RADARCIREBON.BACAKORAN.CO - Kelangkaan gas LPG 3 kg mulai menjadi masalah serius di masyarakat. Banyak pangkalan resmi yang kehabisan stok sejak beberapa hari terakhir, setelah pemerintah menerapkan aturan baru yang melarang penjualan gas melon di warung atau pengecer.
Salah satu pangkalan di Jalan Nusantara Raya, Depok, Jawa Barat, sudah tidak memiliki pasokan LPG 3 kg sejak empat hari lalu. “Gas LPG kosong sejak empat hari lalu di pangkalan,” kata penjaga pangkalan saat ditemui pada Senin, 3 Februari 2025.
Kelangkaan ini terjadi setelah pemerintah mewajibkan masyarakat untuk membeli LPG subsidi langsung di pangkalan resmi. Namun, ketersediaan gas di beberapa tempat sangat terbatas. Untuk menghindari penumpukan pembeli, pembelian gas LPG pun dibatasi, dengan ketentuan satu orang hanya bisa membeli satu tabung dengan membawa KTP.
BACA JUGA:Balai Benih Hortikultura Jadi Pusat Edukasi Pertanian bagi Pelajar
“Setiap orang hanya boleh membeli satu tabung, dan harus menunjukkan KTP,” tambah penjaga pangkalan. Meskipun pembelian tidak memerlukan aplikasi MyPertamina, pengecekan identitas tetap dilakukan untuk memastikan bahwa gas subsidi sampai ke masyarakat yang berhak.
Harga resmi LPG 3 kg di pangkalan saat ini berada di kisaran Rp19.000 per tabung. Namun, stok yang sangat terbatas membuat gas cepat habis begitu tersedia. “Gas datang, langsung habis. Belum ada info kapan kiriman berikutnya,” ujar penjaga pangkalan.
Menanggapi kelangkaan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah meningkatkan status pengecer menjadi agen resmi LPG 3 kg, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pengecer yang ada di berbagai komplek dan daerah bisa menjadi pangkalan, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” ujar Bahlil dalam wawancara dengan televisi swasta.
Bahlil juga menegaskan agar masyarakat tidak langsung membawa masalah ini ke tingkat Presiden. Ia menjelaskan bahwa masalah kelangkaan LPG ini seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian, tanpa harus melibatkan Presiden. “Jangan dikit-dikit ke Presiden. Jika masalah ini dibawa ke Presiden, nanti dikira menteri-menteri tidak bekerja,” tegas Bahlil.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kelangkaan ini secepat mungkin, dengan berbagai langkah yang sedang dipersiapkan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan tepat sasaran.