Sarankan P3K dan CPNS Istighosah

 CIREBON – Tertundanya pengangkatan P3K dan CPNS akibat kebijakan dari BKN dan Menpan RB berdampak bagi Kota Cirebon. Lalu, bagaimana sikap Pemkot Cirebon terkait persoalan ini?

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Dr Agus Mulyadi MSi kepada Radar seusai salat tarawih di Masjid Raya Attaqwa, Minggu (16/3) malam, menjelaskan bahwa untuk P3K, hingga saat ini mereka sudah ditempatkan di masing-masing tugas. 

Oleh karena itu, saya minta mereka untuk melaksanakan tugas di tempat masing-masing sebelum penempatan formal.

“Jangan ada pergerakan sebelum ada keputusan lebih lanjut,” ujarnya.

BACA JUGA:Misi Curi Poin di Australia

Mengenai gaji P3K, kata Gus Mul, tetap aman karena selama ini mereka berstatus non-ASN.

"P3K ini kan non-ASN, tetapi ada beberapa di antara mereka yang melamar di instansi lain sebagai CPNS. Sistem gaji mereka (P3K) selama ini mengikuti gaji tenaga honorer," katanya.

Menurut Agus, awalnya mereka direncanakan untuk diangkat hingga akhir tahun karena TMT mereka pada 1 Maret 2025. 

Namun, karena pengangkatan tersebut tertunda, mereka masih berada di perangkat daerah.

BACA JUGA:Polisi Periksa Empat Penyebar Surat THR

Meskipun demikian, karena masih ada perangkat daerah yang belum sepenuhnya menganggarkan, perlu dilakukan pengecekan lagi untuk mengetahui SKPD mana saja yang sudah menganggarkan selama 12 bulan dan mana yang belum.

Terkait dengan SK Menpan RB yang menyebutkan bahwa pengangkatan CPNS akan menunggu hingga 1 Maret 2026, Agus menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi keputusan dari Menpan dan BKN. 

Pengangkatan CPNS dijadwalkan pada 1 Oktober 2025, dan pengangkatan P3K diundur hingga 1 Maret 2026.

"Untuk P3K, mereka sudah bekerja dan honornya sudah ada. Sementara itu, beberapa CPNS memang sudah ada yang mengundurkan diri dan kami belum bisa memfasilitasi mereka. Mudah-mudahan ada kebijakan terbaru. Kami masih menunggu Inpres," tandasnya.