“Kami berupaya untuk mempercepat prosesnya, supaya pendapatan terus meningkat, sehingga cashflow juga akan membaik. Dengan peningkatan pendapatan, maka lebih leluasa untuk menggelar program dan kegiatan,” kata Iing.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya memahami regulasi yang melindungi program kegiatan dari input Pokir, yang merupakan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di lingkungan mereka.
Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memprioritaskan kegiatan Pokir, terutama di Dinas PUTR yang masih banyak yang belum dilaksanakan.
“Dari informasi yang kami terima dari Kepala Dinas PUTR, Insya Allah, tanggal 13 November 2024, kegiatan Pokir sudah bisa digelar,” ujar Iing.
Sehingga, pihaknya sepakat dengan DPRD untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2025 pada 14 November 2024, atau setelah kepastian tentang pelaksanaan kegiatan Pokir pada 13 November tersebut.
“Tapi, mudah-mudahan kami berharap pembahasan RAPBD 2025 bisa dilanjutkan lebih cepat dari tanggal 14 November,” imbuhnya. (azs)