Menurut Bambang, provinsi sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yakni sekitar Rp49,5 miliar untuk sharing iuran BPJS PBI.
“Saya kira angkanya sudah cukup besar, tinggal apakah penyalurannya sudah tepat sasaran atau belum, datanya beres atau tidak, kalaupun meleset, melesetnya berepa persen, dinas harus secara gamblang memberikan penjelasan,” katanya.
Ia sendiri yakin, banyak persoalan data yang tidak benar di Kabupaten Cirebon. Karena jika melihat jumlah bantuan yang dikucurkan provinsi harusnya sudah cukup untuk membantu warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon.
“Datanya pasti semrawut di Dinas Sosial dan Disdukcapil, sehingga sekarang kemudian terjadi krisis, harus dicari akar masalahnya, karena ini kasihan warga yang benar-benar membutuhkan menjadi kesulitan dan terancam tidak bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan,” pungkasnya. (dri)