Kuburan Jadi Kawasan Perdagangan

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Kamis , 29 Feb 2024 - 20:58

BAKAL BERUBAH: Kuburan atau TPU Jalan Cipto Kelurahan Sunyaragi bisa menjadi kawasan perdagangan dan jasa dengan ketentuan dalam jangka waktu 3 tahun, serta ketentuan mekanisme lainnya.-AZIS MUTAHROM-RADAR CIREBON

Seperti diketahui, Raperda RTRW 2024-2044 ini belakangan muncul perdebatan, misalnya fraksi Nasdem menyoroti pada persoalan alih fungsi status sejumlah titik ruang terbuka hijau (RTH).

Salah satunya tempat pemakaman umum (TPU) Jalan Cipto Kelurahan Sunyaragi, menjadi kawasan perdagangan dan jasa.

Pj Walikota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi merasa heran perdebatan ini bae muncul sekarang-sekarang. Menurutnya, Raperda RTRW seharusnya tidak lagi ada pembahasan.

“Sebenarnya sudah tidak ada lagi yang dibahas, karena (RTRW) ini kan sudah melalui beberapa tahapan, termasuk persetujuan pemprov jabar dan pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (28/2).

BACA JUGA:Awal Ramadan Kemungkinan Berbeda

Menurutnya, pembahasan Raperda RTRW ini sudah dibahas lama. Hampir dua tahun sejak raperda ini disodorkan oleh Pemkot Cirebon ke DPRD, atau setelah sebelumya Pemkot Cirebon menetapkan Perwal tenang Rencana Detail Tata Ruang atau (RDTR)

“Raperda RTRW ini kan rumusannya juga ada di Perwal RDTR yang sudah ditetapkan, memang pada raperda ini ada beberapa tindakan perubahan terkait dengan kondisi Kota Cirebon secara eksisting, sebagai kota perdagangan dan jasa,” sebutnya.

Proses raperda ini, sudah melalui berbagai pembahasan, dari mulai pembahasan tim asistensi dengan pansus DPRD, kemudian sampai pada kesepakatan tim asistensi dengan Pansus DPRD.

Kesepakatan Ketua DPRD dan Walikota, konsultasi di Provinsi Jawa Barat, penyelarasan dengan RTRW Provinsi.

“Semua sudah disetujui, termasuk yang ada di dalam raperda ini sudah dibahas dan disepakati bersama, dan sudah keluar persetujuan subtansinya. Jadi kalau kita bicara awal lagi, kemana saja waktu pembahasan? Karena semua sudah disetujui, tinggal diparipurnakan,” terangnya.

Terkait hal yang diperdebatkan ada RTRW ini, yakni wilayah TPU Jalan Cipto Kelurahan Sunyaragi, Agus memastikan jika titik tersebut masih wilayah ruang terbuka hijau. “Yang dipermasalahkan apanya? Di situ kan masih RTH,” sebutnya.

Menurutnya, jika sampai akhir Maret, Raperda RTRW ini tidak disahkan, maka konsekuensinya keputusannya akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat melalui SK Kementerian Dalam Negeri.

“Pemerintah Daerah diberikan waktu dua bulan untuk mengesahkan raperda RTRW. Kalau sampai akhir maret ini belum juga disahkan, maka akan ditarik pusat,” imbuhnya. (azs)

