Warning untuk DPR dan Pemerintah: Jangan Tipu Rakyat Lagi!

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Kamis , 22 Aug 2024 - 22:20

Demo di depan Gedung DPR RI, Kamis (22/8). Tampak massa membawa spanduk hingga poster-poster yang menyuarakan kegelisahan terhadap Baleg DPR RI dan pemerintah yang mencoba menganulir putusan MK. foto: jpnn-radar cirebon.-ist-radar cirebon

Terdapat ratusan massa yang mengikuti demonstrasi ini. Di antaranya terdapat beberapa tokoh kenamaan Indonesia. Seperti sastrawan Goenawan Mohamad, mantan Menteri Agama Lukman Hakim, juga aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid.

Selain itu, juga tampak selebriti yang baru saja keluar dari Partai Golkar Wanda Hamidah, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus.

Kemudian, juga hadir dosen politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Wahidah Suaib, mantan Ketua KPU Ilham Saputra, perwakilan aktivis '98 Antonius Danar, dan akademisi Universitas Indonesia Endah Nasution.

Bahkan, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhil Ramadhani, pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Lingkar Survei Indonesia (LSI) Jayadi Hanan, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya ikut hadir di tengah pengunjuk rasa.

Dikutip dari RMOL (Radar Cirebon Group), ratusan massa aksi tersebut beramai-ramai berbaris di tangga depan 9 pilar gedung MK dan memegang bunga mawar merah, spanduk bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi, Kawal Putusan MK, Awas Pencoleng Demokrasi.

Selain itu, mereka juga menyanyikan lagu kawal, kawal, kawal lah MK, kawal lah MK sekarang juga, dan lawan, lawan, lawan dinasti, lawan dinasti sekarang juga. Setelah itu, koordinator aksi mempersilakan aktivis HAM Usman Hamid untuk menyampaikan materi tuntutan aksi.

Setelah panjang lebar menyampaikan tuntutannya, Usman membakar semangat massa aksi dengan meneriakkan suara perlawanan kepada rezim Jokowi karena dianggap telah memanfaatkan hukum untuk mencapai kepentingan pribadi.

Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar meminta DPR dan pemerintah tidak lagi menipu masyarakat. “Siapa pun itu yang kita persepsikan untuk mencoba menghalangi itu saya kira clear harus kita kirimkan tagihan sekarang,” terang tokoh yang akrab disapa Uceng itu.

Ia juga menuntut pemerintah tidak lagi menggunakan kekuasaannya untuk memainkan masyarakat seperti di Pilpres 2024 kemarin. “Tagihan yang pertama jangan mencoba menipu kita dua kali lagi, cukuplah sekali saya kira. Cukup sekali di pilpres, jangan ulangi lagi di pilkada, jangan sampai pengulangan itu terjadi,” tegas Uceng.

PENDAFTARAN PILKADA BERLAKU PUTUSAN MK

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan putusan MK Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024 menjadi dasar yang akan diberlakukan di Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco Ahmad lantaran DPR tidak jadi mengesahkan draf revisi UU 10/2016 tentang Pilkada karena peserta rapat paripurna pagi kemarin tak kuorum. “Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan," kata Dasco.

