Pastikan Tidak Berbenturan

CIREBON-Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memastikan, rencana pembangunan sekolah rakyat (SR) di daerah termasuk di Kabupaten Cirebon tidak berbenturan dengan sekolah umum.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten H Ronianto SPd MM kepada Radar Cirebon, kemarin.
“Sekolah rakyat tidak akan berbenturan dengan sekolah umum. Sama-sama bisa berjalan dan melaksanakan KBM (kegiatan belajar mengajar),” ujar Ronianto.
Terlebih lagi, lanjut pria yang akrab disapa Roni itu, penempatan lokasi sekolah rakyat berada di Kelurahan Kaliwadas yang memang jauh dari sekolah umum. “Di Kaliwadas juga itu kan jauh dari SMP negeri, sehingga kehadiran sekolah rakyat tidak akan menggangu sekolah umum,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Roni, sistem sekolah rakyat juga akan sama dengan sekolah umum, yakni menggunakan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sehingga siswa yang akan masuk ke sekolah rakyat melalui seleksi terlebih dahulu.
“Jadi tidak bisa anak dari warga tidak mampu yang bersekolah di sekolah umum lalu dipindah ke sekolah rakyat, tidak begitu mekanismenya,” ujarnya.
Menurut Roni, siswa sekolah rakyat merupakan siswa baru usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Jadi, siswa baru bukan siswa pindahan,” tandasnya.
Disinggung terkait tenaga pengajar di sekolah rakyat, Roni mengaku, belum mengetahui secara pasti. “Kalau tenaga pengajar belum tahu, mungkin nunggu regulasinya terlebih dahulu seperti apa,” katanya.
Ditegaskan Roni, kehadiaran sekolah rakyat yang merupakan program pemerintah pusat diharapkan bisa lebih memudahkan dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon.
“Semoga dengan hadirnya sekolah rakyat, dunia pendidikan semakin lebih baik lagi,” harapnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon siap membangun sekolah rakyat yang menjadi program nasional Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, Pemkab Cirebon melalui Dinas Sosial sudah menyiapkan lahan untuk mewujudkan sekolah rakyat.
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menjelaskan, kehadiran sekolah rakyat bertujuan untuk memutus kemiskinan.
“Presiden dan gubernur mempunyai program untuk memutus kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas. Nah, untuk memutus kemiskinan itu dengan cara membuat sekolah rakyat,” ujar Bupati Imron.