejari majalengka, termasuk penyelesaian bidang tanah di kecamatan sindang dan kecamatan argapura, kabupaten majalengka, yang sertifikatnya ganda antara pemerintah daerah dan masyarakat.
"alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan kejari majalengka, hingga 2024 ini sk pembatalan sertifikat sudah diterbitkan oleh bpn jawa barat, karena sertifikat yang dimiliki pemerintah daerah lebih dulu diterbitkan dibandingkan yang dimiliki masyarakat. dengan demikian, status kepemilikannya kembali ke pemkab majalengka," pungkasnya.