BACA JUGA:Tekan Harga Beras dan Inflasi
Informasi ini dipublikasikan di situs Have I been Pwned, di situs tersebut dilaporkan belasan juta data yang dibobol dari data backup perusahaan pada Oktober 2017. Hukum digital belum mampu untuk menangani kasustersebut dan masih marak terjadi di Indonesia.
Dinamika Teknologi
Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks merupakan salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan hak digital.
Hukum pidana yang ada saat ini seringkali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara hukum dan realitas yang ada.
BACA JUGA:Dihantam Badai Cedera, Liverpool Hajar Luton 4-1 dan Koleksi 60 Poin
Menurut survei yang dilakukan oleh International Telecommunication Union (ITU) pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di dunia mencapai 4,9 miliar orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di masa depan.
Ketidaksesuaian Hukum
Ketidaksesuaian antara hukum pidana dengan perkembangan teknologi juga merupakan tantangan dalam perlindungan hak digital. Hukum pidana yang ada saat ini seringkali tidakmampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak digital individu.
Salah satu contoh ketidaksesuaian antara hukum pidana dengan perkembangan teknologi adalah dalam hal perlindungan data pribadi.
BACA JUGA:Prediksi barito vs persib
Hukum pidana Indonesia tidak memiliki aturan yang spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar hak privasi individu.
Kasus-kasus pelanggaran hak digital seringkali sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan siber yang bersifat abstrak dan sulit dilacak.
Menurut data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2022, terdapat 1,5 juta kasus kejahatan siber. Namun, hanya 10 persen dari kasus tersebut yang dapat diselesaikan dipengadilan. Tantangan hak digital dalam konteks hukum pidana merupakan tantangan yangkompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif.
Solusi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan hukum pidana, peningkatan literasi digital masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan hak digital dalam konteks hukum pidana.
BACA JUGA:Arsenal Dikalahkan Porto