Alih Fungsi Bima Juga Bermasalah

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Minggu , 03 Mar 2024 - 18:33

Ilustrasi-ist-RADAR CIREBON

CIREBON - Selain persoalan alih fungsi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Cipto Sunyaragi, alih fungsi status Kawasan Stadion Bima juga menjadi polemik Raperda RTRW Kota Cirebon 2024-2044, sehingga belum bisa disahkan.

Polemik yang menjadi ganjalan dan sorotan serius ini, lantaran ada dua fokus pembasan, yang menjadi persoalan dan perdebatan di internal pansus DPRD Kota Cirebon, dengan tim asistensi dan dinas terkait.

Dua fokus tersebut terkait alih fungsi status Kawasan Stadion Bima dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di Kelurahan Sunyaragi.

Seperti diketahui, Kawasan Stadion Bima dipersoalkan lantaran perubahan status dari yang semula merupakan zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), dalam Raperda RTRW “disulap” menjadi zona sarana pelayanan umum (SPU).

Sedangkan, TPU Jalan Cipto Sunyaragi memang di draf raperda masih berstatus RTH, tapi ada klausul terselubung yang memberikan celah jika area kuburan tersebut dapat dijadikan kawasan perdagangan dan jasa, dengan syarat-syarat tertentu.

Sehingga, di internal DPRD pun hal ini menjadi tarik ulur antara sejumlah fraksi yang memiliki pandangan berbeda dengan draf yang telah di-acc pemerintah pusat tersebut.

Imbasnya, jelang ketok palu ini, Raperda RTRW ini akan kembali diperdebatkan.

Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana sudah menjadwalkan untuk pembahasan kembali Reperda RTRW Kota Cirebon dengan pansus, tim asistensi dan dinas terkait.

“Soal Raperda RTRW akan dibahas kembali besok (hari ini Senin 3 Maret 2024, red), ini rapat internal, dengan dinas terkait yakni Dinas PUTR (Kota Cirebon),” kata Ruri.

Ruri juga menepis tanggapan Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi yang mempertanyakan pembahan kembali Raperda RTRW Kota Cirebon tersebut.

Alasannya, Ruri menyampaikan, ada dua poin pada pasal di Raperda RTRW Kota Cirebon ini yang dianggap tidak relevan.

Untuk itu, pimpinan DPRD melemparkan kembali penyelesaian persoalan ini kepada pansus yang bertugas membahasnya.

alih fungsi bima juga bermasalah                            cirebon - selain persoalan alih fungsi tempat pemakaman umum (tpu) jalan cipto sunyaragi, alih fungsi status kawasan stadion bima juga menjadi polemik raperda rtrw kota cirebon 2024-2044, sehingga belum bisa disahkan.
polemik yang menjadi ganjalan dan sorotan serius ini, lantaran ada dua fokus pembasan, yang menjadi persoalan dan perdebatan di internal pansus dprd kota cirebon, dengan tim asistensi dan dinas terkait.
dua fokus tersebut terkait alih fungsi status kawasan stadion bima dan tempat pemakaman umum (tpu) yang berada di kelurahan sunyaragi.
seperti diketahui, kawasan stadion bima dipersoalkan lantaran perubahan status dari yang semula merupakan zona ruang terbuka hijau (rth), dalam raperda rtrw “disulap” menjadi zona sarana pelayanan umum (spu).
baca juga:seleksi paskibraka kota cirebon transparan 
sedangkan, tpu jalan cipto sunyaragi memang di draf raperda masih berstatus rth, tapi ada klausul terselubung yang memberikan celah jika area kuburan tersebut dapat dijadikan kawasan perdagangan dan jasa, dengan syarat-syarat tertentu.
sehingga, di internal dprd pun hal ini menjadi tarik ulur antara sejumlah fraksi yang memiliki pandangan berbeda dengan draf yang telah di-acc pemerintah pusat tersebut. 
imbasnya, jelang ketok palu ini, raperda rtrw ini akan kembali diperdebatkan.
ketua dprd kota cirebon ruri tri lesmana sudah menjadwalkan untuk pembahasan kembali reperda rtrw kota cirebon dengan pansus, tim asistensi dan dinas terkait.
baca juga:67 bumdes baru terverifikasi di kemenkumham 
“soal raperda rtrw akan dibahas kembali besok (hari ini senin 3 maret 2024, red), ini rapat internal, dengan dinas terkait yakni dinas putr (kota cirebon),” kata ruri.
ruri juga menepis tanggapan pj walikota cirebon agus mulyadi yang mempertanyakan pembahan kembali raperda rtrw kota cirebon tersebut.
alasannya, ruri menyampaikan, ada dua poin pada pasal di raperda rtrw kota cirebon ini yang dianggap tidak relevan. 
untuk itu, pimpinan dprd melemparkan kembali penyelesaian persoalan ini  kepada pansus yang bertugas membahasnya.
baca juga:ugj gandeng perbankan gelar bjbpreneur on campus
“permasalahan ini kan saya kembalikan lagi ke pansus, dengan posisi sudah semua (di-acc pusat), ternyata ada klausul yang menjadi hambatan, kita akan bahas lagi,” sebutnya.
terkait batas waktu raperda ini mesti disahkan 2 bulan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat, pihaknya memandang jika sebelum deadline masih ada waktu untuk dilakukan perbaikan.
anggota pansus raperda rtrw edi suripno sip msi menyebut, mengenai luasan rth di kota cirebon mengalami penurunan dari 9 persen menjadi 7,4 persen akibat perubahan status dan fungsinya.
edi beranggapan, kapasitas pemakaman secara keseluruhan di kota cirebon sudah melebihi batas, sehingga perlu ada upaya penambahan tpu baru.
baca juga:desak audit keuangan koni
misalnya, dengan metode pembelian lahan peruntukan pemakaman oleh pemerintah atau melalui pihak ketiga.
“bisa dibeli oleh pemerintah atau para pengembang yang sudah mengerahkan dana pembelian tanah pemakaman,” ujarnya.
mengenai kondisi kawasan bima pun perlu diperhatikan peruntukannya, sebab terdapat perbedaan dalam dua kebijakan yang diterbitkan kementerian keuangan dan walikota cirebon.
dalam keputusan menteri keuangan (kepmenkeu) nomor 247/2018 disebut bahwa kompleks stadion bima hanya diperuntukkan sebagai rth dan sarana olahraga. 
baca juga:pohon diracun, pj walikota minta dishub buka cctv
sedangkan di dalam perwali nomor 72/2021 menyebut, peruntukan kompleks stadion bima bisa dilakukan pembangunan yang menjadi daya dukung di wilayah tersebut.
“kita masih belum secara detil membahas stadion bima, kita tahu kepmenkeu 247 kompleks bima diperuntukan rth dan sarana olahraga sedangkan di perwali 72/2021 ada perbedaan,” imbuhnya. (azs)