Orang Tua Disodori Uang Daftar Ulang Jutaan, Kadisdik : Daftar Ulang Tidak Ada Pembayaran Apapun

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Sabtu , 13 Jul 2024 - 10:34

Biaya daftar ulang memberatkan para orang tua siswa-ilustrasi-dokumen -tangkapan layar

“Saya diminta DP, tapi posisi saya tidak bawa uang, karena setahu saya daftar ulang tidak bayar, ini tiba-tiba diminta DP, tanpa rincian biaya yang harus dibayar,” imbuhnya.

Biaya itupun berbeda untuk siswa perempuan karena ada biaya untuk pembelian jilbab.

Padahal, kata dia, saat ini keluarganya sedang banyak kebutuhan untuk membeli keperluan sekolah anak-anaknya dan kebutuhan rumah tangga.

“Kalau kecewa pasti, uang segitu tidak kecil, kalau idealnya kan harusnya berdasarkan prioritas, mana dulu yang penting, ini dari topi sampai kaos kaki harus dibeli, baju muslim, batik, baju olahraga dan yang terakhir ada kemping,” bebernya.

Terpisah, salah seorang wali murid yang mendaftarkan anaknya sekolah di SMP Negeri di Kecamatan Arjawinangun, Afif mengaku, dirinya harus melunasi tagihan biaya lain-lain disaat melakukan daftar ulang di sekolah.

“Saya di Arjawinangun Rp1.450.000, mahal juga, tapi buat anak mau gimana lagi,” paparnya pasrah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, H Ronianto SPd MM menegaskan kegiatan daftar ulang tidak boleh disertai dengan pembebanan biaya lain-lain di luar urusan daftar ulang. Hal itupun sudah ia peringatkan agar dipatuhi oleh seluruh kepala sekolah yang lain.

“Tidak boleh, kegiatan daftar ulang tidak boleh dicampur dengan urusan lain, tidak ada pembayaran apapun, PPDB, daftar ulang gratis,” ungkapnya.

Ia pun akan memberikan warning kepada para kepala sekolah yang tidak mematuhi instruksi terkait pelaksanaan PPDB dan proses daftar ulang siswa.

“Daftar ulang kan hanya memastikan kesiapan siswa, tidak ada pembayaran apapun,” katanya.

Sedangkan, Pengamat Kebijakan Publik, Rizky Pratama meminta Disdik untuk terbuka dan transparan dalam mengorganisasikan pelaksanaan PPDB. Menurutnya, biaya yang timbul tersebut jika dikali dengan kuota siswa baru SMP maka angkanya akan sangat fantastis.

orang tua disodori uang daftar ulang jutaan, kadisdik : daftar ulang tidak ada pembayaran apapun                            cirebon-para orang tua siap-siap mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membayar daftar ulang anaknya.
sebelum siswa masuk ajaran baru, mereka harus membayar uang untuk daftar ulang.
dimana, daftar ulang bagi calon siswa siswi smp negeri di kabupaten cirebon serentak dilakukan pada kamis 11 juli 2024.
baca juga:polri dalami laporan terhadap aep dan dede
beberapa orang tua siswa kaget karena ternyata sekolah yang dikelola oleh pemkab cirebon tersebut tidak gratis.
hal ini terlihat ketika prosesi daftar ulang di beberapa sekolah di kabupaten cirebon.
pihak sekolah langsung menagih biaya lain-lain seusai sang anak dan orang tua menyelesaikan proses daftar ulang di meja pertama.
baca juga:toni yakin pegi setiawan sudah aman, tak mungkin jadi tersangka lagi
“mau dilunasi apa dicicil?,” tanya seorang perempuan yang duduk di meja bagian penagihan yang membuat salah satu orang tua siswa kaget.
pasalnya, ia tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun informasi harus membayarkan sejumlah uang saat daftar ulang ke sekolah. 
“saya tidak pernah ada informasi untuk bawa uang untuk bayar saat daftar ulang, saya kaget diminta uang yang begitu besar, dari pihak sekolah sd juga tidak ada informasi ketika minta berkas pendaftaran,” ujar leman, salah seorang wali murid siswa baru saat daftar ulang, kamis 11 juli pagi, di salah satu smp negeri di kecamatan plered.
baca juga:ada boikot, realisasi pbb kota cirebon masih rendah
ia pun kemudian diminta panitia ppdb untuk menyelesaikan administrasi sebesar rp1.260.000 dalam waktu tiga bulan.
namun, di saat bersamaan ketika pihak panitia diminta lembar tagihan yang harus dibayar, pihak panitia tidak bisa memberikan rincian biaya yang harus dibayarkan. 
“saya diminta dp, tapi posisi saya tidak bawa uang, karena setahu saya daftar ulang tidak bayar, ini tiba-tiba diminta dp, tanpa rincian biaya yang harus dibayar,” imbuhnya.
baca juga:kcd wilayah x jabar dan pihak sekolah sebut ppdb 2024 sudah sesuai sop
biaya itupun berbeda untuk siswa perempuan karena ada biaya untuk pembelian jilbab.
padahal, kata dia, saat ini keluarganya sedang banyak kebutuhan untuk membeli keperluan sekolah anak-anaknya dan kebutuhan rumah tangga. 
“kalau kecewa pasti, uang segitu tidak kecil, kalau idealnya kan harusnya berdasarkan prioritas, mana dulu yang penting, ini dari topi sampai kaos kaki harus dibeli, baju muslim, batik, baju olahraga dan yang terakhir ada kemping,” bebernya.
baca juga:pln peduli: dorong kemandirian kaum rentan dan dukung pengembangan umkm 
terpisah, salah seorang wali murid yang mendaftarkan anaknya sekolah di smp negeri di kecamatan arjawinangun, afif mengaku, dirinya harus melunasi tagihan biaya lain-lain disaat melakukan daftar ulang di sekolah.
“saya di arjawinangun rp1.450.000, mahal juga, tapi buat anak mau gimana lagi,” paparnya pasrah.
sementara itu, kepala dinas pendidikan, h ronianto spd mm menegaskan kegiatan daftar ulang tidak boleh disertai dengan pembebanan biaya lain-lain di luar urusan daftar ulang. hal itupun sudah ia peringatkan agar dipatuhi oleh seluruh kepala sekolah yang lain. 
baca juga:xfa ai dan pgri kota yogyakarta advokasi lebih banyak bantuan ke panti asuhan
“tidak boleh, kegiatan daftar ulang tidak boleh dicampur dengan urusan lain, tidak ada pembayaran apapun, ppdb, daftar ulang gratis,” ungkapnya.
ia pun akan memberikan warning kepada para kepala sekolah yang tidak mematuhi instruksi terkait pelaksanaan ppdb dan proses daftar ulang siswa.
“daftar ulang kan hanya memastikan kesiapan siswa, tidak ada pembayaran apapun,” katanya.
baca juga:kaum disabilitas bisa bergabung dengan fara
sedangkan, pengamat kebijakan publik, rizky pratama meminta disdik untuk terbuka dan transparan dalam mengorganisasikan pelaksanaan ppdb. menurutnya, biaya yang timbul tersebut jika dikali dengan kuota siswa baru smp maka angkanya akan sangat fantastis.
“kalau per anak itu di atas rp1 juta maka bisa dihitung jumlahnya lebih dari rp20 miliar, ini angka yang sangat besar, harus transparan. kadisdik harus berdiri paling depan menjelaskan biaya yang muncul saat daftar ulang,” pungkasnya.