DTKS Bersumber dari Puskesos dan Diputuskan Lewat Musyawarah Desa

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Selasa , 06 Aug 2024 - 13:23

Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dr Edi Junaedi MM (kiri) saat memberikan penjelasan terkait data DTKS untuk BPJS PBI.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON- Syarat BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tak bisa diganggu gugat.

Pasalnya, DTKS sebagai satu-satunya data yang diakui negara.

Kabid Linjamsos Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, dr Edi Junaedi MM mengatakan, bahwa DTKS itu merupakan sesuatu yang sudah terjadi.

Data tersebut, kata Edi, diambil melalui Puskesos maupun pemerintah desa yang kemudian diputuskan melalui musyawarah desa (musdes).

Artinya, semua usulan penerima bantuan pemerintah berangkat dari bawah.

“Kalau ada yang bicara DTKS tidak menggambarkan data yang sebenarnya, kita gak tahu juga. Karena data yang kita terima itu kan dari masyarakat, melalui Puskesos maupun desa"

"Sementara di Dinsos sifatnya hanya verifikasi data,” kata Edi kepada Radar Cirebon, saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin 5 Agustus 2024.

Sebetulnya, kata Edi, sejak tahun 2021 pihaknya sudah mengingatkan melalui bimtek bersama pemerintah desa agar memasukkan warga miskin ke DTKS melalui musyawarah desa.

"Tapi ya seperti itu, ada desa yang aware ada yang tidak,” ujarnya

Menurutnya, ketika masih banyak warga miskin yang belum tercover BPJS PBI, Dinas Sosial mempersilakan warga tersebut agar datanya masuk ke DTKS atau terdaftar di data kemiskinan lokal Sipendilsewu.

“Ketika masih ada masyarakat yang membutuhkan UHC BPJS PBI, monggo diusulkan. Tanpa menyalahkan siapa yang salah,” terangnya.

dtks  bersumber dari puskesos dan diputuskan lewat musyawarah desa                            cirebon- syarat bpjs kesehatan penerima bantuan iuran (pbi) melalui data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) tak bisa diganggu gugat.
pasalnya, dtks sebagai satu-satunya data yang diakui negara. 
kabid linjamsos dinas sosial (dinsos) kabupaten cirebon, dr edi junaedi mm mengatakan, bahwa dtks itu merupakan sesuatu yang sudah terjadi.
baca juga:hadirkan kpk, 2 hari diskusi aksi pencegahan korupsi 
data tersebut, kata edi, diambil melalui puskesos maupun pemerintah desa yang kemudian diputuskan melalui musyawarah desa (musdes).
artinya, semua usulan penerima bantuan pemerintah berangkat dari bawah.
“kalau ada yang bicara dtks tidak menggambarkan data yang sebenarnya, kita gak tahu juga. karena data yang kita terima itu kan dari masyarakat, melalui puskesos maupun desa"
"sementara di dinsos sifatnya hanya verifikasi data,” kata edi kepada radar cirebon, saat ditemui di ruang kerjanya pada senin 5 agustus 2024.
baca juga:rekom pkb ke siti farida rosmawati untuk kota cirebon, ibas: kuncinya di b-1
sebetulnya, kata edi, sejak tahun 2021 pihaknya sudah mengingatkan melalui bimtek bersama pemerintah desa agar memasukkan warga miskin ke dtks melalui musyawarah desa.
"tapi ya seperti itu, ada desa yang aware ada yang tidak,” ujarnya 
menurutnya, ketika masih banyak warga miskin yang belum tercover bpjs pbi, dinas sosial mempersilakan warga tersebut agar datanya masuk ke dtks atau terdaftar di data kemiskinan lokal sipendilsewu.
baca juga:pilkada kota cirebon, kaesang berikan surat dukungan untuk eti herawati
“ketika masih ada masyarakat yang membutuhkan uhc bpjs pbi, monggo diusulkan. tanpa menyalahkan siapa yang salah,” terangnya. 
edi membenarkan, kuota bpjs pbi tahun 2024 sudah habis dan telah melampaui batas. namun, tidak ada tambahan kuota di  tahun ini.
skema yang dibangun bagi warga miskin untuk kebutuhan bpjs pbi, dinas sosial saat ini tengah getol melakukan pemadanan data. 
baca juga:dinkes dan idi beda data soal dokter spesialis di kabupaten cirebon
“per mei 2024. kuota bpjs pbi itu sudah habis. solusinya, kita atur ulang tuh gimana caranya agar warga miskin yang membutuhkan dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dari pemkab cirebon,” ungkapnya. 
salah satunya, kata edi, melakukan pemadanan data atau pergantian data warga yang sudah meninggal dunia, migrasi, dan status sosialnya meningkat.
per juli kemarin, hasil pemadanan data, didapat dua ribu lebih kuota. sementara proses pemadanan sendiri membutuhkan waktu dua bulan.
baca juga:warga sidawangi cirebon menderita tumor ganas, awalnya pegal-pegal, lalu muncul benjolan
“mereka yang masih nerima, dicoret semua tuh. kemudian dialihkan ke warga miskin yang membutuhkan,” paparnya.
disinggung seperti apa nasib warga miskin yang sedang sakit dirawat di rs, namun tidak masuk dtks? edi mengaku, yang berhak menjawab adalah pemerintah daerah. bukan dinas sosial.
yang pasti tidak bisa mendapatkan pelayanan bpjs pbi. sebab, dtks sebagai satu-satunya data yang diakui negara.
baca juga:atasi problem rsud arjawinangun, dinkes sebut kewenangan langsung kepala daerah
“silakan pemerintah daerah (pemangku kebijakan) bersama legislatif bangun kesepakatan,” tuturnya.
“sebetulnya ada solusi lain. dan itu hanya dibisa diberikan oleh rs paru sidawangi. pasien bisa dirawat disana dengan membawa surat keterangan tidak mampu. tapi, hanya berlaku saat itu juga. sudah sembuh, kemudian satu bulan sakit lagi, mengajukan lagi keterangan tidak mampu dan akan langsung diproses,” tandasnya. 
edi mengungkapkan, per juli 2024 kemarin, data bpjs pbi apbn 984.233 jiwa, padahal kuota yang diberikan dari kemensos untuk kabupaten cirebon 931.338 jiwa. 
baca juga:pemerintah finalisasi program prioritas dalam rapbn 2025
“per juli juga kita ngusulin 11.858 pbi apbd migrasi ke apbn. tapi, usulan bulan juli belum bisa masuk, karena itu tadi, kita telah melebihi kuota yang telah diberikan kemensos. kita itu paling aktif mengusulkan migrasi pembiayaan pbi apbd ke apbn,” tuturnya. 
edi menambahkan, menjelang akhir tahun nanti pihaknya akan membuat instrumen melakukan verifikasi dan validasi (verval) bagi penerima pbi. sebab, pbi yang diberikan pemerintah, banyak yang tidak tepat sasaran. 
perlu diketahui, dengan tiga dinas yang terlibat dalam pemberian bantuan iuran kesehatan, lantaran semuanya saling berkaitan.
dinkes membayarkan iuran kesehatan setelah ada verifikasi data dtks oleh dinas sosial berdasarkan validasi desa. sementara disdukcapil untuk pemadanan data penduduk.