warning untuk dpr dan pemerintah: jangan tipu rakyat lagi!                            peralawanan dari rakyat dengan menggelar demo mengawal putusan mk yang coba dianulir oleh dpr dan pemerintah melalui revisi uu pilkada, terjadi di hampir semua kota di indonesia pada kamis (22/8/2024). 
pada akhirnya, dpr memutuskan mengikuti putusan mk. tak jadi mengesahkan revisi uu pilkada. artinya, pilkada 2024 menggunakan aturan yang telah diputuskan oleh mk.
pada aksi demo di berbagai daerah, massa mengecam dpr dan jokowi. di jakarta misalnya, selain berorasi, pendemo juga membawa spanduk hingga poster-poster yang menyuarakan kegelisahan terhadap keputusan baleg dpr ri pada pembahasan ruu pilkada yang mengabaikan putusan mk. 
selain tulisan mari ganyang dinasti jokowi, sejumlah spanduk besar yang dibawa massa bertuliskan jokowi kudeta demokrasi, adili jokowi dan kroninya, dpr pembangkang konstitusi, dan jokowi pembangkang konstitusi.
baca juga:giliran hanura beri rekomendasi eti-suhendrik untuk maju pilkada kota cirebon
ketua badan eksekutif mahasiswa (bem) ui verrel uziel mengatakan pihaknya bergerak ke dpr ri untuk mengawal putusan mk yang coba dianulir dpr dan pemerintah. “hari ini massa ui hadir di dpr untuk mengawal putusan mk. jangan sampai wakil rakyat kita membuat gerakan-gerakan yang tidak dikehendaki rakyat itu sendiri,” ujar varel di jpnn (radar cirebon group), kemarin.
sementara itu, gelombang unjuk rasa penolakan revisi uu pilkada juga terjadi di kota cirebon. mahasiswa dari perhimpunan mahasiswa hukum indonesia (permahi) cirebon raya menggelar aksi di sejumlah lokasi di kota cirebon. massa melakukan aksinya dari jalan brigjen dharsono. mereka memblokir jalur utama pantura yang melintas di kota cirebon.
di lokasi itu, puluhan mahasiwa secara bergantian menyampaikan orasi dan pernyataan sikap atas polemik revisi uu pilkada yang dilakukan dpr, tepat satu hari pasca terbitnya putusan mk.
pantauan radar cirebon, setelah aksinya di jalan brigjen dharsono, mahasiswa kemudian bergeser ke lokasi lainnya, yakni di gedung dprd kota cirebon. dengan mengarak keranda mayat, massa meletakkan simbol matinya demokrasi tersebut di depan pintu gerbang dprd kota cirebon sambil membakar ban bekas.
baca juga:rekomendasi pdip: imron-agus di cirebon, nina-tobroni di indramayu
beberapa tuntutan mahasiswa, di antaranya mendesak dpr dan pemerintah agar tetap tunduk kepada konstitusi dalam menentukan kebijakan mengenai apapun, menolak pembegalan dan pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh dpr, mendesak baleg dan dpr untuk segera menghentikan pembahasan perubahan uu pilkada, dan mengawal ketat putusan mk.
setelah berorasi di depan gedung dewan, massa diterima oleh wakil ketua sementara dprd kota cirebon harry saputra gani. pria yang biasa disapa hsg itu mengatakan pihaknya mendukung aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiwa. dia juga bersedia ikut menandatangani pernyataan sikap yang dituntut oleh massa aksi.
aksi di mk, teriak turunkan jokowi
sementara itu, aksi demonstrasi juga digelar di depan gedung mahkamah konstitusi (mk), jalan medan merdeka barat, gambir, jakarta pusat. di lokasi itu, pendemo menyerukan penurunan jokowi dari jabatan presiden republik indonesia. 
terdapat ratusan massa yang mengikuti demonstrasi ini. di antaranya terdapat beberapa tokoh kenamaan indonesia. seperti sastrawan goenawan mohamad, mantan menteri agama lukman hakim, juga aktivis hak asasi manusia (ham) sekaligus direktur eksekutif amnesty internasional indonesia usman hamid. 
baca juga:indonesia raih surplus keseimbangan primer pertama kali sejak 2012
selain itu, juga tampak selebriti yang baru saja keluar dari partai golkar wanda hamidah, pakar hukum tata negara zainal arifin mochtar, mantan sekretaris badan usaha milik negara (bumn) said didu, direktur eksekutif lingkar madani (lima) indonesia ray rangkuti, peneliti forum masyarakat peduli parlemen (formappi) lucius karus. 
kemudian, juga hadir dosen politik universitas negeri jakarta (unj) ubedilah badrun, mantan anggota badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) wahidah suaib, mantan ketua kpu ilham saputra, perwakilan aktivis '98 antonius danar, dan akademisi universitas indonesia endah nasution. 
bahkan, peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) fadhil ramadhani, pendiri lembaga survei smrc saiful mujani, direktur eksekutif indikator politik burhanuddin muhtadi, direktur eksekutif lingkar survei indonesia (lsi) jayadi hanan, dan direktur eksekutif charta politika yunarto wijaya ikut hadir di tengah pengunjuk rasa. 
dikutip dari rmol (radar cirebon group), ratusan massa aksi tersebut beramai-ramai berbaris di tangga depan 9 pilar gedung mk dan memegang bunga mawar merah, spanduk bertuliskan indonesia darurat demokrasi, kawal putusan mk, awas pencoleng demokrasi.
baca juga:jelang muktamar, dewan syuro dpc pkb kabupaten cirebon gelar doa bersama
selain itu, mereka juga menyanyikan lagu kawal, kawal, kawal lah mk, kawal lah mk sekarang juga, dan lawan, lawan, lawan dinasti, lawan dinasti sekarang juga. setelah itu, koordinator aksi mempersilakan aktivis ham usman hamid untuk menyampaikan materi tuntutan aksi.
setelah panjang lebar menyampaikan tuntutannya, usman membakar semangat massa aksi dengan meneriakkan suara perlawanan kepada rezim jokowi karena dianggap telah memanfaatkan hukum untuk mencapai kepentingan pribadi. 
pakar hukum tata negara zainal arifin mochtar meminta dpr dan pemerintah tidak lagi menipu masyarakat. “siapa pun itu yang kita persepsikan untuk mencoba menghalangi itu saya kira clear harus kita kirimkan tagihan sekarang,” terang tokoh yang akrab disapa uceng itu.
ia juga menuntut pemerintah tidak lagi menggunakan kekuasaannya untuk memainkan masyarakat seperti di pilpres 2024 kemarin. “tagihan yang pertama jangan mencoba menipu kita dua kali lagi, cukuplah sekali saya kira. cukup sekali di pilpres, jangan ulangi lagi di pilkada, jangan sampai pengulangan itu terjadi,” tegas uceng.
baca juga:cegah kebakaran di tpa kopi luhur
pendaftaran pilkada berlaku putusan mk
sementara itu, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menyatakan putusan mk nomor 60 dan 70/puu-xxii/2024 menjadi dasar yang akan diberlakukan di pilkada serentak 2024. 
hal itu disampaikan sufmi dasco ahmad lantaran dpr tidak jadi mengesahkan draf revisi uu 10/2016 tentang pilkada karena peserta rapat paripurna pagi kemarin tak kuorum. “pengesahan revisi uu pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 agustus batal dilaksanakan," kata dasco. 
karena pengesahan revisi uu pilkada batal, maka dasco memastikan aturan mengenai penghitungan batas minimum usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dipastikan tidak mengikuti draf revisi uu pilkada. 
“oleh karenanya, pada saat pendaftaran pilkada pada tanggal 27 agustus nanti, yang akan berlaku adalah keputusan jr (judicial review) mk yang mengabulkan gugatan partai buruh dan gelora," tegas ketua harian dpp partai gerindra itu. (jpnn/rm/azs/abd/rc)