Kaget, Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Naik

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Rabu , 31 Jan 2024 - 20:32

Ilustrasi Pajak-EEP-RADAR CIREBON

NJOP di atas Rp2 miliar-Rp3 miliar, tarifnya 0,4 persen. NJOP di atas Rp3 miliar ke atas, tarifnya 0,5 persen.

Sedangkan, untuk objek pajak berupa lahan produksi pangan dan peternakan, tarinya 0,07 persen.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) DPRD Kota Cirebon dr H Doddy Ariyanto MM mengungkapkan, untuk kenaikan PBB poin pentingnya adalah pengenaan besaran PBB yang dibebankan kepada wajib pajak.

Memperhatikan klusterisasi dan pemanfaatan objek pajak tersebut, apakah peruntukannya hanya sebagai kebutuhan dasar (rumah tinggal), hingga peruntukan sebagai tempat usaha dan industri besar.

Terkait data klusterisasi dan jenis pemanfaatannya, data para wajib pajak yang akan dikenakan tarif dan dibebankan kewajiban tagihan tersebut, yang menyusunnya adalah kewenangan Pemerintah Kota Cirebon.

“Yang jelas, kesepakatan kita di DPRD dengan pemkot pada waktu penyusunan raperda, poin pentingnya adalah memastikan agar masyarakat yang klusterisasinya tergolong masyarakat tidak mampu, supaya tidak tersentuh kenaikan sama sekali,” ujar politisi PPP ini.

Selain itu, sambung dia, sebetulnya di dalam regulasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD ini, diberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau keringanan, atas besaran tagihan PBB yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kalaupun ada masyarakat yang merasa kaget ketika tagihan PBB di tahun 2024 ini mengalami kenaikan, Doddy memandang jika hal ini terkait waktu sosialisasinya yang tergolong cukup pendek.

Sebagai, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang menjadi landasan disusunnya Perda PDRD di Kota Cirebon ini, baru diterbitkan pemerintah di waktu sepertiga akhir tahun 2023.

“Memang ruang sosialisasi waktunya pendek sehingga masyarakat yang mengalami kenaikan mengetahuinya seolah-olah mendadak. Karena PP 35 itu terbitnya sepertiga tahun terakhir 2023,

Sehingga sosialisasinya waktunya mepet,” ujarnya. (azs)

kaget, tagihan pajak bumi dan bangunan naik                            cirebon - awal tahun 2024 ini, masyarakat dikagetkan dengan naiknya tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2).
kenaikan tersebut berlaku variatif, ada yang naik dua kali lipat, hingga lebih.

hal ini diketahui oleh masyarakat yang hendak melakukan jual beli tanah maupun bangunannya.
untuk syarat jual beli properti tersebut, surat tanda lunas pbb menjadi salah satu syarat administrasi jual beli tanah dan bangunan.
baca juga:revisi perda rtrw kabupaten cirebon molor dua tahun, bupati yakin beres sebelum lengser
meskipun surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) pbb 2024 belum tercetak dan terdistribusikan secara massal kepada wajib pajak.
namun adanya kenaikan tagihan pbb tersebut baru ketahuan ketika dicek nilai pbb yang akan dibayarnya.
dalam penetapan besaran pbb yang ditagihkan kepada wajib pajak, pemkot cirebon mengacu pada perda nomor 1 tahun 2024.
di situ dijelaskan bahwa pengenaan pbb ditetapkan paling rendah 20 persen hingga 100 persen dari njop (nilai jual objek pajak), setelah dikurangi dengan njop tkp (tidak kena pajak). njop tkp sendiri, ditetapkan di rp10 juta.
baca juga:man 2 cirebon gelar edu job fair 
untuk pengenaan tarifnya, dilakukan klasifikasi sesuai harga njop.
yakni, untuk njop rp0-rp500 juta, tarifnya 0,1 persen. untuk njop di atas rp500 juta-rp750 juta, tarifnya 0,125 persen. untuk njop di atas rp750 juta-rp1 miliar, tarifnya 0,15 persen. 
njop di atas rp1 miliar-rp1,5 miliar, tarifnya 0,2 persen. njop di atas rp1,5 miliar-rp1,75 miliar, tarifnya 0,25 persen. njop di atas rp1,75 miliar-rp2 miliar, tarifnya 0,3 persen. 
njop di atas rp2 miliar-rp3 miliar, tarifnya 0,4 persen. njop di atas rp3 miliar ke atas, tarifnya 0,5 persen.
baca juga:kpu gelar simulasi pemungutan suara
sedangkan, untuk objek pajak berupa lahan produksi pangan dan peternakan, tarinya 0,07 persen.
menanggapi hal ini, ketua pansus raperda pajak dan retribusi daerah (pdrd) dprd kota cirebon dr h doddy ariyanto mm mengungkapkan, untuk kenaikan pbb poin pentingnya adalah pengenaan besaran pbb yang dibebankan kepada wajib pajak.
memperhatikan klusterisasi dan pemanfaatan objek pajak tersebut, apakah peruntukannya hanya sebagai kebutuhan dasar (rumah tinggal), hingga peruntukan sebagai tempat usaha dan industri besar.
terkait data klusterisasi dan jenis pemanfaatannya, data para wajib pajak yang akan dikenakan tarif dan dibebankan kewajiban tagihan tersebut, yang menyusunnya adalah kewenangan pemerintah kota cirebon.
baca juga:campus expo di sma islam al azhar 5 cirebon 
“yang jelas, kesepakatan kita di dprd dengan pemkot pada waktu penyusunan raperda, poin pentingnya adalah memastikan agar masyarakat yang klusterisasinya tergolong masyarakat tidak mampu, supaya tidak tersentuh kenaikan sama sekali,” ujar politisi ppp ini.
selain itu, sambung dia, sebetulnya di dalam regulasi perda nomor 1 tahun 2024 tentang pdrd ini, diberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau keringanan, atas besaran tagihan pbb yang telah ditetapkan.
menurutnya, kalaupun ada masyarakat yang merasa kaget ketika tagihan pbb di tahun 2024 ini mengalami kenaikan, doddy memandang jika hal ini terkait waktu sosialisasinya yang tergolong cukup pendek.
sebagai, peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 yang menjadi landasan disusunnya perda pdrd di kota cirebon ini, baru diterbitkan pemerintah di waktu sepertiga akhir tahun 2023.
baca juga:selly kunjungi sekolah lapangan program peningkatan kemampuan keluarga
“memang ruang sosialisasi waktunya pendek sehingga masyarakat yang mengalami kenaikan mengetahuinya seolah-olah mendadak. karena pp 35 itu terbitnya sepertiga tahun terakhir 2023,
sehingga sosialisasinya waktunya mepet,” ujarnya. (azs)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 01 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan