Ketua DPR RI Absen

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV tahun sidang 2023-2024, yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). -ist-radar cirebon

Ketidakhadiran Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2023-2024 menjadi sorotan utama di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). 

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sedangkan Ketua DPR RI masih berada di Paris, Prancis. 

Puan Maharani tidak bisa hadir dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV karena terhalangi oleh kunjungan kerjanya, berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024 yang berlangsung selama dua hari, pada 6-7 Maret 2024.

Selain Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, juga tidak tampak hadir dalam pembukaan rapat paripurna. Hanya tiga pimpinan DPR RI yang hadir, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rahmat Gobel, dan Lodewijk F Paulus.

BACA JUGA:Harga Beras Naik, Pemilik Warteg Kurangi Porsi Nasi

Saat memimpin rapat, Dasco menyampaikan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh 146 anggota parlemen, sedangkan 126 anggota lainnya meminta izin. "Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 164 orang, 126 orang meminta izin. Total 290 orang dari 575 anggota DPR RI," ujar Dasco ketika memimpin rapat paripurna.

Rapat paripurna ini diadakan setelah masa reses satu bulan. Dasco mengamini, para anggota parlemen saat ini tengah menjaga suaranya usai menggelar Pemilu pada 14 Februari 2024. "Walaupun pada saat ini kita masih menjaga suara kita di dapil masing-masing. Untuk itu mungkin setelah tugas konstitusional kita pada paripurna bisa kembali ke dapil masing-masing sambil menunggu 20 Maret ditetapkan oleh KPU," tambah Dasco.

Di luar kompleks parlemen, sejumlah aparat keamanan tampak berjaga, menyusul rencana aksi massa menolak kecurangan Pemilu 2024. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak DPR RI agar menginisiasi hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Rencana pengguliran hak angket telah disepakati oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Partai NasDem, PKB, dan PKS, yang merupakan partai pendukung Anies-Muhimin (AMIN), sepakat mendukung hak angket dengan catatan PDI Perjuangan, sebagai pengusung utama Ganjar-Mahfud MD, lebih dulu menyuarakannya di parlemen. (jpnn)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan