Situasi HAM di AS: Diskriminasi, Kekerasan Senjata, dan Kebijakan yang Mencemaskan

Petugas keamanan menyisir area toko swalayan King Soopers, yang menjadi lokasi penembakan masal, di Boulder, Colorado, Denver, Amerika Serikat, Senin (22/3).-ANTARA/REUTERS/Kevin Mohatt/foc-radar cirebon

KANTOR Informasi Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Amerika Serikat (AS) 2023, baru-baru ini.

Dalam laporan tersebut dibeberkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Pelanggaran mulai dari diskriminasi ras, etnis, pengekangan kebebasan bersuara, manipulasi hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap migran di perbatasan dan lainnya.

  Berikut ini ringkasan dari laporan tersebut:
Situasi hak asasi manusia di Amerika Serikat terus memburuk pada 2023. Di Amerika Serikat, hak asasi manusia menjadi makin terpolarisasi. Meskipun kelompok minoritas yang berkuasa memegang dominasi politik, ekonomi, dan sosial, mayoritas masyarakat semakin terpinggirkan, hak-hak dasar dan kebebasan mereka diabaikan.

BACA JUGA:Canggih, Inovasi Arab Saudi di Musim Haji 1445 H

Kekerasan bersenjata meluas, sementara kebijakan pengendalian pemerintah tidak efektif. Setidaknya terdapat 654 penembakan massal di Amerika Serikat pada 2023. Sekitar 43.000 orang terbunuh akibat kekerasan senjata pada 2023, dengan rata-rata 117 kematian per hari.

Didorong oleh polarisasi partisan dan kelompok kepentingan, makin banyak pemerintah negara bagian yang mengambil inisiatif untuk mendorong undang-undang yang memperluas hak penduduk untuk memiliki dan menggunakan senjata.

Pada 2023, hanya 27 negara bagian tidak mewajibkan izin untuk membawa pistol. Pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memantau privasi warga negara, menekan kebebasan berbicara dan berekspresi.

FBI mengalihkan Pasal 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing untuk melakukan pengawasan dalam negeri, pemantauan yang "terus-menerus dan meluas" terhadap komunikasi anggota kongres, donor kampanye kongres, dan pengunjuk rasa anti-rasis.

BACA JUGA:PBB Memasukkan Israel ke Daftar Hitam

Makin banyak negara bagian yang mengeluarkan undang-undang yang melarang sekolah negeri menggunakan materi dan buku pendidikan yang membahas topik tertentu seperti ras, sejarah, dan gender.

Jumlah dosen yang dihukum atau dipecat karena berbicara dan berekspresi di kampus-kampus AS telah mencapai angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Korban meninggal akibat kebrutalan polisi mencapai rekor tertinggi, sehingga sistem akuntabilitas penegakan hukum hampir tidak ada.  

Kebrutalan polisi terus berlanjut dan setidaknya 1.247 kematian disebabkan oleh kekerasan polisi, rata-rata sekitar tiga orang dibunuh oleh petugas setiap hari.

Departemen dalam negeri seringkali lebih tertarik untuk membebaskan koleganya dari tuduhan daripada menyelidiki pelanggaran, sehingga menyulitkan polisi untuk dimintai pertanggungjawaban, dan lebih dari separuh pembunuhan yang dilakukan polisi secara keliru diberi label sebagai "pembunuhan umum atau bunuh diri" dalam database statistik kematian resmi CDC.

Tag
Share