Tingkat Kunjungan Masih Rendah

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Senin , 04 Mar 2024 - 17:10

SIDAK: Menpan-RB Abdullah Azwar Anas didampingi Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) secara mendadak di Gedung DPMPTSP Kabupaten Cirebon.-cecep nacepi-radar cirebon

Selain itu, Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan mendorong percepatan digitalisasi birokrasi. Namun digitalisasi bukan berarti membuat aplikasi baru, terkecuali bisa menyatukan ratusan satu aplikasi menjadi satu portal pelayanan.

Syaratnya dengan percepatan pembuatan adalah identitas kependudukan digital (IKD) di setiap daerah. “Kabupaten Cirebon belum masuk pada pilot projek tersebut. Jika ingin masuk, syaratnya sudah terealisasi IKD dulu,” katanya.

Di tempat yang sama, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, pihaknya akan mengikuti instruksi dari Menpan-RB. “Saya akan mengevaluasi kembali MPP sesuai dengan arahan Pak Menteri,” kata Bupati Imron singkat. (cep)

tingkat kunjungan masih rendah                            cirebon-menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb), abdullah azwar anas didampingi bupati cirebon drs imron mag melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke mal pelayanan publik (mpp) di gedung dpmptsp kabupaten cirebon, senin (4/3).
setelah mengecek satu persatu tenant layanan yang berada di mpp, abdullah azwar anas menilai, kalau mpp kabupaten cirebon masih belum optimal. 
pasalnya, tingkat kunjungan masyarakat masih rendah. tercatat, pengunjung yang datang hanya 50 sampai 200 orang per hari. 
“saya sengaja datang mendadak. saya lihat ini (mpp, red) belum optimal ya. kunjungannya termasuk rendah, rata-rata 50 sampai 200 orang per hari,” kata abdullah azwar anas.
baca juga:pj walikota cirebon, akui mutasi pejabat akan diumumkan setelah lebaran 
bahkan, dari puluhan tenant di mpp, masi ada tenant yang masi kosong, tidak ada petugas pelayanannya. yakni tenant nomor 34. hal itu membuat mantan bupati banyuwangi itu kecawa dan meminta memanggil petugas, menanyakan tenant apa yang kosong. 
“coba panggil ini tenant apa yang kosong. sayang kalau disediakan tapi tidak dimanfaatkan. kami sengaja datang dan sidak kesini, dan evaluasinya pelayanan masih rendah,” kata azwar anas, di sela-sela acara sidak. 
kepada awak media, azwar anas menjelaskan, rendahnya kunjungan masyarakat ke mpp bisa ditengarai sejumlah faktor. yang pertama, masyarakat sudah bisa memanfaatkan teknologi berbasis digital, sehingga cukup memproses pelayanan lainnya dari rumah, seingga tidak perlu ke kantor mpp.
“ataukah sebaliknya, sosialisasi tidak maksimal dan tidak terintegrasi pelayanannya,” kata azwar anas. 
baca juga:dana bos fokus buat bayar gaji guru, bukan untuk biaya program makan siang gratis siswa
pria berkacamata tebal ini melihat, parkiran di mpp banyak menggunakan mobil dibanding motor. artinya, kunjungan paling banyak dari pemerintah daerah bukan pengunjung masyarakat. sebab, mpp yang pengunjungnya ramai, biasanya di parkiran banyak motornya. 
“mpp dikatakan baik, jika tingkat kunjungan tinggi. seperti contohnya banyuwangi. sehari bisa melayani hingga 3 ribu hingga 4 ribu  layanan,” katanya. 
dalam sidak, azwar anas juga bertanya ke sejumlah petugas di tenant yang ada di mpp. berdasarkan informasi dari pelayanan di tenant, lanjutnya, dalam satu hari tenant hanya melayani 3 sampai 15 orang. karena itu, azwar anas mengharapkan kepada para kepala daerah agar memperhatikan evaluasi dan meningkatkan baik dari sisi mutu dan kualitas mpp. 
“kedepannya, saya berharap pelayanan di mpp menjadi pilihan masyarakat. karena, begitu masyarakat datang ke mpp, banyak pelayanan yang bisa diurus di mpp. dengan pemanfaatan mpp justru bisa mempermudah dan mempercepat akses bagi masyarakat,” tuturnya. 
baca juga:dosen untag cirebon ikuti kegiatan coaching clinic untuk tingkatkan kompetensi
selain itu, azwar anas mengatakan, presiden joko widodo memberikan arahan mendorong percepatan digitalisasi birokrasi. namun digitalisasi bukan berarti membuat aplikasi baru, terkecuali bisa menyatukan ratusan satu aplikasi menjadi satu portal pelayanan.
syaratnya dengan percepatan pembuatan adalah identitas kependudukan digital (ikd) di setiap daerah. “kabupaten cirebon belum masuk pada pilot projek tersebut. jika ingin masuk, syaratnya sudah terealisasi ikd dulu,” katanya. 
di tempat yang sama, bupati cirebon drs h imron mag mengatakan, pihaknya akan mengikuti instruksi dari menpan-rb. “saya akan mengevaluasi kembali mpp sesuai dengan arahan pak menteri,” kata bupati imron singkat. (cep)