kuburan jadi kawasan perdagangan                            cirebon - perdebatan mengenai rencana ketok palu raperda rencan tata ruang wilayah (rtrw) kota cirebon 2024-2044, disebabkan adanya pasal atau klausul terselubung dalam draf raperda tersebut.
klausul tersebut, berpotensi menjadi ruang untuk mengubah status ruang terbuka hijau (rth) di tempat pemakaman umum (tpu) jalan cipto kelurahan sunyaragi, dalam kurun waktu dan syarat-syarat tertentu.
ketua fraksi nasdem andi riyanto lie tidak menampik pernyataan pj walikota cirebon bahwasanya kawasan tpu jalan cipto kelurahan sunyaragi tersebut, tetap berstatus sebagai rth ketika raperda rtrw ini diketok palu.
sebab pada pasal yang membahas target indikator, terdapat klausul yang diperbolehkannya alih fungsi status rth di lokasi tpu itu, menjadi kawasan perdagangan dan jasa dengan ketentuan dalam jangka waktu 3 tahun, serta ketentuan mekanisme lainnya.
baca juga:kesbangpol fokus pada pendidikan politik bagi generasi muda
menurutnya, hal ini jelas sangat merugikan berbagai hal. misalnya, terhadap para ahli waris dari makam-makam tersebut. kerugian kelestarian lingkungan juga pasti berdampak mengingat jalan cipto merupakan kawasan rawan banjir.
“jangan kita flashback ke belakang soal klausul ini sudah pernah dibahas atau belum antara pansus dan pemkot. kita lihatnya ke depan, kalau klausul ini ditetapkan maka akan sangat rawan konflik kepentingan,” ujarnya, kamis (29/2).
menurutnya, secara pribadi dirinya paling menolak adanya penggusuran atau relokasi komplek pemakaman dari unsur agama apapun, dengan alasan apapun. itu sama saja tidak menghargai terhadap yang sudah mendahului.
sehingga, sambung dia, sampai kapanpun fraksi nasdem akan meminta agar raperda rtrw tersebut jangan dulu diketok palu, selama masih mencantumkan klusul terselubung tersebut.
baca juga:harga cabai rp85 ribu, saat pemilu rp100 ribu
“tinggal dhilangkan saja pasal yang terkait soal itu. kalau masih ada klausul itu, sampai kapan pun kami meminta itu ditunda dulu,” sebutnya.
masih adanya perdebatan pada rancangan peraturan daerah (raperda) rencana tata ruang wilayah (rtrw) kota cirebon 2024-2044, mengundang pertanyaan dari pemkot. 
terlebih lagi, perdebatan ini baru muncul ketika raperda yang telah selesa digodok tersebut tinggal menunggu ketok palu saja.
padahal, raperda tersebut sudah dibahas oleh tim asistensi pemkot cirebon dan pansus dprd kota cirebon, selama hampir dua tahun, sejak raperda tersebut disodorkan ke dprd.
baca juga:gelar rat, koperasi sehat sejahtera luncurkan smartcoop
seperti diketahui, raperda rtrw 2024-2044 ini belakangan muncul perdebatan, misalnya fraksi nasdem menyoroti pada persoalan alih fungsi status sejumlah titik ruang terbuka hijau (rth). 
salah satunya tempat pemakaman umum (tpu) jalan cipto kelurahan sunyaragi, menjadi kawasan perdagangan dan jasa.
pj walikota cirebon drs agus mulyadi msi merasa heran perdebatan ini bae muncul sekarang-sekarang. menurutnya, raperda rtrw seharusnya tidak lagi ada pembahasan.
“sebenarnya sudah tidak ada lagi yang dibahas, karena (rtrw) ini kan sudah melalui beberapa tahapan, termasuk persetujuan pemprov jabar dan pemerintah pusat,” ujarnya, rabu (28/2).
baca juga:awal ramadan kemungkinan berbeda
menurutnya, pembahasan raperda rtrw ini sudah dibahas lama. hampir dua tahun sejak raperda ini disodorkan oleh pemkot cirebon ke dprd, atau setelah sebelumya pemkot cirebon menetapkan perwal tenang rencana detail tata ruang atau (rdtr)
“raperda rtrw ini kan rumusannya juga ada di perwal rdtr yang sudah ditetapkan, memang pada raperda ini ada beberapa tindakan perubahan terkait dengan kondisi kota cirebon secara eksisting, sebagai kota perdagangan dan jasa,” sebutnya.
proses raperda ini, sudah melalui berbagai pembahasan, dari mulai pembahasan tim asistensi dengan pansus dprd, kemudian sampai pada kesepakatan tim asistensi dengan pansus dprd.
kesepakatan ketua dprd dan walikota, konsultasi di provinsi jawa barat, penyelarasan dengan rtrw provinsi.
baca juga:penataan stadion watubelah, pemkab cirebon coba cari anggaran ke pemprov, kemenpora, dan kementerian pupr 
“semua sudah disetujui, termasuk yang ada di dalam raperda ini sudah dibahas dan disepakati bersama, dan sudah keluar persetujuan subtansinya. jadi kalau kita bicara awal lagi, kemana saja waktu pembahasan? karena semua sudah disetujui, tinggal diparipurnakan,” terangnya.
terkait hal yang diperdebatkan ada rtrw ini, yakni wilayah tpu jalan cipto kelurahan sunyaragi, agus memastikan jika titik tersebut masih wilayah ruang terbuka hijau. “yang dipermasalahkan apanya? di situ kan masih rth,” sebutnya.
menurutnya, jika sampai akhir maret, raperda rtrw ini tidak disahkan, maka konsekuensinya keputusannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui sk kementerian dalam negeri. 
“pemerintah daerah diberikan waktu dua bulan untuk mengesahkan raperda rtrw. kalau sampai akhir maret ini belum juga disahkan, maka akan ditarik pusat,” imbuhnya. (azs)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 01 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan