CIREBON – Urusan program-program kegiatan proyek Pokir DPRD 2024 yang belum tuntas berdampak pada anggota dewan Kota Cirebon yang masih enggan membahas RAPBD 2025.
Pada Rabu siang (6/11), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon mengadakan rapat pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, dalam jalannya rapat yang berlangsung tertutup tersebut, DPRD mengancam untuk menghentikan pembahasan.
Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan terkait kepastian pelaksanaan program-program Pokir 2024 yang hingga saat itu belum mendapat jawaban memadai.
Masalahnya, Dinas PUTR tidak mengirimkan satu pun pejabatnya meskipun telah diundang dalam rapat tersebut.
Akibatnya, tidak ada yang dapat memberikan kepastian kapan program Pokir yang kegiatannya dititipkan di Dinas tersebut akan dilaksanakan.
RAPBD 2025 sendiri telah disampaikan oleh pihak eksekutif kepada DPRD pada 10 Oktober 2024 lalu dalam forum rapat Paripurna DPRD.
Namun, hingga hampir satu bulan setelahnya, pembahasan teknis RAPBD 2025 belum dilakukan.
Padahal, di sisi lain, pembahasan RAPBD 2025 memiliki deadline yang semakin mendekat.
Berdasarkan regulasi, RAPBD 2025 harus sudah disepakati oleh DPRD dan kepala daerah paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, yaitu pada 30 November 2024.
Menanggapi hal ini, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cirebon, Dr H Iing Daiman, M.Si., mengungkapkan bahwa masalah ini memang menjadi perhatian yang sedang didiskusikan.
“Kegiatan-kegiatan yang berasal dari input Pokir maupun non-Pokir sama-sama merupakan bagian dari rencana program pemerintah daerah yang perlu segera diwujudkan,” jelas Iing.
Iing juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran pejabat dari Dinas PUTR disebabkan oleh Kepala Dinas yang sedang sakit, sementara Kepala Bidang (Kabid) yang menangani program-program tersebut sedang sibuk menyelesaikan target pencapaian MCP.
Menurutnya, anggota dewan memang berharap agar Pokir 2024 segera direalisasikan.